NATUNA (KP),- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Dr.Hj Rika Azmi,STP,MM mengatakan, kaum perempuan harus diberikan pemahaman terkait upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Rika menuturkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, harus diberikan pemahaman kepada lingkup keluarga terkhusus kaum perempuan, agar mengurangi serta memutus mata rantai kekerasan.
“Mata rantai KDRT dapat di putus, bila masyarakat Natuna (suami-istri) khususnya perempuan yang lebih dominan menjadi korban diberikan pemahaman, pengetahuan dan peran yang signifikan dalam penghapusan KDRT,” ujar Rika menjawab koranperbatasan.com, di ruang dinasnya, Senin, 23 November 2020.
Kekerasan terjadi, lanjut Rika, tidak hanya kepada kaum perempuan, tetapi juga bisa terjadi pada laki-laki (suami), maupun anak. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan merupakan langkah strategis dalam pencegahan KDRT, semakin cepat masyarakat mengenali KDRT, maka semakin siap untuk menghindarinya.
“Alhamdulillah, sampai saat ini banyak kerja sama kita dengan desa-desa. Ada juga desa yang punya inisiatif melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta meningkatkan kesadaran penanganan terhadap kasus-kasus KDRT,” kata Rika.
Disamping itu, Rika menyebutkan salah satu faktor tingginya tingkat KDRT yang terjadi selama ini adalah masyarakat enggan melapor ketika terjadinya kekerasan dan mengganggap KDRT sebagai sifat yang tabu.
“Untuk siapa pun khususnya perempuan, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga segeralah melapor, disamping kita selesaikan secara hukum, kita juga memulihkan psikologisnya dan mendampingi untuk kesehatannya,” tutupnya. (KP).
Laporan : Boy
