“Pengawasan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas diminta diperketat menyusul adanya informasi dan keluhan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi untuk kebutuhan pekerjaan proyek.”
Anggota Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Hariyadi, meminta pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan diperketat untuk memastikan bantuan pemerintah tersebut diterima masyarakat yang berhak dan tidak digunakan di luar peruntukannya.
ANAMBAS – Anggota Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Hariyadi, meminta instansi terkait memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM jenis solar bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Permintaan tersebut disampaikan Hariyadi, Jumat (28/8/2026), menyusul adanya informasi dan keluhan dari nelayan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan.
Menurut Hariyadi, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh instansi terkait, mulai dari Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, hingga aparat penegak hukum (APH).
“Kami sering mendapatkan informasi bahwa BBM subsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi nelayan diduga disalahgunakan untuk kebutuhan pekerjaan proyek di Anambas. Jika benar terjadi, tentu BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan menjadi tidak tepat sasaran,” ujar Hariyadi.
Ia mengatakan, persoalan tersebut juga menjadi keluhan sebagian nelayan. Pihaknya bahkan memperoleh informasi mengenai dugaan adanya sejumlah SPBU mini yang menjual solar subsidi untuk kebutuhan pekerjaan proyek.
“Kalau memang untuk kebutuhan proyek, tentunya harus menggunakan BBM sesuai dengan peruntukannya, bukan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan,” katanya.
Hariyadi menegaskan, subsidi BBM yang diberikan pemerintah merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat, termasuk nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas melaut.
Karena itu, menurutnya, mekanisme penyaluran harus diawasi secara ketat agar BBM subsidi benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi ketentuan.
“Pemerintah sudah memberikan kemudahan dan subsidi BBM sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat nelayan. Karena itu, penyalurannya harus diawasi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum ikut melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
Menurut Hariyadi, informasi maupun keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Hal itu penting agar dugaan penyimpangan dapat diketahui secara jelas dan tidak merugikan masyarakat nelayan.
“Jika informasi tersebut benar dan ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hariyadi menyampaikan bahwa pihaknya bersama pengurus PWI Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas.
Koordinasi tersebut akan membahas persoalan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan, termasuk mendorong pengawasan yang lebih ketat agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami bersama pengurus PWI Anambas akan berkoordinasi dengan HNSI untuk membahas persoalan ini. Harapannya, penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya,” pungkas Hariyadi.
Laporan: Azmi
