“Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Andi Agung, S.E., M.M., mengusulkan anggaran sebesar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2027 untuk memulai pembangunan sekolah menengah atas (SMA) di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri setelah persoalan siswa yang harus menyeberangi laut untuk bersekolah menjadi perhatian publik.
Selain pembangunan sekolah baru, Andi Agung mengungkapkan dua alternatif tempat belajar sementara bagi siswa asal Batu Berian, yakni memanfaatkan gedung SMP dengan sistem sekolah satu atap atau menumpang di gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Sementara itu, pembangunan sekolah permanen masih membutuhkan kelengkapan legalitas sertifikat lahan sebelum dapat diajukan ke pemerintah pusat.”
NATUNA – Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani persoalan akses pendidikan siswa asal Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, yang selama ini harus menyeberangi laut menuju sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andi Agung, S.E., M.M., mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Natuna untuk membahas solusi jangka pendek maupun jangka panjang bagi para pelajar tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam forum rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Agung memaparkan dua alternatif tempat belajar sementara agar siswa tidak harus terus melakukan perjalanan laut menuju sekolah induk.
Alternatif pertama adalah memanfaatkan gedung SMP setempat dengan sistem sekolah satu atap. Pilihan kedua, menggunakan gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebagai tempat belajar sementara dengan menyiapkan kursi dan tenaga pengajar.
“Terkait hal itu, kami langsung tindak lanjuti. Begitu kemarin koordinasi dengan Bupati Natuna, alhamdulillah ada dua alternatif. Pertama, apakah di situ nanti sekolah satu atap kita pakai SMP, ataukah nanti bisa juga numpang di MDA, kita hanya masukkan kursi dengan guru,” ujar Andi Agung dalam forum tersebut.
Usulkan Anggaran Rp1 Miliar untuk Pembangunan SMA
Selain menyiapkan tempat belajar sementara, Andi Agung menyampaikan rencana pembangunan sekolah baru di wilayah Batu Berian.
Menurutnya, lahan untuk pembangunan sekolah tersebut sebenarnya sudah tersedia. Namun, masih diperlukan kelengkapan legalitas berupa sertifikat tanah agar usulan pembangunan dapat diajukan kepada pemerintah pusat.
“Kedua, kalau untuk ke depan lahannya memang sudah ada, Pak, tetapi memang perlu legalitas sertifikasinya. Kalau ada sertifikatnya diajukan ke pusat, insyaallah menjadi sekolah baru,” jelasnya.
Sembari menunggu proses legalitas lahan diselesaikan, Andi Agung berharap dukungan Banggar DPRD Provinsi Kepri untuk mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp1 miliar pada 2027.
Ia mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan dan diharapkan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.
“Dan kami sudah melaporkan pimpinan, kami berharap juga nanti di Banggar bahwa ini kita minta Rp1 miliar saja dulu untuk bagaimana membangun pada tahun 2027, sehingga anak-anak kita ini tidak ada lagi berenang menerobos laut,” tegasnya.
Dengan demikian, pembangunan SMA di Batu Berian masih memerlukan tahapan administrasi dan dukungan anggaran. Sementara itu, pemanfaatan gedung SMP atau MDA menjadi alternatif yang sedang dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dalam waktu dekat.
Perjalanan Laut Siswa Memakan Waktu Sekitar Satu Jam
Dalam pemaparannya, Andi Agung juga menyoroti jarak antara pulau tempat tinggal siswa dan Kecamatan Serasan. Menurutnya, perjalanan menggunakan pompong membutuhkan waktu sekitar satu jam sehingga kondisi cuaca dan gelombang laut dapat memengaruhi keselamatan pelajar.
“Terus terang saja, antara Kecamatan Serasan dengan pulau asal siswa ini naik pompong lebih kurang satu jam, Pak. Satu jam, Pak. Jadi itu memang jauh,” ungkapnya.
Ia menyayangkan persoalan kebutuhan kelas jauh tersebut baru mencuat setelah kejadian siswa menerobos air laut menjadi perhatian publik. Padahal, menurutnya, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Kabupaten Natuna.
“Makanya kemarin kami laporkan, kenapa kok kami sudah bolak-balik ke Natuna tidak ada yang melaporkan ke kita?” katanya.
Andi Agung kemudian mencontohkan penerapan kebijakan kelas jauh di Kabupaten Lingga. Menurutnya, sejumlah kelas jauh yang sebelumnya dibentuk kini telah berkembang menjadi sekolah reguler yang berdiri sendiri.
“Seperti di Lingga, itu semuanya hampir kelas jauh yang kita buat, bahkan di tahun ini sudah kita jadikan kelas reguler dan berdiri sendiri. Jadi kita berharap daerah-daerah sampaikan ke kami kalau memang butuh kelas jauh,” pungkasnya.
Menunggu Kepastian Anggaran dan Legalitas Lahan
Rencana pembangunan SMA di Batu Berian menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menjawab persoalan akses pendidikan di wilayah kepulauan. Keberadaan sekolah di desa sendiri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan siswa terhadap transportasi laut, terutama ketika cuaca dan kondisi perairan tidak mendukung perjalanan.
Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kepastian dukungan anggaran serta penyelesaian legalitas lahan. Di sisi lain, dua alternatif tempat belajar sementara yang disampaikan Andi Agung juga masih memerlukan tindak lanjut agar dapat segera dilaksanakan.
Bagi masyarakat Batu Berian, kepastian penyediaan fasilitas pendidikan menjadi kebutuhan penting agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus menghadapi kendala perjalanan laut setiap hari.
Laporan: Dini










