Di tengah tuntutan keterbukaan dan partisipasi publik, Pemerintah Daerah Natuna justru memilih membungkam komunikasi. Hingga hari ini, tak satu pun MoU atau PKS resmi dijalin dengan media massa lokal. Padahal, media adalah pilar demokrasi, bukan musuh kekuasaan.
DI TENGAH semangat keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah seharusnya menjadikan media massa sebagai mitra utama dalam membangun komunikasi yang sehat antara negara dan rakyat. Namun sayangnya, di Kabupaten Natuna, semangat itu tampaknya masih menjadi wacana kosong. Media lokal yang selama ini konsisten mengabarkan denyut pembangunan dan suara warga perbatasan, justru tidak diberi ruang yang proporsional oleh pemerintah daerah.
Fakta yang mencolok, hingga pertengahan tahun 2025 ini, Pemerintah Daerah Natuna melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum juga menjalin MoU (Memorandum of Understanding) atau PKS (Perjanjian Kerja Sama) formal dengan media massa lokal. Tidak ada perjanjian yang jelas, tidak ada kejelasan hak dan kewajiban, tidak ada penghargaan terhadap peran strategis pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Padahal, MoU dan PKS adalah bentuk kemitraan hukum yang sah, yang menjadi dasar kerja sama transparan antara pemerintah dan media. Dokumen ini semestinya memuat aturan yang adil dan saling menghargai, bukan hanya dari sisi pemberitaan, tetapi juga perlindungan terhadap jurnalis, pemerataan anggaran publikasi, serta akses informasi yang terbuka.
