Siapkan Rp12 Triliun Untuk Pengamanan Laut, Jarmin: Natuna Harapan Bangsa Indonesia

oleh -431 views
Jarmin, SE, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Natuna

“Hari ini saya melihat pemerintah pusat, baik presiden maupun DPR-RI sudah sangat peduli menampung segala keluhan Natuna. Sekarang kalau tidak salah ada Peraturan Presiden (PP) meluncurkan dana Rp12 triliun untuk Natuna. Artinya aspirasi masyarakat tentang nelayan saya kira sudah terkabulkan, kita kan minta tolong agar laut Natuna aman dari kapal ikan asing”


 

NATUNA – Sekarang Rp12 triliun untuk pengadaan alutsista, untuk pertahanan laut kita. Mungkin hari ini dianggap oleh angkatan laut atau tiga angkatan ini masih ada kekurangan. Makanya 12 triliun diluncurkan, dan sudah di PP-kan oleh presiden untuk keamanan di laut Natuna. Artinya anggaran ini untuk mengamankan laut kita dari gangguan negara luar dulu.

Demikian ungkap Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Natuna, Jarmin, SE didampingi Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, SH, menjawab pertanyaan wartawan peserta In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan yang digelar oleh LPKW UPN Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedubes Amerika Serikat di Indonesia, di Ruang Wakil Ketua II Kantor DPRD Natuna, Selasa, 05 Oktober 2021.

Menurut Jarmin, setelah laut dinyatakan aman dari gangguan kapal ikan negara-negara lain, selanjutnya kemungkinan negara akan memikirkan bagaimanan cara peningkatan terhadap nasib nelayan.

“Kita mohon kepada pemerintah pusat atau pak presiden, mudah-mudahan dari Rp12 triliun ini bisa juga untuk menghidupkan perekonomian nelayan atau masyarakat Natuna. Artinya bukan tidak penting keamanan laut tentang alutsista, mana tahu sekian persennya bisa dibantukan ke nelayan. Bukan hanya untuk senjata saja, karena ekonomi juga perlu diperkuat,” ujarnya.

Katanya, anggaran yang besar ada baiknya disisihkan sekian persen untuk nelayan-nelayan, karena nelayan di Natuna terpantau masih banyak yang menggunakan pompong berukuran kecil.



“Supaya bisa ditingkatkan memakai pompong berukuran besar, sesuai dengan laut kita, saya sampaikan ini bukan untuk mengatur pemerintah pusat. Informasi ini saya peroleh lewat berita media. Saya rasa kalau sudah peraturan presiden tentunya sudah disetujui oleh DPR-RI anggaran itu,” sebut Jarmin.

Jarmin menanggapi PP tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Natuna. Oleh karena itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah menampung aspirasi masyarakat Natuna.

“Sudah aman, tidak perlu diragukan lagi. Hari ini kalau ada investor atau pihak swasta ingin bangun Natuna monggolah. Masaalah keamanan sudah ada negara menjamin. Tidak usah ragu lagi, jangan terpengaruh dengan isu bahwa Natuna daerah pertahanan, tidak juga begitu,” cetusnya.

Jarmin menilai Natuna sudah menjadi harapan bangsa Indonesia, terbukti sampai hari ini hasil lautnya terus dimanfaatkan, mulai dari ikan hingga migasnya.

“Dari saya masih kecil dulu gasnya sudah di ambil, menurut informasi gas di Natuna ini yang terbesar di dunia. Belum lagi ikan, kalau laut tidak banyak ikan tidak mungkin dikacau oleh negara asing. Makanya menjadi perhatian, memang sudah menjadi tugas kepala negara mengamankan NKRI. Tadi pagi saya ikut upacara ulang tahun TNI ke 76, presiden menyapa enam tempat termasuk Natuna. Jadi di daerah kita melaporkan di laut ZEE, ada kapal asing,” tuturnya.

Selain itu, Jarmin juga membenarkan adanya keluhan nelayan Natuna terkait beroperasinya kapal-kapal cantrang. Katanya hal tersebut masih bisa diselesaikan, karena bersifat internal.

“Ini kan internal kita, hari ini yang perlu kita awasi, orang asing merebut daearah kita, itu yang kita takut. Karena dia juga pakai alat-alat modern, kalau kita sesuai kemampuan, belum bisa seperti orang itu, pakai alat canggih. Umpamanya, kita masih pakai pancing, hasilnya sekali naik dua, tiga ekor, kalau dia sekali naik sampai 10 ton,” ungkapnya.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Natuna, Jarmin, SE didampingi Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, SH, menjawab pertanyaan wartawan peserta In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan, Rabu, 05 September 2021

Namun demikian ia menilai tidak semua nelayan di Natuna menolak beroperasinya kapal-kapal cantrang, hanya saja perlu pengaturan zona tangkap agar tidak terbentur.

