“Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak pernah memberi arahan maupun perintah yang berkaitan dengan praktik korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.”
JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi penyebutan namanya dalam dugaan korupsi kuota haji 2024 dengan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan atau perintah yang berkaitan dengan praktik tindak pidana korupsi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menilai penyebutan namanya dalam berbagai kasus hukum sebagai sesuatu yang wajar, mengingat posisinya sebagai kepala pemerintahan saat itu. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa seluruh program kerja menteri memang berada dalam kerangka kebijakan, arahan, dan perintah presiden. Namun, ia menegaskan bahwa arahan tersebut tidak pernah berkaitan dengan praktik korupsi.
“Karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden. Dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegas Jokowi.
Nama Jokowi kembali mencuat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).
Dito mengungkapkan bahwa penyidik mendalami kunjungan kerja bersama Jokowi ke Arab Saudi pada 2022. Dalam pemeriksaan tersebut, ia menjelaskan secara rinci agenda kunjungan yang dilakukan.
“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail dan semoga bisa membantu KPK yang sedang menyelesaikan perkara ini,” kata Dito.
Menurut Dito, kunjungan tersebut berkaitan dengan forum internasional dan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari investasi, Ibu Kota Negara (IKN), hingga pelayanan haji.
“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji,” tuturnya.
Dito juga mengakui bahwa penyidik menanyakan keterkaitan biro perjalanan haji Maktour Travel dalam perkara tersebut. Ia menyebut pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, merupakan ayah dari istrinya.
“Ya pastinya ada lah, kebetulan kan Pak Fuad itu bapak dari istri saya,” ujarnya.
Terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Fuad Hasan Masyhur, Dito menegaskan dirinya tidak berada di lokasi saat penggeledahan berlangsung.
“Saya tidak di lokasi. Yang ada waktu itu masih istri saya,” ucapnya. (KP).
Laporan : Red
