JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, Fergiawan, meneguhkan peran strategisnya dalam diskursus kepemimpinan nasional melalui partisipasinya di Sekolah Pimpinan (SEPIM) PB HMI 2025. Forum intelektual tingkat tinggi yang mengusung tema besar “Daurah Pimpinan HMI: Konsolidasi, Sinergi, dan Integritas Mengawal Indonesia Emas” ini berlangsung di Jakarta pada 30 November hingga 4 Desember 2025.
Perhelatan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan sebuah kawah candradimuka bagi para pemimpin muda untuk menajamkan pisau analisis terhadap dinamika nasional. Melalui pendekatan dialektis, forum ini membedah berbagai variabel krusial, mulai dari degradasi lingkungan, stagnasi reformasi pendidikan, hingga kompleksitas tata kelola fiskal daerah.
SEPIM PB HMI 2025 menjadi arena pertukaran gagasan yang menghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai narasumber. Salah satu sorotan utama adalah kehadiran Ketua KAHMI Eropa, Chairul Anam (Cak Anam), yang memberikan perspektif makro mengenai landscape geopolitik internasional. Cak Anam menekankan bahwa penguasaan jejaring global dan kemampuan membaca peta politik dunia adalah prasyarat mutlak bagi kepemimpinan HMI di era disrupsi ini.
Puncak dari dialektika panjang selama lima hari tersebut bermuara pada pertemuan strategis dengan Ketua MPR RI, Dr. H. Ahmad Muzani, S.Sos., M.Si. Dalam forum diskusi akhir ini, para Ketua Umum HMI se-Indonesia, termasuk Fergiawan, menyepakati sebuah dokumen monumental bertajuk “Seruan Koreksi Nasional”.
Dokumen ini merupakan manifestasi dari kegelisahan intelektual kader HMI terhadap kondisi bangsa, yang memuat analisis mendalam serta rekomendasi preskriptif terkait penghentian deforestasi, reformasi paradigmatik pendidikan, dan penguatan akuntabilitas keuangan daerah.
Secara spesifik, Fergiawan menggunakan kesempatan ini untuk mengaksentuasi problematika lingkungan hidup di wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri). Ia menilai bahwa kerusakan ekologis di wilayah tersebut bukan sekadar isu teknis, melainkan sebuah krisis eksistensial yang membutuhkan intervensi negara.
“Kami tidak hanya berbicara tentang kebijakan, tetapi tentang etika lingkungan. Narasi yang kami bangun di forum ini difokuskan pada urgensi penyelamatan ekologis di Riau dan Kepri. Ini adalah imperatif moral yang tidak bisa ditawar,” tegas Fergiawan.
Fergiawan menyampaikan harapan yang kuat agar “Seruan Koreksi Nasional” ini tidak berhenti sebagai dokumen arsip semata. Pihaknya mendesak agar MPR RI berperan sebagai jembatan konstitusional untuk meneruskan rekomendasi ini secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, agar menjadi landasan evaluatif dalam pengambilan kebijakan negara.
”Kepemimpinan muda harus hadir dengan keberanian moral, kemampuan analitis yang tajam, dan komitmen kebangsaan yang kokoh. Melalui SEPIM ini, kami mempertegas peran HMI sebagai lokomotif perubahan yang berpihak pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemajuan pendidikan,” ujar Fergiawan.
Fergiawan menambahkan bahwa HMI siap memposisikan diri sebagai mitra kritis yang konstruktif (constructive critical partner). Dengan integritas sebagai basis nilai, HMI berkomitmen mengawal arah pembangunan nasional demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, serta memastikan lahirnya pemimpin-pemimpin organik yang berintegritas di berbagai sektor strategis bangsa. (KP).
Laporan : Dhitto
