“Kritik publik terhadap Bupati Natuna menguat setelah janji kampanye “Mujapati” dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Anizar menegaskan, tidak diterapkannya konsep tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk tidak menghargai peran Daeng Rusnadi, mengingat istilah “Mujapati” merupakan gagasan yang disampaikan langsung oleh tokoh tersebut saat masa kampanye.”
NATUNA – Ketua Umum Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta 1992–1993 sekaligus Aktivis 1998, Anizar Sulaiman, menilai kepemimpinan Bupati Natuna Cen Sui Lan saat ini menuai sorotan karena dinilai sulit dijumpai masyarakat, bertolak belakang dengan janji kampanye yang dikenal dengan istilah “Mujapati”.
Wawancara ini mengungkap kritik tajam terhadap kepemimpinan pasca pemilihan kepala daerah yang dinilai tidak sejalan dengan harapan publik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anizar Sulaiman saat ditemui di kediamannya di Dusun Sekalong, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Sabtu (04/04/2026).
Menurut Anizar, kemenangan Cen Sui Lan tidak terlepas dari peran besar tokoh sentral Natuna, Daeng Rusnadi, yang turun langsung ke lapangan saat masa kampanye. Bahkan dalam kondisi sakit, tokoh tersebut tetap aktif menyuarakan dukungan dan membangun optimisme masyarakat terhadap perubahan.
Namun, ia menilai harapan yang dibangun saat kampanye tidak sejalan dengan kondisi saat ini. Istilah “Mujapati” yang berarti “mudah jumpa bupati” justru dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
“Fakta hari ini, banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya menjumpai bupati secara langsung. Bahkan terkesan ada pembatasan terhadap kelompok tertentu,” ujar Anizar.
Sebagai pemerhati kebijakan publik, ia menegaskan keterbukaan pemimpin merupakan bagian dari kewajiban moral dalam menjalankan pemerintahan. Ia menyebut, komunikasi yang tidak terbuka berpotensi menghambat penyerapan aspirasi masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi di mana media massa, organisasi masyarakat, hingga kelompok mahasiswa mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi langsung dengan kepala daerah, termasuk dalam kepentingan konfirmasi pemberitaan.
“Kalau wartawan dan elemen masyarakat saja sulit bertemu, ini menjadi pertanyaan besar dalam kepemimpinan. Apa yang sebenarnya ditakutkan dari rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, Anizar turut mengkritisi dugaan keterlibatan pihak non-pejabat dalam aktivitas pemerintahan, termasuk Raja Mustakim, suami Bupati Natuna Cen Sui Lan, yang disebut kerap muncul dalam berbagai kegiatan. Menurutnya, hal tersebut tidak memiliki dasar dalam sistem tata kelola pemerintahan dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia juga menyinggung pentingnya etika politik, khususnya dalam menghargai kontribusi tokoh yang berperan dalam kemenangan politik. Dalam hal ini, ia menyebut Daeng Rusnadi sebagai juru kunci kemenangan Cen Sui Lan, sehingga jika kontribusi tersebut tidak dihargai, dapat memunculkan penilaian negatif dari publik.
“Dalam politik, menghargai jasa adalah bagian dari etika. Jangan sampai muncul kesan lupa terhadap peran besar yang telah membantu kemenangan,” ungkapnya.
Anizar berharap Bupati Natuna dapat melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap pola kepemimpinan yang dijalankan saat ini. Ia menekankan seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemimpin itu wajib mendengar, wajib membuka diri, dan melayani tanpa diskriminasi. Itu prinsip dasar dalam pemerintahan yang baik,” tutupnya. (KP).
Laporan: Red
