Tak Punya Cukup Uang, Warga Antar Kecamatan Satu Kabupaten Protes Aturan Wajib Rapid Test

oleh -928 views

NATUNA (KP) – Masyarakat antar kecamatan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri merasa keberatan dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 453/SET-STC19/IV/2021 yang mewajibkan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) mengantongi surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3X24 jam.

Atau non-reaktif rapid test baik antibody maupun antigent yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2X24 jam sebelum keberangkatan atau mendapatkan hasil negatif Covid-19 pada pengujian GeNose C-19 di pelabuhan sebelum keberangkatan khusus bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi laut dengan durasi perjalanan diatas empat jam perjalanan.

Aturan tersebut membuat masyarakat di beberapa kecamatan merasa keberatan khususnya bagi mereka yang berdomisili di Kecamatan Midai dan Suak Midai Kabupaten Natuna yang sudah terbiasa menggunakan surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat tanpa mengharuskan mengantongi rapid test antibody maupun antigent yang biayanya mencapai Rp150-200 ribu.

“Memang memberatkan masaalahnya kita terpaksa mengeluarkan biaya lagi, naik kapal saja sudah 50 ribu belum lagi ongkos mobilnya, tentu kami merasa keberatan. Maksud kami kalau bisa nggak usah pakai rapid test gitu, kayak dulu lagi lah cukup surat keterangan kesehatan saja,” ungkap warga Midai, Rahmad Hidayat yang ingin melakukan perjalanan dari Ranai ke Midai kepada koranperbatasan.com di salah satu warung kopi Ranai, Minggu malam 25 April 2021.

Menurut Rahmad Hidayat saat ini masyarakat yang berada diluar Pulau Bunguran Besar atau Ibu Kota Kabupaten Natuna seperti Kecamatan Midai saat ini diketahui sedang aktip melakukan perjalanan untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ranai.

“Sekarang kita bisa lihat masyarakat banyak yang datang ke Ranai untuk mengambil uang bantuan di BRI itu kalau dihitung-hitungkan bantuan itu dapatnya Rp 1,2 juta kita gunakan untuk rapid test tambah ongkos mobil sama kapal dan biaya makan minum selama berada di Ranai menunggu kapal masuk tinggal berapa lah lagi,” pungkasnya.



Tidak hanya Rahmad Hidayat, pada Senin 26 April 2021 salah seorang warga Midai bernama Amir bahkan sempat mendatangi sekretariat koranperbatasan.com. Amir meminta agar wartawan koranperbatasan.com menyampaikan keluh kesahnya terkait aturan tersebut kepada pihak terkait.

“Kami keberatan karena kami khususnya masyarakat diluar pulau datang kesini niatnya hanya ingin ambil uang bantuan dari pemerintah tapi kami malah diminta mengorek kocek lagi untuk berbagai keperluan biaya terutama rapid test. Jadi tinggal berapa lagi lah uang bantuan yang kami terima itu, setelah ongkos mobil, beli tiket kapal dan lain-lainnya,” beber Amir.

Menanggapi yang terjadi Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah, disamping membenarkan adanya aturan baru dirinya juga akan meninjau kembali isi surat edaran yang mengatur tentang penggunaan rapid test untuk perjalanan lebih dari 4 jam tersebut.

“Jadi memang ini aturan baru, edaran dari gubernur bahwa untuk perjalanan 4 jam keatas harus memakai rapid tes paling tidak antibody tapi boleh juga antigent ataupun PCR,” kata Hikmat menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, 26 April 2021.

Sebagai Jubir, Hikmat akan meninjau kembali hal tersebut untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Natuna terkait solusinya.

“Jadi untuk masyarakat yang merasa keberatan akan aturan ini saya berencana akan menghadap bupati melaporkan masalah ini, minta izin apakah masyarakat Ranai melakukan pemeriksaan rapid test, tapi hanya untuk di dalam wilayah Natuna saja dan sifatnya gratis, itu yang akan kita coba konsultasikan ke beliau,” terangnya. (KP).


Laporan : Sandi Kurniawan