NATUNA – Banyak ngomong banyak dosa, banyak dosa banyak salah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirobbil’alamin, saya nyatakan Panitia Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Natuna dan Anambas Menuju Pemekaran Provinsi, saya nyatakan tutup sampai disini.
Demikian ungkap Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si, Anggota Dewan Pengarah Mubes masyarakat Natuna-Anambas menuju pemekaran provinsi, menutup dan atau membubarkan kepanitian dihadapan perwakilan masyarakat Natuna-Anambas, Jum’at, 17 Desember 2021 malam di Rumah Makan Sisis Basisir, Ranai, Natuna.
Dalam sambutannya, Ilyas Sabli mengingatkan kepada Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA), H. Umar Natuna, beserta para pengurus untuk dapat bekerja sungguh-sungguh.
“Sudah bekerja berat, jadi jangan redup kembali, harus semangat memperjuangkan ini, ketuanya sudah dikukuhkan, sudah pula dinobatkan, berjuanglah terus,” pinta Ilyas.
Kami selaku pengarah, sebagai orang yang dituakan lanjut Ilyas tetap terus bersemangat mendukung perjuangan sesuai dengan porsi dan kapasitas yang ada, meskipun tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sebagaimana dilakukan panitia dan badan perjuangan.
“Kami tetap memberikan motivasi, dengan cara-cara yang lebih elegan agar panitia ini bekerja dengan semangat dan penuh dedikasi, berjuanglah terus sebagaimana terlaksananya Mubes ini,” tegas Ilyas.
Lebih jauh Ilyas, menyebutkan perjuangan yang dilakukan merupakan cita-cita tinggi masyarakat Natuna dan Anambas. Hanya saja, perjalanan menuju cita-cita tersebut masih panjang dan tidak mudah.
“Mungkin hasil perjuangan bukan kita hari ini merasakannya, tapi untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Namun kalau tidak kita kerjakan dari sekarang, kapan lagi? orang sudah nak berunding, nak buka lagi moratorium makanya kita hari ini bekerja, berbuat agar ada bekal dan bahan usulan menjadi provinsi,” jelas Ilyas.
Sebelumnya, Ketua Panitia Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Natuna-Anambas Menuju Pemekaran Provinsi yang kembali terpilih sebagai Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA), H. Umar Natuna, S.Ag, M.Pd.I memastikan pekerjaan kedepan semakin berat dan harus dilakukan bersama-sama.
“Pekerjaan kita belum selesai, bahkan tugas kita kedepan semakin berat, oleh karena itu mari bersama-sama kita menggerakan roda perjuangan ini agar semakin kokoh,” tutur Umar.
Namun demikian, ia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Natuna dan Anambas, DPRD Natuna dan Anambas serta semua pihak yang telah ikut serta mensukseskan Mubes masyarakat Natuna dan Anambas menuju pemekaran provinsi baru di perbatasan Indonesia.
“Kesuksesan ini berkat kerja keras kita bersama, terutama Pemda Natuna, DPRD Natuna dan Pemda Anambas DPRD Anambas yang telah mendukung kegiatan ini, begitu juga panitia dan masyarakat Natuna-Anambas semuanya,” pungkas Umar.
Sebelum Panitia Mubes dibubarkan, Umar juga sempat mengungkapkan jumlah perolehan anggaran yang diterima oleh pihaknya melalui rekening panitia.
“Saya sampaikan juga terkait dengan biaya, dana yang terkumpul lewat rekening Panitia Mubes itu sebanyak Rp60.385.000, pengeluaran Rp30.071.000, saldo Rp29.674.000. Ini uang masyarakat, mungkin kita sepakat dihibahkan ke badan perjuangan?,” tanya Umar dijawab, setuju oleh peserta yang hadir pada malam penutupan tersebut.
Terpisah Sekretaris Panitia Mubes, Indra Syaputra menerangkan pada hari Rabu, 15 Desember 2021 bertempat di Rumah Makan Adelio, Jemengan, Ranai Kabupaten Natuna, telah diselenggarakan rapat membahas tentang penyusunan Struktur Kepengurusan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA).
“Bahwa rapat tersebut telah memenuhi quorum karena telah dihadiri sebanyak 10 orang tim formatur dari total 11 tim formatur,” terang Indra.
Selain itu dalam rapat juga telah menyepakati bahwa struktur kepengurusan disusun secara efektif dan efesien, namun tetap mengakomodir keterwakilan semua elemen masyarakat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kita juga akan membentuk Pengurus Komisariat BP3K2NA di Tanjungpinang, dan Batam serta Jakarta, termasuk pembentukan Pengurus BP3K2NA setiap Kecamatan di Natuna dan Anambas. Rapat formatur penyusunan struktur kepengurusan lengkap akan dilaksanakan secepatnya,” ujar Indra.
Sementera H Muhammad Kasren, SH, mewakili rombongan Tim Mubes dari Kabupaten Kepulauan Anambas, mengucapkan terima kasih kepada Tim Mubes yang berada di Kabupaten Natuna.
