Kabupaten Natuna merupakan wilayah strategis di perbatasan utara dari Republik Indonesia, tidak hanya menyimpan potensi sumber daya perikanan namun juga negeri ini menyimpan potensi sumber daya energi minyak dan gas (migas) yang sangat besar menjadikannya salah satu kunci dalam penggerak pembangunan perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna, sektor pertambangan dan galian dengan migas sebagai tulang punggungnya menyumbang kontribusi sangat signifikan terhadap Pembangunan Daerah Regional Bruto (PDRB) yakni sebesar 67,23 persen dari total PDRB Kabupaten.
NATUNA – Sektor minyak dan gas bumi (migas) tidak hanya berkontribusi melalui Dana Bagi Hasil (DBH) tapi juga melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Corporate Social Responsbility (CSR) yang dijalankan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Medco Energi, Star Energy, dan Harbour Energy. Program tersebut berperan aktif dalam memperkuat pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat lokal ibarat menjadi tulang punggung dari mesin sekunder rekonstruksi pembangunan daerah.
Keberadaan industri hulu migas ini bukan hanya soal eksplorasi dan produksi energi, akan tetapi telah menjelma menjadi bagian inti dari kunci ‘mesin sekunder’ rekonstruksi pembangunan daerah. Dengan peranannya yang tak kalah penting, sektor migas telah menjadi motor penggerak yang kedua dalam upaya menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat infrastruktur pembangunan serta membuka jalan bagi kemandirian masyarakat Kabupaten Natuna.
Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agino Riko, SMN., MAP., program CSR migas telah berkontribusi besar dalam berbagai pembangunan fisik, mulai dari fasilitas olahraga, taman bermain, hingga sarana penunjang pariwisata di kawasan geosite.
“Bentuk kontribusi CSR migas di Natuna cukup beragam. Di antaranya pembangunan infrastruktur olahraga dan taman bermain, fasilitas pelengkap wisata di kawasan geosite, hingga perbaikan pelantar rakyat dan fasilitas pelayanan publik seperti kesehatan,” ungkap Agino Riko kepada koranperbatasan.com saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 20 Oktober 2025.
Di ibu kota kabupaten, tepatnya kelurahan Ranai, SKK Migas dan KKKS telah membangun taman bermain dan fasilitas olahraga bagi anak-anak di Pantai Piwang dengan luas 530.99 meter persegi. Pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) sekitar Rp1,1 milyar telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam bentuk hibah pada 28 Maret 2019.
SKK Migas juga memberikan sumbangsinya sebesar 1,2 milyar terhadap pembangunan tribun mini di yang mampu menampung penonton sebanyak 250 orang di lapangan sepak bola Sri Serindit di Kecamatan Bunguran Timur dan telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada 29 Mei 2024.
Tak hanya di pusat kermaian ibu kota, dukungan dari program CSR maupun TJSL Migas juga mengalir ke daerah pulau-pulau di Natuna. Pada 2018 melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dibangun pelantar rakyat di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, dengan panjang mencapai 100 meter menjadikannya sebuah infrastruktur penting bagi mobilitas masyarakat nelayan. Di sektor Kesehatan pada saat pandemi Covid-19, CSR migas juga menyalurkan bantuan kulkas vaksin (Vaccine Refrigerator) kepada Dinas Kesehatan Natuna pada tahun 2022 serta bantuan mobiler untuk Taman Bacaan Enisa Murof di Kecamatan Batubi pada tahun 2022.
Agino Riko berujar bahwa salah satu proyek yang menjadi ikon sinergi SKK Migas dengan pemerintah daerah adalah pembangunan Gerbang Geosite Batu Kasah di Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Tengah pada tahun 2022. Proyek ini bukan hanya menghadirkan identitas wisata tetapi juga menjadi simbol penguatan desa wisata berbasis potensi lokal.
“Pembangunan Gerbang dan toilet Geosite Batu Kasah merupakan bagian dari dukungan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal,” ujar Agino Riko.
