NATUNA – Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 004 Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Mukshin, S.Pd.I, mengungkapkan minimnya ketersediaan buku paket mata pelajaran siap pakai menjadi kendala dalam penerapan kurikulum merdeka lantaran tidak ada toko penyedia hanya bisa diperoleh dengan cara memesan melalui agen terdekat.
Kata Mukshin, dinas pendidikan harus lebih fokus memikirkan nasib pendidikan di Natuna. Sebab tidak semua sekolah yang ada di Natuna sudah memiliki sarana prasarana memadai.
“Kalau kita ingin bersaing dengan sekolah-sekolah di daerah lain atau nasional, harusnya kebutuhan sekolah disiapkan dulu,” ungkap Mukshin kepada koranperbtasan.com di Ruang Kepsek SD Negeri 004 Ranai, Senin, 03 Februari 2025.
Menurutnya selain minim ketersediaan buku juga dikarenakan program-program yang sering berubah. Perubahan program secara tiba-tiba justru membuat kosentrasi belajar anak didik terganggu. Program yang sepenuhnya belum terselesaikan diubah ke program terbaru. Terkadang membuat belajar anak-anak terbangkalai. Proses belajar mengajar pun jadi tidak maksimal.
“Dari dulu kita ingin pelayanan di sekolah bagus. Sementara sarana prasarananya belum memadai. Contoh di sekolah ini aja pagi sore masuk. Lokalnya tidak cukup, seharusnya masuk pagi semua. Rata-rata SD belum ada full day rumbelnya tidak cukup. Kalau pagi sore ikut full day pulang malam nanti,” beber Mukshin.
Mukshin mejelaskan menerapkan kurikulum merdeka sesuai standar nasional tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada beberapa tahapan harus dilalui. Bagi pendidkan dasar proses pengembangannya mencapai 1-5 tahapan.
Dalam hal ini penerepan KTSP atau kurikulum 2006 jauh lebih baik dari pada K13 lantaran memiliki beberapa kekurangan termasuk rumitnya penilaian dan sedikitnya pelatihan serta sosialisasi tenaga pendidik. Juga terlalu sedikit bahan belajar dan sumber referensi. Termasuk minimnya sarana, fasilitas, dan perlengkapan penunjang yang diperlukan untuk proses pembelajaran.
Mukshin menegaskan tidak semua guru memiliki kemampuan dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum 2013. Selain itu, guru juga tidak pernah terlibat secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tidak mengimbangi orientasi proses pembelajaran dengan hasilnya.
“Guru, orang tua anak tidak mengerti pindah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka anak belajar dengan HP tidak terkontrol. Sekolah tidak bisa seperti dulu lagi tidak boleh banyak aturan. Menurut saya kembali kesebelumnya lagi, karena guru pasti ingin anak didiknya pintar, bagus, cerdas berkualitas,” tutur Mukshin.
Mukshin memastikan ada banyak perbedaan kondisi penerapan pendidikan saat dengan dulu. Saat ini lebih banyak melibatkan peranan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak. Tentunya harus disesuaikan dengan bagaimana kondisi ekonomi para orang tua dan kondisi sekolanya.
“Kita sarankan anak ada tambahan belajar baik di rumah atau les. Di sekolah juga ada bagi yang mau les. Kadang-kadang anak tidak mau karena kondisi orang tua sibuk banyak kerja. Ada juga yang kondisi ekonominya rendah,” beber Mukshin.
Mukshin berharap orang tua dapat bekerjasama dengan sekolah begitu juga pemerintah. Tidak bolah ada semacam intimidasi anak harus masuk sekolah tertentu karena semua sekolah yang ada sama. Kecuali ada zona tertentu yang mengatur tidak boleh masuk, meskipun banyak kecolongan.
“Harapan saya pemerintah buka lagi sekolah guru. Kenapa saya mengatakan itu, kita tamat SMA kuliah 4 tahun jadi guru tidak sama dengan tamatan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Teman-teman saya yang tamat SPG itu jauh beda dengan S1 karena menuntut ilmu keguruan ada praktik metodiknya. Hari ini polanya sudah beda, guru tidak bisa lagi menerapkan seperti itu,” pungkas Mukshin. (KP).
Laporan : Dhitto
