Segera Disahkan, APBD Perubahan Kepri Terjadi Pengurangan

oleh -133 views
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama pimpinan DPRD Kepri menandatangani KUA-PPAS dalam rapat paripurna kedua masa sidang ketiga tahun 2021, Senin, 13 September 2021 di Dompak, Tanjungpinang.

KEPRI – Pimpinan DPRD dan Gubernur Provinsi Kepri, H. Ansar Ahmad telah menandatangani nota kesepakatan atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna kedua masa sidang ketiga tahun, Senin, 13 September 2021 di Dompak, Tanjungpinang.

Total nilai APBD Perubahan Pemprov Kepri tahun 2021 dalam nota kesepakatan mengalami pengurangan sebesar Rp 68,246 miliar. Sehingga jika APBD murni tahun 2021 sebelumnya sebesar Rp 3,986 triliun, di APBDP menjadi sebesar Rp 3,918 triliun.

Sebelum nota kesepakatan ini ditandatangani, terlebih dahulu Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terhadap perubahan KUA dan PPKS tahun anggaran 2021.

Gubernur Kepri dan Ketua DPRD Provinsi Kepri saat menandatangani nota kesepakatan APBD-Perubahan, Senin, 13 September 2021 di Dompak, Tanjungpinang.

Dari pembahasan tersebut dihasilkan, bahwa pendapatan daerah dalam APBD sebesar Rp 3.701 triliun, dan dalam perubahan berubah menjadi Rp 3,854 triliun. Atau mengalami kenaikam sebesar Rp 152,239 miliar.

Adapun mengenai penerimaan pembiayaan daerah yang semula sebesar Rp 285 miliar mengalami pengurangan sebesar Rp 220,486 miliar. Sehingga dalam APBDP 2021 pembiayaan daerah menjadi hanya sebesar Rp 64,513 miliar.

Gubernur Kepulaulauan Riau H. Ansar Ahmad menjelaskan kepada wartawan usai sidang paripurna bahwa setelah nota kesepakatan ini ditandatangani, selanjutnya akan dilakukan pembahasan lagi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri.

“Sudah kita tandatangani nota kesepakatannya. Artinya antara Pemerintah dan DPRD sepakat atas perubahan KUA dan PPAS 2021. Selanjutnya biar Pansus yang membahas. Semoga tidak ada kendala, dan segera selesai dan bisa disahkan,” kata Ansar. (KP).




Laporan : Deny Jebat