ANAMBAS — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad, SE., MM., menegaskan bahwa pembangunan tiga infrastruktur perhubungan strategis di wilayah perbatasan Anambas dan Natuna bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud nyata kehadiran negara untuk memperkuat konektivitas antarpulau, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Ansar dalam sambutannya pada acara peresmian tiga infrastruktur perhubungan strategis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi, di Pelabuhan Letung, Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (5/11/2025).
Adapun tiga infrastruktur strategis yang diresmikan yakni:
1. Pelabuhan Penyeberangan Letung (Kabupaten Anambas),
2. Pelabuhan Penyeberangan Sedanau (Kabupaten Natuna), dan
3. Gedung Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepulauan Riau.
“Pembangunan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir sampai ke pulau-pulau terluar. Kita ingin setiap warga Kepri memiliki akses transportasi yang layak dan setara, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat bergerak lebih cepat,” ujar Gubernur Ansar Ahmad dalam sambutannya.
Menurutnya, Letung kini diproyeksikan menjadi simpul penting jalur pelayaran Tanjungpinang–Anambas–Natuna, yang akan memperkuat konektivitas antarwilayah di gugus utara Provinsi Kepri. Sementara Pelabuhan Sedanau di Natuna dipersiapkan menjadi pusat perikanan dan perdagangan, mengingat posisinya yang strategis sebagai jalur keluar masuk hasil laut dan logistik antarwilayah.
“Letung akan menjadi simpul pelayaran penting di gugus utara, sedangkan Sedanau akan menjadi pusat perikanan dan perdagangan di Natuna. Dengan konektivitas yang lebih kuat, distribusi barang, hasil laut, dan mobilitas penduduk akan menjadi lebih efisien,” tambah Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar menuturkan, keberadaan pelabuhan Ro-Ro (Roll-on Roll-off) seperti di Letung dan Sedanau memiliki arti strategis bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Dengan moda transportasi laut yang lebih terintegrasi, biaya logistik dapat ditekan dan harga barang kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau.
“Pelabuhan Ro-Ro menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terhadap akses transportasi yang lancar, murah, dan berdaya saing. Ini menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah perbatasan,” jelasnya.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kepri, saat ini terdapat 62 pelabuhan aktif di seluruh wilayah Kepri, terdiri dari 15 pelabuhan penumpang regional, 10 terminal penyeberangan, 15 terminal pelayaran rakyat, dan 22 pelabuhan perairan umum.
Meski demikian, jumlah tersebut baru menjangkau sekitar 15,7 persen dari 394 pulau berpenghuni di Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu, Gubernur Ansar menegaskan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di daerah terluar merupakan prioritas agar seluruh masyarakat di pulau berpenghuni dapat menikmati akses transportasi yang layak dan terjangkau.
“Kita tidak ingin ada wilayah di Kepri yang terisolasi. Pemerataan infrastruktur transportasi menjadi kunci untuk menghubungkan sentra-sentra ekonomi baru, terutama di pulau-pulau perbatasan,” kata Ansar.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur maritim di Kepri. Ia menilai langkah ini akan memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai gerbang terdepan Indonesia di kawasan perbatasan barat, sekaligus mendukung visi ekonomi biru nasional berbasis kelautan dan perikanan.
“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang terus memberi perhatian besar kepada Kepri. Dengan dukungan infrastruktur seperti ini, kita optimistis kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil akan terus meningkat,” tutup Gubernur Ansar. (KP).
Laporan : Ides
