NATUNAPEMERINTAHAN

Bicara Bansos, Puryanti Akui Kepedulian Pemerintah Pusat Sangat Tinggi Terhadap Natuna

×

Bicara Bansos, Puryanti Akui Kepedulian Pemerintah Pusat Sangat Tinggi Terhadap Natuna

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Natuna, Provinsi Kepri, Puryanti, SP, MAP menjawab koranperbasan.com di ruangan dinasnya, Senin, 03 Febuari 2025.

NATUNA – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan pangkalan informasi yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi juga sumber kesejahteraan sosial.

DTKS merupakan informasi 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan terendah dan dapat menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan sosial lainnya termasuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga miskin yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha dalam meningkatkan kesejahteraanya. Misalnya untuk berjualan seperti gorengan, jual pisang dan keripik ubi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Puryanti, SP, MAP kepada koranperbasan.com di ruangan dinasnya Komplek Masjid Agung Natuna, Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai, Senin, 03 Febuari 2025.

Kata Puryanti, bantuan untuk usaha ini diberikan kepada warga miskin dalam bentuk uang untuk dibelanjakan barang kebutuhan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan. Seperti minyak dan kompor juga kuali sampai tepung agar masyarakat bisa maju dapat meringankan beban dirinya sendiri supaya bisa mandiri.

“Jelas yang masuk data DTKS itu orang miskin termasuk yang telah memiliki usaha kecil-kecilan seperti berjualan gorengan, jualan pisang, ubi kayu sampai keripik dan lainnya,” kata Puryanti.

Menurutnya bantuan usaha diberikan sesuai kriteria. Adapun kriteria penerima bantuan UEP yaitu terdaftar dalam DTKS dan sudah memiliki usaha kecil-kecilan. Melalui usulan camat masing-masing berdasarkan usulan dari tingkat desa/kelurahan. Usulan tersebut dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG diverifikasi oleh Dinas Sosial dan disahkan oleh kepala daerah. Kemudian diajukan ke Kemensos untuk diverifikasi secara online.

“Aalhamdulilah mulai dari tahun 2021 kita sudah masuk wilayah STPL di Bekasi dan mereka bolak balik ke Natuna. Apa lagi waktu bencana banjir tahun 2022 kemarin begitu pula ketika bencana longsor di Serasan,” ungkap Puryanti.

Baca Juga:  Dinas Perikanan Tidak Tau Ada Rumpun Ikan Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara  

Puryanti menceritakan saat musibah tersebut Menteri Sosial langsung datang ke Serasan. Mereka sangat perhatian terhadap kondisi keuangan daerah. Dengan adanya bantuan-bantuan tersebut masyarakat merasa tertolong. Tidak hanya bantuan usaha, mereka juga memberikan bantuan lain seperti kasur, lemari pakaian hingga logistic dan makanan.

“Bantuan tersebut merupakan bantuan Asistensi Kesejahteraan Sosial (ATENSI) dari STPL Bekasi. Bantuan itu rutin tiap tahun. Kita usulkan lalu mereka datang ke sini menyalurkannya ke rumah-rumah warga. Kita dari Dinas Sosial bantu mendampingi mereka melakukan asesmen dan penyaluran. Tidak ada kepentingan siapa-siapa tapi mereka yang menetapkan  KPM yang akan menerima bantuan ATENSI tersebut,” terang Puryanti.

Puryanti menjelaskan bantuan kewirausahaan dari STPL Bekasi diberikan dalam bentuk barang seperti minyak goreng, kompor dan sebagainya. Usaha harus dijalankan dengan sebaik-baiknya  agar dapat meringankan beban supaya bisa mandiri.

“Kami sangat berterimakasih dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial yang telah memperhatikan Natuna. Bukan hanya bantuan ATENSI, ada logistik bencana berupa makanan, sandang dan peralatan bencana. Alhamdulillah kita tetap langsung dikirimkan,” jelasnya.

Selama menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti mengakui ada banyak bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk Natuna.

“Sudah lima tahun saya di sini tetap berjalan bansosnya. Kalau mengharap APBD kita mohon maaf iya dengan kondisi kita seperti ini tanpa dibantu APBN kewalahan. Tapi alhamdulillah kita diperhatikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos. Awal januari tahun 2024 kemarin di kirim juga bahan logistik bencana. Baik PKH, BPNT maupun bansos sampai hari ini masih berjalan untuk Natuna,” tegas Puryanti.

Terkait bantuan untuk tahun 2025, Puryanti mengatakan sedang dalam proses pengajuan proposal pengiriman langsung dari Jakarta ke Natuna. Tidak lagi melalui Tanjungpinang agar lebih efektif.

Baca Juga:  Sosialisasi Lambangja Road to Zero Accident di Lanud Raja Haji Fisabilillah

“Mudah-mudahan dengan adanya bantuan-bantuan ini masyarakat kita bisa memutar modalnya. Memang bansos tidak bisa merubah nasib orang, yang namanya usaha pasti ada turun naiknya, tapi jangan menyerah, tetap semangat. Kalau sudah di kasih modal harus bangkit,” tutup Puryanti. (KP).


Laporan : Iskandar


📊 Views: 89

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *