HMI Badko Riau-Kepri menggelar aksi di Kantor Gubernur Kepri, menyoroti lemahnya perlindungan nelayan dan ketimpangan infrastruktur di Natuna.
TANJUNGPINANG – Koordinator Lapangan Aksi sekaligus Ketua Umum HMI Cabang Natuna, Fergiawan, menegaskan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Riau-Kepulauan Riau mendesak pemerintah memperkuat perlindungan nelayan serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Natuna dalam aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (4/5/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut melibatkan kader HMI dari berbagai cabang, di antaranya Cabang Natuna, Batam, dan Tanjungpinang-Bintan, serta turut diikuti perwakilan masyarakat nelayan dari sejumlah wilayah pesisir seperti Pulau Poto, Numbing, Mantang, dan Kijang.
Dalam orasinya, Fergiawan menyoroti kondisi ekonomi Kabupaten Natuna yang dinilai mengalami tekanan serius, terutama akibat lemahnya pengawasan wilayah perairan yang berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan lokal.
Ia mengungkapkan bahwa konflik di laut antara nelayan lokal dengan kapal-kapal dari luar daerah hingga luar negeri masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan rasa tidak aman bagi nelayan tradisional.
“Nelayan kita kerap mengalami konflik saat melaut. Ini terjadi karena pengawasan yang lemah. Negara harus hadir memberikan perlindungan,” tegasnya.
Selain persoalan pengawasan, HMI juga menyoroti aspek regulasi yang dinilai belum berpihak kepada daerah kepulauan seperti Natuna. Menurut Fergiawan, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi daerah.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun Natuna memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar.
“Natuna seolah tidak memiliki kewenangan atas lautnya sendiri. Padahal sektor perikanan adalah tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, HMI Badko Riau-Kepri mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi masyarakat nelayan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak pada daerah pesisir.
Tidak hanya isu kelautan, massa aksi juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar di Natuna yang dinilai masih jauh dari memadai. Permasalahan seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, keterbatasan akses transportasi, hingga tingginya harga tiket pesawat disebut sebagai hambatan utama dalam percepatan pembangunan daerah.
Menurut Fergiawan, tanpa penyelesaian terhadap persoalan infrastruktur dasar, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan seperti Natuna akan sulit diwujudkan.
“Jika infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan transportasi belum terpenuhi, maka sulit bagi Natuna untuk berkembang secara maksimal,” katanya.
Aksi tersebut mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Massa aksi diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, yang kemudian mengundang perwakilan peserta aksi untuk melakukan audiensi.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah provinsi menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan meneruskannya kepada pemerintah pusat, mengingat sebagian besar kewenangan sektor kelautan dan perikanan berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Dialog antara perwakilan massa aksi dan pemerintah daerah berlangsung secara terbuka sebagai bagian dari upaya mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan di Kepulauan Riau.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi penegasan meningkatnya tekanan dari kelompok masyarakat sipil terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam melindungi nelayan serta mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. (KP).
Laporan : Dhitto