“Bukan tidak mengizinkan, tapi tolong batas mil penangkapan itu dibatasi. Kita paham maksud pemerintah pusat memasukan cantrang, karena ingin siang malam di laut tetap ada aktivitas. Maaf cakap, orang cantrang ini memang kapalnya juga sudah canggih,” sebut Jarmin.

Menurut Jarmin, sebagian besar nelayan Natuna merasa terganggu karena kapal-kapal cantrang beroperasi pada area tangkapan nelayan lokal yang biasanya menggunakan pompong kecil.

“Solusinya memang harus ada pembagian batas wilayah penangkapan. Kalau boleh ngusul supaya orang-orang cantrang di bagi milnya, karena mereka pakai kapal besar. Tidak usah mengganggu neleyan tradisional yang pakai pancing. Memang menjadi keluh kesah internal kita saja, artinya orang ini masuknya terlalu dalam,” tegasnya.

Terkait kapal cantrang, ia memastikan Natuna sudah terlalu sering membicarakan hal tersebut bersama instansi-instansi terkait termasuk gubernur bahkan KKP. Hanya saja terbentur kewenangan pengelolan laut.

“Memang sekarang kita susah juga, kalau dulu masih ada 4 mil untuk kabupaten, dan 12 mil untuk provinsi, selebihnya jadi kewenangan pemerintah pusat. Hari ini kita kabupaten hanya punya 0 mil, selebihnya diambil oleh pemerintah provinsi, dan pusat. Ya udah lah! kita juga mau bilang apa?,” pungkas Jarmin.

Dalam hal ini, Jarmin mengaku tidak mengerti seperti apa kajiannya, sehingga kabupaten tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengelola laut, termasuk sekolah tingkat SMA dan hasil tambang galian c.

“Kalau kita bercerita tentang otonomi daerah, kira-kira dimana diamnya otonomi daerah itu?. Kita memang tidak tahu kajiannya seperti apa, kenapa ini diambil. Kalau ada permasaalahan di laut 4 mil, contoh pernah orang Ranai pergi cari gurita di Kelarik, diusir, bertengkar di laut, siapa yang dihubungi dulu, tentu daerah, bukan langsung ke provinsi. Padahal kita tidak punya kewenangan apa-apa, tetapi ini kejadian di laut,” bebernya.

Ia berharap kewenangan mengelola laut dikembalikan seperti semula agar daerah kabupaten bisa berbuat lebih, terutama Kabupaten Natuna yang sebagian besar dikelilingi laut.

“Kalau boleh dikasih juga lah kewenangan itu, umpamanya 4 mil, ada juga hak kabupaten. Hari ini kan tidak, cuma ada nol mil. Jadi saya juga tidak bisa jawab, mungkin ada kajian. Kalau keinginan saya kembalikan lagi kewenangan daerah kabupaten. Tapi ini sudah ada undang-undang, susah juga kita, kalau kebijakan kepenginnya saya dikembalikan lagi,” harap Jarmin.

Lebih jauh, Jarmin menjelaskan sudah ada banyak upaya yang dilakukan oleh pihaknya dalam memperjuangkan nasib nelayan Natuna, hanya saja belum terealisasikan dengan baik.

“Kemarin sudah disampaikan dengan gubernur, bagaimana caranya. Memang kita tahu kalau dibantupun kapal yang cukup modern, kita belum punya skil. Memang kita harus adakan pelatihan dulu. Ada bantuan kapal modern dan canggih, kalau tidak ada SDM tentang itu kan terbuang juga. Tapi pemerintah sudah mengusulkan supaya kita dapat bantuan, beberapa poin ini sudah disampaikan ke pusat,” terangnya.

Hari ini lanjut Jarmin, nelayan di Natuna memang sudah harus diberikan bantuan pompong berkafasitas besar dilengkapi peralatan memadai. Sejauh ini hanya orang-orang tertentu saja (ekonominya kuat-red) yang bisa memiliki pompong berukuran besar.

“Saya lihat dari kecil, pompongnya 4-3 ton itu pun secara tradisional. Karena itu tempat mencari nafkah buat makan anak istrinya, sudah pasti harapan kita semua ingin para nelayan maju. Harus ada perhatian serius dari pemerintah membantu kapal yang cocok untuk mereka. Maaf cakap pernah kita dibantu kapal, tapi tidak cocok. Ada kapal saya tengok viber, tidak cocok tidak bisa dibawa. Tidak usah banyak dulu, artinya bertahap, yang penting ada bantuan kapal betul-betul canggih dan cocok buat mereka,” tutupnya. (KP).


Liputan kolaborasi peserta In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan yang digelar oleh LPKW UPN Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedubes Amerika Serikat di Indonesia, Zona_3 Natuna-Anambas. (Amran/koranperbatasan.com).