“Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2027 melalui penguatan sektor strategis dan sinergi pusat-daerah.”
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2027.
TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/4/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan mengusung tema “Menyatukan Arah, Mewujudkan Pembangunan Berkualitas”.
Dalam forum tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong Kepri untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 hingga 8,0 persen pada tahun 2027.
Target ini selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan bahkan diharapkan melampaui rata-rata nasional yang diproyeksikan berada di kisaran 6,3 hingga 7,5 persen.
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyampaikan bahwa capaian ekonomi Kepri pada tahun 2025 telah menunjukkan tren positif.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,94 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya akselerasi pertumbuhan yang lebih merata dengan mendorong sektor-sektor unggulan seperti teknologi tinggi, maritim, energi bersih, digitalisasi layanan, serta hilirisasi industri.
Selain itu, sektor pariwisata dan perikanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang mengikuti kegiatan secara daring, menekankan pentingnya pengelolaan program nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta seluruh kepala daerah di Kepri untuk memastikan tata kelola program berjalan baik, termasuk akurasi data penerima manfaat dan pelaporan berkala setiap tiga bulan.
Di sisi lain, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya penurunan angka stunting hingga 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai 98,43 persen.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Sinergi ini harus terus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kinerja keuangan daerah kepada sejumlah kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Lingga.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, para kepala daerah se-Kepri, perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, pelaku usaha, serta unsur masyarakat.
Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran dan program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2027. (KP).
Laporan: Ides
