“Kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati Natuna Cen Sui Lan kembali mencuat, menyoroti sikap yang dinilai kurang terbuka terhadap masyarakat dan tokoh daerah.
Ketua Umum Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta 1992–1993, Anizar Sulaiman, menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati Natuna dalam wawancara di kediamannya di Dusun Sekalong, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Sabtu (04/04/2026). Ia menilai pemimpin daerah harus mampu melakukan introspeksi diri dan membuka ruang komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat.
NATUNA – Anizar yang juga dikenal sebagai Aktivis 1998 menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kesadaran moral untuk merenung dan memahami situasi yang berkembang saat ini. Ia menyebut, kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab terhadap kepercayaan publik.
Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya mampu menghargai perjuangan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kemenangan politiknya. Ia secara khusus menyinggung peran tokoh daerah seperti Daeng Rusnadi yang dinilai memiliki jasa besar dan harus dihormati.
Lebih lanjut, sebagai pemerhati kebijakan publik, Anizar menyoroti pentingnya konsistensi antara janji kampanye dan implementasi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa program-program yang disampaikan kepada masyarakat harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan kekecewaan publik.
Ia bahkan mengibaratkan kondisi saat ini dengan pepatah “kacang lupa kulit,” yang menggambarkan sosok pemimpin yang melupakan jasa pihak lain setelah memperoleh kemenangan. Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya etika politik dan kurangnya rasa terima kasih.
Anizar juga membandingkan gaya kepemimpinan saat ini dengan sosok Daeng Rusnadi di masa lalu. Ia menilai pendekatan kepemimpinan sebelumnya lebih terbuka, inklusif, dan tidak membeda-bedakan masyarakat, bahkan terhadap pihak yang berseberangan sekalipun.
Dalam pandangannya, pemimpin memiliki kewajiban moral untuk mendengar seluruh aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Ia menegaskan keterbukaan terhadap kritik, media, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa merupakan bagian dari prinsip good governance.
Ia mempertanyakan sikap tertutup yang dinilai terjadi saat ini, termasuk sulitnya akses masyarakat dan media untuk bertemu langsung dengan kepala daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi indikator lemahnya pelayanan publik.
“Pemimpin itu pelayan masyarakat. Kalau media, ormas, dan mahasiswa saja sulit bertemu, ini menjadi pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya ditakutkan?” ujarnya.
Anizar juga mengingatkan jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada citra daerah, terutama Natuna sebagai wilayah strategis di perbatasan negara.
Ia menutup dengan harapan agar Bupati Natuna dapat kembali pada komitmen awalnya, menjalankan janji kampanye, serta menjaga nama baik daerah di tingkat nasional, terlebih di tengah sorotan publik terhadap isu-isu kepemimpinan yang berkembang saat ini. (KP).
Laporan: Red
