Lebih jauh, pemotongan belanja negara tanpa disertai inovasi kebijakan sosial menyebabkan stagnasi pada sektor informal. Para pelaku UMKM, buruh harian, dan pedagang kecil mengalami penurunan omzet karena pelanggan mereka, yang juga rakyat kecil harus menurunkan konsumsi. Ini menciptakan efek berantai yang pada akhirnya memperdalam persoalan kemiskinan struktural.
Kondisi ini juga memperlihatkan absennya pendekatan inklusif dalam desain kebijakan publik. Penguatan daya beli seharusnya menjadi variabel utama dalam setiap perencanaan fiskal, bukan justru menjadi korban. Tanpa intervensi yang tepat dan berkelanjutan, masyarakat akan kehilangan resiliensi sosial dan ekonomi, dan terjebak dalam siklus rentan yang berkepanjangan.
Pemerintah perlu melihat bahwa pemangkasan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi juga soal dampak manusia. Alternatif seperti refocusing belanja birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan progresivitas pajak harus lebih dikedepankan ketimbang memangkas subsidi kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup rumah tangga.
Menakar efek pemangkasan anggaran bukan sekadar membandingkan tabel sebelum dan sesudah. Ini soal melihat bagaimana angka-angka kebijakan menyentuh realitas, dapur yang sepi, anak-anak yang terpaksa absen sekolah karena biaya, dan orang tua yang harus berutang untuk bertahan. Jika daya beli rumah tangga terus tergerus, maka legitimasi kebijakan fiskal akan runtuh, karena tak ada keseimbangan antara efisiensi dan keberpihakan sosial.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
