NATUNA – Di usia Kabupaten Natuna yang ke-26, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, H. Hardinansyah, SE., M.Si., menyampaikan harapan agar daerahnya yang telah dewasa ini dapat terus berbenah menuju kesejahteraan masyarakat.
Secara terbuka Hardinansyah mengungkap sejumlah tantangan utama yang menghambat percepatan pembangunan terutama di sektor pariwisata yang berada di bawah kepimpinanya, serta pihaknya juga menekankan potensi luar biasa pada sektor perikanan yang belum tergarap optimal.
Hardinansyah mengakui bahwa dari sisi kunjungan wisata, trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun kecuali saat pandemi COVID-19 pada 2020 dan dampak efisiensi anggaran pada 2025 ini yang menyebabkan penurunan. Menurutnya, kendala terbesar pariwisata Natuna terletak pada aksesibilitas.
“Harga tiket pesawat mahal dan jarang. Kalau kita menjual melalui transportasi laut, itu sangat lama dan jauh serta tidak on time setiap harinya. Contoh kapal Bukit Raya yang dijadwalkan datang jam 9 pagi bisa masuk jam 9 malam,” ujarnya kepada koranperbatasan.com di ruang kerjannya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Hardinansyah menyoroti potensi Pulau Serasan yang dekat dengan Malaysia dan tidak bergantung pada akses udara. Sayangnya, baik dari pihak Malaysia maupun dalam negeri sendiri belum ada yang bersedia menyediakan transportasi laut reguler ke sana.
“Mereka dari pihak Malaysia tidak mau berurusan banyak. Sementara dari dalam Natuna sendiri belum ada yang mau,” tambahnya.
Meski demikian, upaya pada pembenahan amenitas terus dilakukan seperti pembangunan gazebo, toilet umum, dan pondok informasi di beberapa titik wisata seperti Pulau Senua dan Gunung Ranai.
Di balik tantangan pariwisata, Hardinansyah justru menilai sektor perikanan sebagai potensi nomor satu Natuna yang belum digarap serius. Berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, Natuna memiliki potensi tangkap 1,2 juta ton per tahun.
“Ketika kita mampu mengeksploitasi 50% dari sumber potensi perikanan, itu ada 600 ribu ton hasilnya. Dari 600 ribu ton itu saja per 1 kilonya bisa dijadikan produk ikan kaleng. Ketika harga 1 kaleng sekitar Rp 15 ribu, hasil yang didapatkan mungkin sekitar Rp 27 triliun,” paparnya dengan detail.
Hardinansyah mengakui kewenangan pengelolaan laut bukan di pemerintah daerah, namun sumber dayanya berada di wilayah Natuna. Pihaknya mencontohkan nelayan dari desa-desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang harus berlayar berminggu-minggu ke Natuna untuk menangkap ikan.
“Seharusnya kita harus lebih mampu mengelolanya. Kita kan tinggal pergi tangkap, timbang, jual,” ujarnya.
Hardinansyah menawarkan solusi konkret untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan mengusulkan agar Natuna fokus mengekspor hasil perikanan dan pertanian seperti pisang dan kelapa ke Batam. Di Batam, harus dibangun cold storage dan gudang kering sebagai titik untuk distribusi ke Singapura dan Malaysia.
“Di Batam sebagai uji coba kita untuk ke Singapura dan Malaysia. Kemudian satu lagi di Pontianak, untuk uji coba ke Malaysia Timur dan Brunei. Kalau bawa ke Jawa tidak masuk harganya, karena harganya agak tinggi,” jelasnya.
Dengan produk yang sudah sampai di Batam, pemasaran bisa dilakukan secara digital melalui TikTok atau Facebook dengan sistem COD (Cash on Delivery). Menurut Hardinansyah, hal itu nantinya bisa menjadikan salah satu sumber pemberdayaan bagi orang-orang Natuna di Batam dan tentunya menjadikannya sebuah potensi besar.
Menurut Hardinansyah, letak geografis Natuna yang bukan merupakan daerah lintasan, ditambah dengan akses transportasi yang sulit menjadikannya akar masalah lambatnya pembangunan.
“Masyarakat Natuna tidak ada yang miskin, semua punya tanah. Tapi susah susah untuk mendapatkan uang. Permasalahan pokoknya, masyarakat tidak tahu apa yang mau dikerjakan untuk dapatkan uang,” terangnya.
Hardinansyah menegaskan fungsi pemerintah adalah memfasilitasi pasar agar masyarakat tidak kesulitan dalam menjual hasil panennya sendiri, lantaran tidak sedikit masyarakat Natuna yang berpencaharian sebagai petani lokal sering kesulitan menjual hasil panennya Ketika mengalami kelebihan produksi.
“Misalnya saya tanam pisang, kemudian kalau panennya banyak nanti siapa yang mau beli? UMKM kita, tanam cabai dengan lahan satu hektar jika mengalami over panen siapa mau beli?,” tanyanya.
Selain pada sektor perikanan dan pertanian yang menunjang peningkatan perekonomian daerah, Hardinansyah juga menyoroyti mengenai infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih yang belum stabil juga perlu dibenahi.
Menjelang masa pensiunnya pada 1 Januari 2026 mendatang, pria yang telah mengabdi di Natuna selama 26 tahun ini berpesan kepada pemimpin daerah untuk lebih fokus kepada apa yang menjadi kunci utama pada peningkatan sumber daya ekonomi.
“Kita inventarisasi dulu potensi, tetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan. Baru bisa melahirkan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” harapnya.
Untuk pariwisata, Hardinansyah mengajak semua pihak untuk menjual serta turut berkontribusi dalam mengenalkan dan mempromosikan wisata minat khusus terutama Geopark Natuna, satu-satunya di wilayah Kepri dan Kalimantan Barat.
Dalam momen Hari Jadi ke-26 dengan tema “Wujudkan Natuna yang Bermarwah dalam Identitas, Kokoh dalam Persaudaraan, dan Tangguh dalam Pembangunan Berkelanjutan” ini, Hardinansyah menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh pihak untuk membangun Natuna yang lebih maju dan sejahtera. (KP).
Laporan : Dhitto
