“Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Natuna dinilai perlu menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur fisik menuju penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat. Mantan Camat Bunguran Timur periode 2020-2024, Hamid Hasnan, S.Pd., M.A., menilai infrastruktur dasar sudah jauh lebih baik dibandingkan masa sebelum pemekaran, sementara kesempatan kerja dan pemanfaatan potensi perikanan masih perlu menjadi perhatian utama.”
NATUNA – Pembangunan daerah tidak cukup diukur dari jalan yang mulus, listrik yang menyala, maupun ketersediaan air bersih. Ketika masyarakat masih kesulitan memperoleh penghasilan, pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana pembangunan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan mantan Camat Bunguran Timur periode 2020-2024, Hamid Hasnan, S.Pd., M.A., saat menanggapi perjalanan Kabupaten Natuna menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 pada 12 Oktober 2026.
Hamid menilai, dibandingkan kondisi sebelum Natuna menjadi kabupaten, pembangunan infrastruktur dasar saat ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ekonomi masyarakat, terutama terbatasnya lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi.
“Kalau dibandingkan masa lalu saat masih kecamatan, kondisi infrastruktur, jalan, listrik, dan air bersih di Natuna hari ini sudah jauh lebih baik dan memadai. Masalahnya sekarang masyarakat tidak butuh melulu pembangunan fisik, masyarakat butuh makan dan butuh lapangan kerja,” tegasnya kepada koranperbatasan.com saat diwawancarai di lingkungan SMPN 4 Bunguran Timur.
Menurut Hamid, usia 27 tahun merupakan momentum untuk memperkuat arah pembangunan agar hasilnya semakin dirasakan masyarakat. Ia tidak menampik masih ada kekurangan infrastruktur, tetapi menilai persoalan tersebut perlu ditempatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan daerah saat ini.
Lulusan Kuliah Bingung Mencari Pekerjaan
Hamid menyoroti bertambahnya jumlah lulusan pendidikan setiap tahun yang belum tentu diikuti tersedianya lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut, menurutnya, ikut memengaruhi perputaran ekonomi karena masyarakat tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dampaknya turut dirasakan pelaku usaha kecil. Warga yang ingin membuka kedai atau usaha mandiri menghadapi persoalan daya beli ketika calon pembeli juga kesulitan memperoleh pendapatan.
“Anak-anak kita tamat kuliah bingung mau kerja di mana. Mau buka usaha kedai, yang mau beli siapa? Warga tidak punya uang karena tidak ada lapangan kerja. Pada dasarnya masyarakat malu menadahkan tangan meminta bansos, tapi terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Tugas utama Pemkab hari ini adalah menciptakan lapangan kerja agar ekonomi berputar,” terangnya.
Ia menilai bantuan sosial dan bantuan langsung tunai tetap dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Namun, bantuan tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya tumpuan ketika persoalan mendasarnya adalah keterbatasan kesempatan memperoleh penghasilan. Menurut Hamid, penciptaan lapangan kerja dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi sekaligus menggerakkan usaha-usaha kecil di daerah.
Potensi Perikanan Harus Menjadi Sumber PAD
Selain lapangan kerja, Hamid mendorong pemerintah daerah lebih serius mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai sektor tersebut lebih sesuai dengan karakter Natuna sebagai wilayah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Karena itu, pengembangan industri yang menggunakan hasil laut sebagai bahan baku dinilai memiliki peluang untuk menciptakan nilai tambah di daerah.
“Potensi perikanan kita triliunan rupiah per tahun, tapi PAD kita masih di bawah Rp50 miliar,” ujarnya.
Angka potensi perikanan dan PAD tersebut merupakan pernyataan Hamid dalam wawancara. Ia menekankan perlunya pengkajian dan kebijakan yang mampu memastikan potensi ekonomi laut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pendapatan daerah. Hamid menyarankan agar pemerintah daerah berani menarik investor yang bergerak dalam pengolahan hasil laut, seperti pabrik pengalengan ikan dan industri terasi atau belacan.
“Jangan bawa investor kelapa atau karet yang lahan kita terbatas. Bawa investor pengolahan ikan, bangun pabrik pengalengan di Selat Lampa atau daerah potensial lainnya. Itu bisa menyerap ratusan tenaga kerja lokal dan memberikan PAD yang riil,” jelasnya.
Menurutnya, investasi pengolahan hasil laut berpeluang memberikan manfaat berlapis. Selain membuka lapangan pekerjaan, kegiatan industri juga dapat menciptakan pasar bagi nelayan dan memperpanjang rantai nilai hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
Ia menilai rencana investasi harus mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, kondisi geografis, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi sesaat, tetapi mampu memberikan dampak dalam jangka panjang.
Jangan Terus Berganti Rencana Setiap Ganti Bupati
Hamid juga mengingatkan pentingnya kesinambungan perencanaan pembangunan dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya. Menurutnya, program yang telah dirancang perlu dievaluasi dan dilanjutkan apabila masih relevan, bukan selalu diganti dengan rencana baru ketika terjadi pergantian kepala daerah.
“Membangun daerah ini butuh proses dan perencanaan yang berkelanjutan. Jangan setiap ganti bupati, rencana lama ditinggalkan dan bikin rencana baru yang tidak pernah selesai. Prioritaskan program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ia juga meminta masyarakat bersikap realistis dalam menilai kinerja kepala daerah. Menurutnya, pembangunan membutuhkan proses, sementara pelaksanaan program turut dipengaruhi kemampuan anggaran dan kewenangan pemerintah.
Hamid tidak ingin seluruh persoalan pembangunan langsung dibebankan kepada bupati yang sedang menjabat tanpa melihat perjalanan kebijakan sebelumnya. Ia menilai kesinambungan program menjadi bagian penting agar perencanaan tidak berhenti di tengah jalan.
Infrastruktur Tetap Penting, Ekonomi Rakyat Jangan Terabaikan
Hamid menegaskan bahwa pandangannya bukan berarti pembangunan infrastruktur harus dihentikan. Ia menilai infrastruktur dasar tetap diperlukan, tetapi prioritas anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, program yang berorientasi pada kesejahteraan, termasuk penciptaan pekerjaan dan pengembangan ekonomi produktif, perlu mendapat perhatian lebih besar ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh pendapatan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang realistis, berkelanjutan, dan mampu memanfaatkan potensi lokal. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan melalui meningkatnya kesempatan kerja dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Menjelang HUT ke-27 Kabupaten Natuna, Hamid berharap pemerintah daerah semakin berani merancang regulasi untuk menarik investasi yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Baginya, potensi laut yang besar perlu diikuti langkah nyata agar hasilnya tidak berhenti sebagai angka potensi, melainkan menjadi sumber penghidupan masyarakat dan penguatan PAD.
“Yang paling penting hari ini adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat supaya mereka bisa bekerja, punya penghasilan, dan ekonomi berputar,” tegas Hamid.
Di usia ke-27 Natuna, pesan Hamid Hasnan menjadi pengingat bagi pemerintah, lapangan kerja bukan sekadar program tambahan, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat. Sebab, rakyat membutuhkan penghasilan untuk hidup, kesempatan untuk bekerja, dan kebijakan nyata yang menjawab persoalan mereka.
Laporan: Dini
