ANAMBAS – Kepala Badan Keuangan Daerah (Kepala BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas), Provinsi Kepri, Azwandi, SE, menyebutkan kondisi keuangan daerah saat ini sedang dalam posisi menunggu dana transfer dari pusat.
Ia mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini bisa dikatakan dalam keadaan sulit untuk dijelaskan, tetapi bukan kosong.
“Kas daerah gak kosong, kemarin kan sudah diperuntukkan. Saya bilang kas tidak boleh kosong, karena kalau ada tanggap darurat seperti bencana alam dan segala macamnya harus ada dana yang bisa kita keluarkan,” kata Azwandi, menjawab koranperbatasan.com, Senin, 26 Juli 2021 lalu.
Kata Azwandi, kesiapan kas daerah harus tetap ada terutama untuk kebutuhan penanganan Covid-19.
“Iya, ada diprioritaskan yakni untuk penanganan Covid-19. Ada keterkaitan dengan kesehatan, dan ekonomi seperti bansos. Untuk bansos ada sedikit tidak banyak, jadi itu diprioritaskan,” ungkapnya.
Sebagai Kepala BKD, Azwandi berharap transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi secepatnya terealisasikan, agar beberapa target kegiatan dapat segera diselesaikan.
“Walaupun perkirakan saya uang masuk tidak akan mampu menyelesaikan semuanya. Tetapi minimal yang vital-vital, yang urgen bisa kita berikan dulu, supaya OPD bisa berjalan. Kalau seperti ini memang agak susah, saya ini di posisi yang paling sulit,” cetusnya.
Ketika diminta keterangan terkait belum terbayarnya tagihan publikasi media massa, Azwandi tampak sedikit bingung. Ia mengaku sudah melakukan koordinasi yang baik dengan setiap bagian yang mengurus langsung urusan media massa.
“Semuanya saya lakukan, di Kominfo Pak Jep (nama pangilan Kadiskominfotika-red) sudah dua kali nelpon saya, katanya ada yang belum, sementara uang sudah keburu habis. Maksud saya uang yang stanbay sudah kita belanjakan, kita tunggu lah uang transfer masuk,” pungkasnya.
Menurut Azwandi, BKD sudah beberapa kali mengakomodir kesiapan anggaran untuk media, baik di Kominfo maupun di DPRD. Hanya saja masih terdapat beberapa kendala, seperti belum semua media mengantar berkas tagihan.
“Untuk media pertama saya akomodir termasuk di Sekwan. Ternyata di Sekwan informasi masih ada media lambat mengajukan permohonan. Mereka tunggu semua terkumpul tak mau dipisah-pisahkan. Misalnya ada sepuluh media, meraka tunggu dulu sepuluh itu, baru mereka ajukan,” terangnya.
Khusus untuk tagihan media di Sekretariat DPRD, Azwandi menjelaskan penyebab terkendalanya pembayaran dikarenakan terlalu lama menunggu usulan.
“Menunggu satu dua ini lambat, sehingga semuanya kena. Nah itu terkait yang di Sekwan. Kalau Kominfo tak ada masalah lagi. Beda dengan di Sekwan untuk media saya loloskan, tanya Rojul (Kasubbag di Sekretariat DPRD-red) kalau tak percaya. Ketika dia (Rojul-red) masukkan yang berikutnya, uang dah keburu habis,” tutupnya.
Guna memperoleh kebenaran atas informasi yang telah diperoleh, koranperbatasan.com akan berupaya menemui pihak-pihak terkait, sebagaimana dijelaskan Azwandi selaku Kepala BKD. (KP).
Laporan : Azmi Aneka Putra
