“Kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi (migas), namun belum sepenuhnya mandiri secara fiskal. Kabupaten Natuna menjadi contoh nyata paradoks daerah penghasil energi yang masih bergantung pada pemerintah pusat. Ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH) migas terus menjadi tantangan bagi stabilitas keuangan daerah.”
NATUNA – Pagi di Natuna tidak selalu mencerminkan sebuah daerah penghasil energi. Tidak ada deretan kilang besar atau hiruk-pikuk industri seperti di kota-kota minyak dunia. Namun di balik ketenangan wilayah perbatasan ini, tersimpan peran strategis dalam menopang energi nasional Indonesia.
Di sinilah sebuah paradoks muncul. Natuna adalah daerah penghasil migas, tetapi pada saat yang sama masih bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat. Energi dihasilkan dari wilayahnya, namun kepastian manfaatnya tidak selalu dirasakan secara stabil oleh daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna, Suryanto, SE, MA, menegaskan pemahaman terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) migas tidak bisa dilakukan secara sederhana.
“Perpres itu hanya rincian alokasi. Setelah audit, baru ditetapkan apakah itu kurang bayar atau lebih bayar,” ujarnya.
Menurutnya, alokasi DBH dalam APBN hanyalah estimasi awal. Realisasi yang diterima daerah ditentukan setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Hal ini menyebabkan munculnya kurang bayar dan lebih bayar yang kerap menjadi persoalan bagi daerah.
Data menunjukkan, Natuna masih menghadapi kurang bayar DBH sebesar Rp45,2 miliar pada 2023 dan Rp50,9 miliar pada 2024, serta lebih bayar sebesar Rp31,8 miliar. Kondisi ini menegaskan bahwa hak fiskal daerah tidak selalu diterima penuh dalam tahun berjalan.
Lebih jauh, mekanisme perhitungan DBH migas dipengaruhi berbagai variabel global, mulai dari harga minyak dunia (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kondisi geopolitik, hingga skema cost recovery dalam kontrak kerja sama migas.
Sebelum dibagikan, penerimaan negara juga harus dikurangi berbagai komponen seperti Domestic Market Obligation (DMO), over/under lifting, pajak, dan biaya operasional. Artinya, angka yang diterima daerah merupakan hasil dari proses panjang yang kompleks dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah.
Di tingkat nasional, kompleksitas tersebut juga terlihat. Pemerintah melalui PMK Nomor 120 Tahun 2025 mencatat kurang bayar DBH mencapai Rp83,58 triliun dan lebih bayar sebesar Rp13,32 triliun. Ini menunjukkan bahwa persoalan DBH bukan hanya terjadi di daerah, tetapi merupakan bagian dari sistem pengelolaan fiskal energi nasional. Namun di balik kompleksitas tersebut, industri hulu migas sebenarnya memiliki potensi besar melalui konsep multiplier effect.
Dalam kajian yang disusun oleh A. Rinto Pudyantoro dalam buku Multiplier Effect Industri Hulu Migas, dijelaskan sektor hulu migas tidak hanya berkontribusi melalui penerimaan negara seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi juga memberikan dampak berlapis melalui tenaga kerja lokal, belanja barang dan jasa, hingga pengembangan ekonomi daerah secara luas.
Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Indonesian Petroleum Association (IPA) yang menilai industri hulu migas memiliki dampak berganda yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro, menjelaskan kontribusi sektor ini tidak hanya berhenti pada penerimaan negara melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) migas, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
“Seringkali muncul persepsi bahwa industri migas tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Padahal, jika dilihat secara komprehensif, dampaknya sangat besar dan berlapis,” ujarnya dalam kegiatan Media Education IPA.
Dalam kajian multiplier effect, aktivitas hulu migas mendorong perputaran ekonomi melalui belanja barang dan jasa, keterlibatan pelaku usaha lokal, hingga pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya digunakan oleh masyarakat luas. Bahkan, sektor ini juga berkontribusi dalam penyediaan energi domestik serta pengembangan industri turunan yang memperkuat struktur ekonomi daerah.
