BATAM – Formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam, Andri Saputra, menyatakan sikap tegas menyusul beredarnya sebuah video yang menampilkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, yang dinilai bermuatan tidak etis.
HMI menilai persoalan tersebut berpotensi mencederai etika jabatan dan merusak kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Batam.
Andri Saputra menegaskan bahwa pejabat yang muncul dalam video tersebut tidak seharusnya bersembunyi di balik sikap diam. Menurutnya, klarifikasi terbuka kepada publik merupakan kewajiban moral yang tidak dapat dihindari.
“Kami mendesak Kepala Dinas Perindag untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka. Jika tidak mampu menjelaskan secara jujur dan bertanggung jawab, maka langkah paling bermartabat adalah mengundurkan diri,” tegas Andri kepada koranperbatasan.com saat dihubungi melalui telephone Whatsapp, Senin, 29 Desember 2025.
Andri menyatakan bahwa jabatan publik tidak hanya berkaitan dengan kewenangan administratif, tetapi juga keteladanan moral. HMI menilai ketika seorang pejabat menjadi sumber kegaduhan etika di ruang publik, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan institusi yang dipimpinnya.
“Pejabat itu pelayan rakyat. Ketika perilaku pribadinya menciptakan skandal publik, maka ia telah gagal menjaga amanah jabatan,” ujarnya.
HMI Cabang Batam juga meminta Wali Kota Batam untuk bersikap tegas dan tidak ragu dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurut Andri, ketegasan pimpinan daerah menjadi kunci dalam menjaga wibawa pemerintahan dan disiplin birokrasi.
“Wali Kota harus tegas. Jangan ada kesan melindungi atau menunda. Ketegasan terhadap bawahan justru akan menjaga nama baik pimpinan dan menunjukkan bahwa birokrasi Batam tidak mentolerir dugaan pelanggaran etika,” katanya.
Selain itu, HMI Cabang Batam mendesak Wali Kota Batam segera membentuk tim pencari fakta independen atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi keaslian video melalui mekanisme forensik digital. Langkah ini dinilai penting agar persoalan diselesaikan secara objektif dan berbasis hukum.
HMI menegaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan dugaan tersebut benar, maka pencopotan pejabat terkait secara tidak hormat merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
“Jika terbukti benar dan tidak ada tindakan tegas, publik berhak mempertanyakan komitmen kepemimpinan daerah dalam menjaga etika dan moral birokrasi,” tegas Andri.
HMI Cabang Batam juga meminta Inspektorat Kota Batam menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan akuntabel serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebagai organisasi mahasiswa, HMI Cabang Batam menyatakan akan terus mengawal proses ini secara kritis dan konstitusional hingga ada kejelasan. HMI menegaskan bahwa klarifikasi terbuka, pengunduran diri pejabat yang bersangkutan, atau tindakan tegas dari Wali Kota Batam merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga marwah pemerintahan daerah. (KP)
Laporan : Awan
