Dalam skala makro, 3T menjadi objek dari politik representasi yang timpang. Mereka dihadirkan sebagai citra ‘daerah yang perlu dibantu’, namun tidak pernah diposisikan sebagai penentu arah prioritas pembangunan. Bahkan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), suara dari perbatasan sering kali tidak sampai ke pusat, apalagi diakomodasi secara konkret dalam APBN. Ini memperlihatkan apa yang disebut Jacques Rancière sebagai pembagian yang tak setara atas yang bisa didengar dan yang tak terdengar, distribution of the sensible, di mana kelompok pinggiran tidak mendapat ruang dalam arsitektur makna kebijakan.
Lebih jauh, ketika kita berbicara tentang reformasi fiskal, wilayah 3T kerap tidak dibayangkan sebagai bagian dari masa depan ekonomi. Reformasi diarahkan untuk efisiensi, integrasi pasar, dan penguatan fiskal lokal. Namun, wilayah 3T, yang secara struktural lemah dalam kapasitas fiskal, malah makin termarjinalkan. Dengan logika seperti ini, 3T hanya disertakan secara simbolik dalam dokumen perencanaan, tanpa diberikan kapabilitas aktual untuk mengatur masa depannya sendiri.
Kekuasaan simbolik APBN memperlihatkan wajah paling halus dari kekuasaan negarayaitu kekuasaan yang tidak perlu memaksa, tetapi bekerja lewat pengakuan dan pengabaian. Ketika wilayah 3T disebut tapi tak diundang untuk menentukan, maka mereka tidak hanya menjadi korban ketimpangan anggaran, tapi juga korban invisibilitas politik.
Tugas ke depan bukan hanya menambah anggaran untuk wilayah 3T, tetapi mendekonstruksi logika simbolik dalam penyusunan APBN. Ini berarti menghadirkan mereka bukan hanya sebagai penerima, melainkan sebagai subjek aktif dengan suara, kepentingan, dan logika hidup yang perlu diintegrasikan dalam tubuh negara.
Pemerataan tidak akan lahir dari simbol dan retorika. Ia hanya akan hadir jika struktur penyusunan anggaran dibuka, dijadikan ruang dialog yang setara, dan menjadikan 3T bukan sekadar nama, tetapi kekuatan yang mampu menentukan arah pembangunan itu sendiri. Tanpa itu, maka APBN hanyalah panggung kekuasaan simbolik, di mana yang berperan tetap yang di pusat, dan yang disebut hanya jadi latar hampa.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
