“Pengakuan Bupati Natuna Cen Sui Lan yang menyebut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebagai penggerak utama ekonomi memunculkan pertanyaan besar tentang kondisi ekonomi riil di Natuna, khususnya sektor usaha masyarakat dan UMKM.”
NATUNA – Pernyataan Bupati Natuna Cen Sui Lan terkait peran TPP ASN sebagai penggerak ekonomi menjadi sorotan berbagai pihak.
Dalam sebuah forum bersama Staf Khusus Menteri PPN Bappenas, Cen Sui Lan secara terbuka menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Natuna saat ini masih bertumpu pada belanja ASN.
“Dan perlu Bapak ketahui, hari ini satu-satunya penggerak ekonomi masyarakat di sini cuma pendapatan ASN, terutama berupa TPP,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa kondisi pasar di Natuna tidak dalam keadaan baik, seiring dengan lemahnya daya beli masyarakat.
“Coba aja Bapak ke sana, nanti pasti banyak keluhan dari masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar sejauh mana ekonomi Natuna telah bergerak secara mandiri di luar peran pemerintah.
Jika perputaran ekonomi hanya bergantung pada belanja ASN, maka sektor lain seperti UMKM, perdagangan, dan investasi dinilai belum berkembang optimal.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Natuna-Anambas, Marzuki, SH, menilai kondisi tersebut sejalan dengan situasi UMKM yang masih stagnan.
“Kalau melihat kondisi UMKM di Natuna, memang masih jalan di tempat atau sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor usaha masyarakat belum mampu menjadi tulang punggung ekonomi Natuna.
Sementara pengamat kebijakan publik, Aripin, menilai ketergantungan terhadap belanja ASN menunjukkan ekonomi daerah belum tumbuh secara mandiri.
“Kalau ekonomi hanya bergantung pada ASN, berarti sektor riil belum kuat. Ini yang perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Ketua HMI Natuna, Fergiawan, menegaskan ekonomi daerah seharusnya ditopang oleh aktivitas masyarakat luas, bukan hanya dari kalangan ASN.
“Kalau perputaran ekonomi hanya dari ASN, berarti masyarakat luas belum merasakan pergerakan ekonomi yang kuat,” tegasnya.
Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan modal, mahalnya distribusi, hingga lemahnya daya beli masyarakat.
Bahkan, sebagian pelaku usaha mengaku belum tersentuh program bantuan dan menjalankan usaha secara mandiri.
Dengan kondisi tersebut, muncul pertanyaan besar bagaimana arah kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi di luar belanja ASN.
Apakah sektor usaha masyarakat telah mendapatkan perhatian yang cukup, atau masih berada dalam kondisi yang belum berkembang optimal.
Pernyataan Cen Sui Lan terkait TPP ASN sebagai penggerak utama ekonomi kini tidak hanya menjadi gambaran kondisi, tetapi juga menjadi titik awal bagi publik untuk menilai sejauh mana ekonomi Natuna telah berkembang.
Berbagai pihak pun mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat sektor ekonomi riil, sehingga perputaran ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja ASN, tetapi juga tumbuh dari aktivitas masyarakat secara luas. (KP).
Laporan: Red