“Terima kasih dari awal sampai berakhirnya Mubes ini kami dari Anambas mendapkan pelayanan yang luar biasa, mudahan nanti kami bisa membalasnya setimpal ketika Tim Mubes dari Natuna berkunjung ke Anambas,” ucapnya singkat.
Hasil Mubes Tunjuk Umar Natuna Ketua BP3K2NA
Sekretaris Panitia Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Natuna-Anambas Menuju Pemekaran Provinsi, Indra Syahputra mengatakan terdapat beberapa hasil yang diperoleh dari musyawarah yang telah dilaksanakan di Gedung Sri Serindit, Ranai, 14 Desember 2021.
Salah satunya merekomendasikan pemekaran empat kabupaten yaitu Natuna Selatan, Natuna Barat, Kepulauan Jemaja dan Anambas Utara.
Indra menerangkan, setelah merekomendasikan empat kabupaten, selanjutnya mengerucut pada pembentukan formatur yang terdiri dari 5 orang utusan Natuna dan 5 orang utusan Anambas, serta 1 orang utusan dari Provinsi Kepri.
“Akhirnya formatur menyepakati dan menunjuk Pak H. Umar Natuna sebagai Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA),” terangnya.
Selaku Sekretaris Panitia Mubes, yang juga terpilih sebagai Dewan Formatur, Indra berharap badan perjuangan yang telah dibentuk dapat melakukan perjuangan dengan merangkul semua elemen masyarakat yang berada di Natuna maupun Anambas.
“Tujuannya agar perjuangan ini bisa sinkron dan terwujud,” pungkasnya.
Ria Saptarika: Natuna dan Anambas Layak Jadi Provinsi Khusus
Saya mendukung kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Natuna dan Anambas. Saya pikir alasan itu kuat, dimana Natuna dan Anambas merupakan pulau terluar, rentang kendalinya cukup jauh dari ibukota provinsi saat ini.
Demikian ungkap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Ir. H. Ria Saptarika, M.Eng saat menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Natuna-Anambas menuju pemekaran provinsi, di Gedung Sri Serindit, Ranai, 14 Desember 2021.
Menurut Ria Saptarika, perubahan undang-undang dimana 12 mil dari bibir pantai laut merupakan kewenangan provinsi, dengan demikian maka, Natuna dan Anambas sekarang tidak bisa berbuat apa-apa.
“Keberdayaannya berkurang, itulah upaya Mubes ini sangat-sangat saya dukung guna mencapai provinsi apapun namanya,” tegas Ria Saptarika.
Diakuinya, dalam moratorium terdapat sekitar 300 daerah otonomi baru, sementara Natuna dan Anambas baru memulainya, akan tetapi, Ria Saptarika menyakini bahwa keputusan dari Natuna dan Anambas akan masuk lebih cepat.
“Natuna dan Anambas adalah daerah terluar, bahkan sekarang masuk pada sangketa Laut Cina Selatan, maka ini penting untuk disegerakan,” pungkasnya.
Anggota DPD-RI Dapil Kepri ini, berharap masyarakat Natuna dan Anambas selalu kompak, terutama para pengurus atau para pejuang pemekaran Provinsi Natuna-Anambas, yang telah diamanahkan.
“Berjuang pantang menyerah, terus semangat, semoga cepat terlaksana,” tutupnya.
Letak Ibu Kota Ditentukan Oleh Kajian Akademis
Ketua Dewan Pengarah Panitia Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Natuna dan Anambas Menuju Pemekaran Provinsi, Hadi Candra menegaskan, Mubes yang berlangsung belum membahas tentang lokasi ibu kota provinsi.
Katanya, pembahasan lokasi ibu kota akan dibahas lebih lanjut setelah berbagai tahapan Mubes berhasil dilalui oleh badan perjuangan nantinya.
“Itu belum saatnya, kali ini kita belum membahas lokasi ibu kota,” kata Candra kepada wartawan di Gedung Sri Srindit, Ranai Kabupaten Natuna, di sela-sela acara Mubes, yang berlangsung, Selasa, 14 Desember 2021.
Menurut Candra, berdasarkan Tata Tertib (Tatib) Mubes hanya membahas tentang nama provinsi, nama badan perjuangan dan ketua badan perjuangan serta kepengurusan dari badan perjuangan itu sendiri.
“Kami bersyukur karena semangat kita sudah ada, Natuna dan Anambas sangat kompak dalam pegerakan dan perjuangan ini,” ujarnya.
Belum dibahasnya letak ibu kota dari sebuah provinsi baru tersebut dikarena tidak boleh ditentukan sembarangan, melainkan harus melalui kajian akademis yang mendalam.
“Jadi untuk ibu kota nanti tergantung hasil kajian akademis. Di kajian itu akan secara lengkap, mulai dari sosial, geopolitik, hukum, kemanan, ekonimoi dan visibilatasnya kedepan. Jadi penentuan itu tidak sembarang,” tegasnya.
Namun demikian, Anggota DPRD Provinsi Dapil Natuna-Anambas tersebut memastikan masyarakat Natuna dan Anambas semuanya dapat menerima hasil kajian yang dilakukan nantinya.
