“Pernyataan Bupati Natuna Cen Sui Lan yang mengakui kondisi ekonomi Natuna tidak baik-baik saja memperkuat sorotan berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat.”
NATUNA – Setelah sebelumnya belum memberikan tanggapan resmi kepada media terkait kondisi ekonomi daerah, Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam sebuah forum pemerintahan yang dikutip dari sejumlah media justru mengakui bahwa kondisi ekonomi Natuna saat ini sedang tidak baik.
Dalam pertemuan bersama Staf Khusus Menteri PPN Bappenas, Sukmo Harsono, Cen Sui Lan menyampaikan kondisi pasar di Natuna tengah mengalami tekanan akibat lemahnya daya beli masyarakat.
“Coba aja Bapak ke sana, nanti pasti banyak keluhan itu ini yang Bapak dapatkan dari masyarakat. Makanya saya tidak mau ikut, supaya Bapak tahu sendiri seperti apa keadaannya,” ujar Cen Sui Lan dalam forum tersebut.
Ia juga menyebut saat ini penggerak ekonomi masyarakat masih sangat terbatas.
“Dan perlu Bapak ketahui, hari ini satu-satunya penggerak ekonomi masyarakat di sini cuma pendapatan ASN, terutama berupa TPP,” ungkapnya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Anizar Sulaiman, Aktivis 1998 sekaligus Ketua Umum Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta periode 1992–1993, menilai kritik terhadap kondisi ekonomi daerah seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol publik.
Menurutnya, dalam situasi yang telah diakui sendiri oleh kepala daerah, ruang kritik menjadi penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pernyataan Bupati tersebut dinilai memperkuat berbagai temuan yang sebelumnya disampaikan oleh pelaku UMKM, legislatif, hingga kalangan mahasiswa.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, SH, sebelumnya telah menyebut kondisi UMKM di Natuna cenderung stagnan bahkan menurun dibandingkan periode sebelumnya.
“Kalau melihat kondisi UMKM di Natuna, memang masih jalan di tempat atau sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik, Aripin, menilai adanya kesesuaian antara pernyataan kepala daerah dengan kondisi riil di lapangan.
Namun demikian, ia menegaskan pengakuan tersebut harus diikuti dengan langkah konkret.
“Kalau kondisi itu memang diakui, maka yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan diambil untuk memperbaikinya,” cetus Aripin.
Ketua HMI Natuna, Fergiawan, juga menilai kondisi yang disampaikan tersebut telah lama dirasakan oleh masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan kondisi, tetapi harus menghadirkan solusi nyata.
“Masyarakat tidak hanya butuh penjelasan, tapi butuh solusi nyata. Bagaimana ekonomi bergerak, itu yang paling penting,” tegasnya.
Sebagai pemerhati kebijakan publik, Anizar juga mengingatkan agar pihak-pihak tertentu, termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan, tidak menyikapi kritik secara berlebihan dengan menyalahkan pemberitaan media.
Menurutnya, kritik yang disampaikan justru merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah bekerja lebih maksimal.
“Kalau kondisi itu sudah diakui sendiri oleh kepala daerah, maka tidak tepat jika kritik dianggap tidak berdasar. Justru itu menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya menyangkal tanpa didukung data justru berpotensi mengaburkan persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Sebelumnya, pemberitaan terkait kondisi ekonomi Natuna sempat menuai respons dari sejumlah pihak yang menilai informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Namun, dengan adanya pernyataan langsung dari kepala daerah, narasi tersebut kini mendapatkan konfirmasi dari sumber resmi.
Dengan semakin terbukanya pengakuan terhadap kondisi ekonomi Natuna, publik kini menaruh harapan agar pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada penyampaian kondisi, tetapi segera mengambil langkah konkret dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. (KP).
Laporan: Red
