“Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, S.E., M.Si., menegaskan dukungan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi melalui pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Melalui Focus Group Discussion (FGD), berbagai masukan dari tenaga ahli dan pemangku kepentingan dihimpun untuk memperkuat landasan penyusunan regulasi tersebut.”
ANAMBAS – Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terus mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD melalui penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, S.E., M.Si., mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ujarnya.
Ia menjelaskan, FGD tersebut dimaksudkan sebagai forum diskusi dan konsultasi untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan dari tenaga ahli dan para pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum diskusi dan konsultasi untuk memperoleh masukan, saran dan pandangan dari tenaga ahli serta pemangku kepentingan,” katanya.
Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Naskah Akademik dan draf Ranperda agar regulasi yang disusun memiliki dasar kajian yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kepulauan Anambas.
Melalui forum tersebut, sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari identifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, penghimpunan aspirasi masyarakat, hingga pengumpulan bahan dan dokumentasi sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda.
FGD tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Kebudayaan dan Keberagaman Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), hingga perangkat daerah terkait.
Selain itu, kegiatan juga diikuti perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, paguyuban dan kekerabatan, serta perwakilan tenaga pendidik.
Keterlibatan masyarakat turut diperluas dengan menghadirkan maestro budaya, pelaku seni dan budaya, pelaku wisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Melalui FGD ini, Sekretariat DPRD berharap berbagai masukan dan rekomendasi dapat dihimpun secara komprehensif untuk menyempurnakan Naskah Akademik.
Dengan demikian, Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang nantinya disusun diharapkan memiliki landasan akademis dan regulasi yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kekayaan budaya lokal sekaligus memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang.
Laporan: Azmi