“Mari kita berdoa bersama-sama agar semuanya berjalan lancar,” pungkas Candra.
Bupati Natuna dan Anambas Hadir, Keduanya Menyambut Baik
Bupati Kabupaten Natuna, Wan Siswandi dan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas), Abdul Haris hadir langsung pada pembukaan Mubes masyarakat Natuna dan Anambas menuju pemekaran provinsi di Gedung Sri Srindit, Kota Ranai, Natuna, Selasa, 14 Desember 2021.
Selain dua kepala daerah yang terkenal kaya akan potensi Sumber Daya Alam (SDA) beruapa Minyak dan Gas Bumi (Migas) juga ikan tersebut, turut hadir pula mantan Bupati Natuna, Daeng Rusnadi, dan Ilyas Sabli bahkan mantan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti bersama Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, dan Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik.
Bupati Natuna, Wan Siswandi, didampingi Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, dalam sambutan saat membuka secara resmi kegiatan Mubes saat itu, mengatakan secara pribadi maupun secara kepemerintahan ia menyambut baik pelaksanaan Mubes tersebut.
“Saya selalu mendukung program yang bersifat positif, apalagi untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Wan Siswandi.
Sementera itu, Bupati Anambas, Abdul Haris meminta perjuangan pemekaran provinsi baru di daerah maritim kepulauan harus sejalan dengan keinginan pemerintah pusat. Diantaranya mengacu pada misi besar Presiden dan Wakil Presiden RI seperti pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Termasuk perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Jadi kita termasuk daerah penjaga batas wilayah negara juga kawasan perbatasan, sehingga perlu adanya peningkatan akses ke pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum keamanan daerah perbatasan,” tutur Haris.
Natuna Provinsi Khusus Bagian Dari Usaha Mensejahterakan Rakyat
Wan Hendra Kusnadi Bin Wan M. Kasim PA, Aktifis Pencerahan Natuna menegaskan kosekuensi dari apa yang kita sebut dengan merealisasikan konsep keadilan secara menyeluruh dan merata ini merupakan sebuah keharusan yang layak untuk diperjuangkan.
Karena menurut Wan Hendra, kita (Natuna-red) membutuhkan rentang kendali dekat, jarak yang mempermudah, dan komunikasi lebih lancar. Sehingga proses pembangunanpun tidak berbelit-belit dan panjang.
Katanya, perjuangan ini adalah bagian dari usaha untuk mensejahterakan atau memakmurkan masyarakat. Dengan cari ini Natuna dan Anambas akan dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri.
“Jadi tidak ada lagi yang beralasan untuk tidak setuju atau coba menghambat perjuangan ini. Karena memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat merupakan amanah pembangunan secara nasional. Bukan amanah satu atau dua orang,” tegas Wan Hendra Kusnadi.
Ronny Kambey : Kami Menggesa Natuna-Anambas Jadi Provinsi Khusus
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Miskin (Formis) Kabupaten Natuna, Ronny Kambey juga mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Natuna dan Anambas melalui kegiatan Mubes.
“Saya rasa tidak ada bahasa mangatakan itu, belum layak atau belum waktunya. Sepanjang memang perlu diperjuangkan, kita harus berjuang,” tegas Ronny.
Katanya, tidak mungkin kita hanya membuat konsep tanpa ada aspirasi, tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya desakan.
“Kami ingin berkembang, kami ingin maju. Kalau begini terus tidak akan pernah berkembang, dan tidak akan maju. Karena itu, kami menggesa pemekaran Natuna-Anambas menjadi provinsi khusus,” pungkasnya.
Saat Provinsi Kepri Jadi, Kita Juga Menikmati, Bukan Hanya Segelintir Orang
Anggota Tim Formatur, Hj. Raja Peni Adriani Binti Raja Adnan yang juga selaku aktifis perempuan Kabupaten Natuna, memastikan hasil akhir dari perjuangan adalah untuk kesejahteraan masyarakat baik Natuna maupun Anambas.
Hal itu, diungkapkannya mengingat bagaimanan perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Disana Huzsrin Hood berani tampil dan dia adalah salah seorang tokoh dari pemerintah yang mendukung penuh perjuangan rakyat Kepri saat itu.
“Walaupun beliau secara pribadi menjadi semacam korban, tetapi hasil perjuangan bisa terwujud. Ketika Provinsi Kepri terbentuk, saat ini kita semua juga yang menikmatinya, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang,” katanya tersenyum.
Selaku aktifis perempuan ia mengaku senang jika Natuna dan Anambas dimekarkan menjadi provinsi khusus.
“Tentu kita sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah bupati, wakil bupati dan pihak legislatif. Jadi bagaimana mereka sebagai pihak pemerintah harus mensuport perjuangan rakyatnya,” cetus Raja Peni.
Karena dalam perjuangan ini, lanjut Raja Peni kita tidak hanya membutuhkan semangat yang membara, tetapi juga membutuhkan dukungan secara penuh dari pemerintah daerah.
“Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi, meskipun perjuangan ini hanya dilakukan oleh rakyat,” sebutnya. (KP).
Laporan : Amran
