ANAMBASKABAR PERBATASANKEPULAUAN RIAUNASIONALPARLEMENTARIA

Asisten 1 Tegaskan Penguatan Pelayanan Publik dan Kolaborasi sebagai Kunci Pemerintahan Efektif

×

Asisten 1 Tegaskan Penguatan Pelayanan Publik dan Kolaborasi sebagai Kunci Pemerintahan Efektif

Sebarkan artikel ini
Potret Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas, Akmaruzzaman, S.Ag., M.Pd,

ANAMBAS — Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas, Akmaruzzaman, S.Ag., M.Pd, menegaskan bahwa koordinasi antarperangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa menjadi langkah utama memastikan program pemerintah berjalan efektif.

Hal ini disampaikannya kepada koranperbatasan.com dalam wawancara di ruang kerjanya pada Jumat, 21 November 2025.

Menurutnya, Asisten 1 berfungsi sebagai penghubung strategis antara Bupati dengan perangkat daerah teknis dalam mengawal kebijakan pemerintahan, sosial, dan kesejahteraan rakyat.

“Hal-hal teknis di desa tetap menjadi urusan desa, tetapi arah kebijakan dan pembinaannya berproses melalui kami. Mulai dari dana desa, pergantian perangkat desa, pemilihan kepala desa, hingga tata kelola pemerintahan desa,” ujar Akmaruzzaman.

Selain desa, sepuluh kecamatan di Anambas juga berkoordinasi langsung melalui Asisten 1 sebelum laporan dan kebijakan disampaikan ke Bupati.

“Kecamatan berada di bawah koordinasi kami. Semua pembinaan dan tugas-tugas yang diperbantukan oleh Bupati biasanya melalui Asisten 1,” tambahnya.

Akmaruzzaman mengungkapkan bahwa strategi utama yang menjadi fokus saat ini adalah penguatan pelayanan publik, terutama di wilayah pelosok dan pulau-pulau terluar. Ia menekankan pentingnya pemahaman perangkat daerah terhadap fungsi pelayanan.

“Kita tekankan bahwa tugas mereka adalah melayani masyarakat, bukan dilayani. Kalau mindset itu sudah tumbuh, mereka akan berpikir bagaimana jabatan yang mereka emban memberikan manfaat besar bagi warga,” tegasnya.

Selain itu, Asisten 1 juga rutin melakukan pembinaan dan monitoring, baik melalui Zoom, surat edaran, maupun rapat langsung. “Program kecamatan dan desa harus selaras dengan visi-misi daerah dan dipastikan tepat sasaran. Karena itu monitoring dilakukan terus-menerus sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi regulasi agar seluruh perangkat bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. “Tanpa dasar hukum, pekerjaan bisa menimbulkan masalah dan menghambat roda pemerintahan,” katanya.

Baca Juga:  Pemda Anambas Sambut Hangat Kepulangan Jemaah Haji Dengan Prosesi Adat

Di bidang kesejahteraan rakyat, Akmaruzzaman menyebut sejumlah program yang saat ini dirasakan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Program tersebut meliputi:

  • Pendataan dan penanganan warga miskin
  • Bantuan baju sekolah gratis
  • Rencana bantuan insentif untuk imam dan guru mengaji
  • Peningkatan anggaran desa sesuai kemampuan keuangan daerah

“Anggaran memang terbatas, jadi kita prioritaskan program-program yang sangat dibutuhkan dan merupakan janji Bupati kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai daerah kepulauan dengan banyak pulau kecil, Kabupaten Anambas menghadapi tantangan tersendiri dalam koordinasi pemerintahan. Namun menurut Akmaruzzaman, hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan berarti.

“Kita sudah didukung komunikasi yang lancar. Jika tidak bisa hadir fisik, bisa lewat telepon atau Zoom. UPT-UPT juga dibentuk agar pelayanan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa agenda kunjungan ke kecamatan secara menyeluruh akan dilakukan setelah proses pengumpulan data awal rampung.

Dalam menjaga kerukunan dan harmoni sosial, pemerintah daerah mengoptimalkan peran berbagai forum seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

“Sejauh ini tidak pernah ada persoalan besar. Forum-forum ini menjadi ruang dialog berbagai agama dan suku, sehingga potensi gesekan bisa diselesaikan dengan komunikasi,” ungkapnya.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah bergerak bersama pemerintah pusat dan provinsi. Anambas kini telah memiliki rumah sakit pusat yang sedang beroperasi.

“Harapannya, ke depan masyarakat tidak perlu lagi berobat keluar daerah. Layanan dan fasilitas akan terus kita tingkatkan,” jelasnya.

Di bidang pendidikan, pemerintah pusat akan membangun Sekolah Rakyat, yang berhasil diperjuangkan Bupati melalui komunikasi intensif dengan pusat. Tahun 2025 akan dimulai tahapan pembahasan lahan dan pembangunan.

“Ini terobosan besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Anambas,” ujarnya.

Baca Juga:  Pimpin Upacara Harhubnas, Bupati Sampaikan Amanat Menteri Perhubungan RI

Menutup wawancara, Akmaruzzaman menyampaikan harapan agar seluruh elemen masyarakat turut berperan dalam pembangunan daerah.

“Mari kita membangun Anambas ini bersama-sama. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pendidik, LSM, media, semuanya punya peran masing-masing,” pintanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjadi masyarakat yang solutif. “Kalau menyampaikan masalah, sertakan solusinya. Jangan memperbesar persoalan kecil. Kita cari celah untuk bersatu, bukan berpecah. Kalau pemerintah dan masyarakat mengayuh serentak, Anambas pasti lebih maju,” tutupnya. (KP).


laporan : Azmi

Editor : Dhitto


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *