“Reses DPRD Kepri di Desa Tarempa Timur mengungkap berbagai persoalan mendasar warga, mulai dari infrastruktur hingga kebutuhan energi nelayan.”
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, melaksanakan kegiatan reses di Desa Tarempa Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat (1/5/2026), untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur dan energi di wilayah pesisir.
ANAMBAS – Kegiatan reses DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Antang, Desa Tarempa Timur, menjadi ajang penyampaian berbagai keluhan masyarakat kepada pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Kepulauan Anambas Ical, serta Kepala Desa Tarempa Timur Syawal bersama puluhan tokoh masyarakat setempat.
Berbagai persoalan disampaikan warga secara bergantian. Kepala Desa Syawal mengungkapkan bahwa pembangunan masjid desa masih terkendala kekurangan anggaran sekitar Rp25 juta untuk tahap pemasangan keramik.
Selain itu, sejumlah pemuda desa mengeluhkan proyek pembangunan lapangan olahraga yang hingga kini tertunda akibat persoalan birokrasi di tingkat provinsi.
Sementara itu, warga bernama Fitriana meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan penghubung kawasan Sedap menuju Puton yang belum diaspal sepanjang lebih dari satu kilometer.
Menanggapi hal tersebut, Marzuki menjelaskan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi anggaran secara menyeluruh, termasuk pemangkasan dana aspirasi hingga 50 persen.
Ia mengingatkan pentingnya pembaruan proposal usulan setiap tahun melalui mekanisme Musrenbang agar tetap tercatat dalam sistem pemerintah.
“Proposal itu harus diperbarui, karena jika tidak, pada tahun berikutnya tidak akan ada lagi rekam jejaknya di sistem,” tegas Marzuki.
Diskusi kemudian berkembang ke persoalan krusial lainnya, terutama terkait keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan. Warga bernama Jufri menyampaikan bahwa kondisi ini sangat menghambat aktivitas melaut.
Selain itu, warga juga mempertanyakan keberlanjutan operasional Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai tidak berjalan optimal, serta nasib tenaga honorer jika pengelolaan Pelabuhan Antang dialihkan.
Menanggapi hal tersebut, Marzuki menyatakan bahwa pemenuhan kuota BBM memerlukan pembaruan data spesifikasi mesin kapal dari dinas terkait. Ia juga berjanji akan mengoordinasikan kembali operasional BLK agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Terkait status tenaga honorer, Marzuki menegaskan akan mengawal prosesnya agar tetap mendapatkan kejelasan apabila terjadi perubahan pengelolaan pelabuhan.
Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dibawa ke tingkat pembahasan DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran ke depan. (KP).
Laporan: Azmi