Dalam menentukan prioritas program CSR, pemerintah daerah dan SKK Migas menerapkan pola kerja sama berbasis partisipasi. Usulan datang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, hingga masyarakat, yang kemudian diseleksi dan diprioritaskan oleh pemerintah daerah sebelum diajukan ke SKK Migas.
“Usulan program berasal dari bawah, baik OPD maupun masyarakat. Setelah itu pemerintah daerah melakukan seleksi dan mengusulkan prioritas program kepada SKK Migas,” jelas Agino Riko.
Agino Riko menjelaskan bahwa Program CSR ini bersifat tahunan dengan menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan oleh SKK Migas, meski di lapangan tetap memperhatikan urgensi kebutuhan daerah. Pendekatan ini memungkinkan agar setiap intervensi benar-benar menjawab persoalan aktual masyarakat.
Selain pembangunan fisik, SKK Migas juga menginisiasi program pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui beasiswa bagi putra-putri daerah Natuna ke PEM Akamigas serta dukungan terhadap sektor pendidikan non-formal seperti taman bacaan.
Dukungan terhadap pengembangan pariwisata juga tampak dalam intervensi di Desa Cemaga Tengah melalui pembangunan fasilitas wisata Batu Kasah. Menurut Agino Riko, desa ini menjadi contoh bagaimana CSR migas mampu mengangkat potensi wisata lokal menjadi motor penggerak ekonomi.
“Program tersebut jelas berdampak. Masyarakat merasakan langsung manfaatnya dalam peningkatan akses, infrastruktur, dan perputaran ekonomi lokal,” tegasnya.
Tak hanya infrastruktur, Agino Riko menilai efek jangka panjang yang paling terasa adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui dukungan SKK Migas, anak-anak muda Natuna kini memiliki kesempatan lebih luas memperoleh kompetensi kerja di bidang migas dan energi.
Dari perspektif ekonomi daerah, sektor migas telah menjadi penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Natuna. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dan galian (termasuk migas) menyumbang sekitar 67,23 persen dari total PDRB Kabupaten Natuna.
“Kontribusinya signifikan, baik melalui DBH migas maupun program CSR. Dampaknya langsung terhadap pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Agino Riko.
Namun Agino Riko tak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kontribusi tersebut, salah satunya adalah keterbatasan kewenangan daerah di sektor migas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, pengelolaan migas berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui SKK Migas.
“Daerah hanya memiliki peran dalam pengawasan dan fasilitasi kegiatan hulu migas. Sementara untuk perencanaan program CSR, kadang terjadi ketidaksinkronan antara SKK Migas, KKKS, dan pemerintah daerah karena perencanaan dilakukan terpisah,” terangnya.
Ke depan, lanjut Agino Riko, Pemerintah Kabupaten Natuna berencana memperkuat sinergi dengan SKK Migas melalui integrasi sektor migas dalam dokumen perencanaan daerah. Tujuannya agar arah pembangunan fisik dan sosial berjalan seiring dengan pengembangan industri migas.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong agar kegiatan industri migas mampu menciptakan multiplier effect yang lebih kuat terhadap ekonomi lokal. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri migas menjadi salah satu strategi kunci.
“Kita ingin masyarakat lokal terlibat langsung dalam rantai pasok, seperti jasa transportasi laut, catering, logistik, dan konstruksi. Dengan begitu, nilai tambahnya benar-benar dirasakan masyarakat Natuna sendiri,” kata Agino Riko menegaskan.
Agino Riko juga menyampaikan harapan agar kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS dapat difasilitasi dalam forum koordinasi tetap, guna memastikan arah program CSR benar-benar sejalan dengan visi pembangunan daerah.
“Kita mengapresiasi kontribusi SKK Migas dan KKKS yang selama ini sudah hadir di Natuna. Namun ke depan, kolaborasi ini perlu semakin kuat dan terarah agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah perbatasan ini,” tutupnya. (KP).
Laporan : Dhitto