Namun demikian, Rinto juga menekankan bahwa besarnya penerimaan dari sektor migas tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat. Efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengelola dan mendistribusikan manfaat tersebut secara tepat.
Di Natuna, realitasnya terlihat jelas. Berdasarkan data realisasi APBD 2007-2025, penerimaan DBH migas menunjukkan fluktuasi tajam. Penerimaan minyak bumi yang pernah mencapai lebih dari Rp564 miliar pada 2010, anjlok menjadi sekitar Rp8,1 miliar pada 2021, sebelum kembali naik menjadi Rp167,7 miliar pada 2023. Namun tren tersebut kembali melemah menjadi Rp53,9 miliar pada 2024 dan hanya Rp16,3 miliar pada 2025. DBH gas bumi juga menunjukkan pola tidak stabil, dari Rp421 miliar pada 2013 turun hingga sekitar Rp64,5 miliar pada 2020, dan berada di kisaran Rp75,7 miliar pada 2025.
Fluktuasi ini berdampak langsung pada kondisi fiskal daerah. Realisasi pendapatan Natuna yang sempat mencapai Rp1,24 triliun pada 2023, menurun menjadi Rp972,91 miliar pada 2024 dan kembali turun menjadi Rp932,36 miliar pada 2025. Ketergantungan terhadap transfer pusat tetap tinggi. Pada 2025, sekitar 77,41 persen pendapatan daerah masih berasal dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, SE, mengakui tekanan fiskal tersebut mulai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menyebut ketergantungan terhadap DBH migas yang tidak stabil membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas, sehingga pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja.
“Kita harus menghitung secara komprehensif. Tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa melihat kekuatan fiskal daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi memengaruhi berbagai sektor, termasuk belanja pegawai dan keberlanjutan program pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi sektor migas tidak hanya berdampak pada angka APBD, tetapi juga langsung menyentuh stabilitas kebijakan dan pelayanan publik di daerah. Dalam perspektif yang lebih luas, hal ini menjadi refleksi penting dalam pembahasan masa depan energi Indonesia.
Di tengah dorongan global menuju energi bersih, industri hulu migas masih memegang peran strategis sebagai penopang energi nasional. Dalam fase transisi energi, migas berfungsi sebagai energi jembatan sebelum peralihan menuju energi terbarukan dapat dilakukan secara penuh. Dalam perspektif industri, sektor hulu migas masih memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan energi nasional, bahkan di tengah tren transisi menuju energi bersih.
Vice President Indonesian Petroleum Association (IPA), Ronald Gunawan, menegaskan industri hulu migas tetap memiliki prospek kuat dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan energi Indonesia.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya penurunan produksi di lapangan-lapangan migas yang sudah matang, tetapi juga kebutuhan untuk terus mendorong eksplorasi guna menemukan sumber energi baru.
Ia menekankan migas masih akan berperan sebagai energi transisi yang menjembatani kebutuhan energi saat ini menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di masa depan. Pandangan ini menegaskan bahwa masa depan energi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran industri hulu migas, termasuk kontribusinya terhadap daerah penghasil seperti Natuna.
Momentum seperti IPA Convex 2026 menjadi ruang penting untuk merumuskan arah tersebut, tidak hanya dari sisi industri dan investasi, tetapi juga dari perspektif daerah penghasil energi. Bagi Natuna, masa depan energi tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga tentang keadilan distribusi dan kepastian fiskal.
Migas, bagi Natuna, bukan sekadar komoditas. Ia adalah harapan. Harapan untuk membangun infrastruktur. Harapan untuk membuka lapangan kerja. Dan harapan untuk keluar dari ketergantungan. Namun harapan itu hanya akan menjadi nyata jika multiplier effect benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan keuangan.
Pada akhirnya, masa depan energi Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi juga di daerah, di tempat energi itu dihasilkan. Dan dari Natuna, energi tidak hanya diproduksi, tetapi juga diuji apakah ia mampu membawa daerah menuju kemandirian, atau justru memperpanjang ketergantungan yang selama ini tak pernah benar-benar terputus. (KP).
Laporan: Amran
