Rodhial Huda: Jika Natuna Kuat Maka Indonesia Juga Akan Kuat

oleh -449 views
Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda saat menjadi keynote speaker In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan secara virtual

“Natuna satu-satunya kabupaten yang berbatasan dengan sangat banyak negara. Kabupaten Natuna berbatasan dengan sembilan negara secara langsung maupun secara terbuka. Natuna memilki wilayah laut yang sangat luas, ada tujuh pulau terluar, kita menyebutnya terdepan, supaya menjadi perhatian. Berbeda dengan Batam, Lingga, Tanjungpinang dan Bintan, hanya berbatasan dengan satu dua negara saja“


NATUNA – Pada peta Indonesia, Natuna memang berada di hujung, di sudut dan terlihat kecil sekali. Jika di lihat pada peta Laut Cina Selatan, ketika kita tarik ring seribu kilo meter itu, terlihat Kuala Lumpur, Singapore, dan Berunai, masuk. Tetapi jika kita tarik ring dua ribu kilo meter, maka seluruh Ibu Kota Negara Asia masuk, dan Natuna berada ditengah-tengahnya.

Demikian ungkap Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rodhial Huda, saat menjadi keynote speaker ‘In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan’ Zona-3 Natuna-Anambas yang digelar selama dua hari secara zoom mulai, Senin, 27 September 2021.

Kata Rodhial, Natuna adalah pagar laut nusantara Indonesia, jika Natuna kuat maka Indonesia juga akan menjadi semakin kuat. Artinya, sebuah wilayah kabupaten yang strategis seperti Natuna, jika tidak maju, agak aneh sesungguhnya. Apa lagi lautnya yang luas punya potensi yang besar.

“Jadi rekan-rekan jurnalis memang harus memahami baik secara ideologi, politik, budaya, pertahanan keamanan, dan ekonomi. Kita tidak bisa hanya memahami laut dari satu sisi, resource (sumber daya) saja tetapi harus melihat laut secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia menjelaskan wilayah Natuna yang terdiri dari 99 persen laut, ada kontradiksi bertentangan dengan keadaan di lapangan. Dimana sebuah kabupaten yang memiliki laut sangat luas, tetapi dalam UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, kabupaten tidak punya kewenangan di laut. Sehingga kabupaten tidak bisa bicara lebih, tentang kewenangan tersebut.

“Tetapi bukan berarti karena tidak punya kewenangan di laut, maka kami tidak bicara tentang laut. Kami bicara tentang laut pada kondisi pemanfaataan. Bahwa laut yang luas itu bagaimana agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan khususnya masyarakat Natuna. Meskipun Kabupaten Natuna tidak punya kewenangan di laut. Sehingga tidak ada problem, bahwa kami tidak punya kewenangan di laut, kami tidak mengurus laut,” sebut Rodhial.



Ia mengakui secara kewenangan penegakan hukum dan pengaturan memang Kabupaten Natuna tidak punya kewenangan, tetapi memanfaatkannya tentu saja Natuna bisa.

“Itu Thailand, Vietnam, dan China yang hari ini melakukan ilegal fishing mereka tidak punya sama sekali kewenangan di laut itu. Tetapi mereka lah para pemanfaat laut itu sesungguhnya. Dan hari ini mereka lah yang berkeliaran, yang kita anggap melakukan pencurian ikan dan segala macam,” cetus Rodhial.

Suasana saat berlangsungya In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan Zona 3 Natuna dan Anambas

Rodhial menegaskan, jika Natuna dan Indonesia tidak bisa memanfaatkan laut tersebut, maka mereka (negara luar-red) lah yang akan lebih banyak mengeksploitasi hasil laut dimaksud.

“Kami masyarakat Natuna memang punya keterbatasan untuk mengawal pelaut, mengawal potensi maritim itu, karena memang keterbatasan tadi. Tapi kami bisa menggunakan perpanjangan tangan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengawal laut itu, dan mengawal kami memanfaatkan potensi itu,” pungkasnya.

Kondisi saat ini lanjut Rodhial, memang sumber daya manusia, sumber daya alat tangkap, sumber daya alat transfortasi di laut masih minim. Oleh karenanya, pemerintah pusat harus bisa memberdayakan masyarakat lokal, terutama keberadaan nelayan-nelayan Natuna untuk memenuhi laut tersebut.

“Perlu kami sampaikan, ada prinsip di laut sesungguhnya yang perlu kita pahami bahwa orang di laut itu, dia tidak berpikir secara de jure ini laut siapa. 12 mil milik siapa, 200 mil milik siapa. Tetapi orang lebih berpikir bagaimana bisa memanfaatkan laut itu, sehingga ada prinsip menganggap laut itu tidak ada pemiliknya,” ungkap Rodhial.

Lebih jauh Rodhial menyebutkan, atas dasar prinsip laut tidak ada pemiliknya, maka kita harus berpikir siapa sesungguhnya pemilik laut secara de facto, karena orang laut, secara de facto menganggap pemilik laut itu adalah si pemilik kapal. Tanpa kapal, maka kita hanya menjadi bangsa pesisir yang bisa memanfaatkan laut hanya sebatas bisa berjalan sampai ke hidung.

“Kenapa?, karena hanya dengan kapal lah kita bisa menangkap ikan. Hanya dengan kapal lah, kita bisa berdagang. Hanya dengan kapal lah, kita bisa berperan. Hanya dengan kapal lah, kita bisa berwisata. Hanya dengan kapal lah, kita bisa survey, dan hanya dengan kapal lah, kita bisa melakukan segala hal di laut,” paparnya.

Dalam hal ini, ia berharap wartawan yang bertugas di Natuna dan Anambas, yang mendapatkan pelatihan jurnalistik maritim berwawasan kebangsaan bisa menjadi sebagai pemberi pembelajaran. Apa yang di tulis harus menjadi edukasi bagi masyarakat, terutama masyarakat laut pesisir, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di perbatasan.

“Ini sangat perlu dipahami oleh bangsa Indonesia, terutama para jurnalis. Sebab apa yang di tulis oleh mereka biasanya akan di telan secara menyeluruh oleh pembaca, pemirsa, dan pengguna. Maka jurnalis tidak boleh salah dalam memberikan informasi,” tutur Rodhial. (KP).


Laporan : Amran