Efisiensi seharusnya meningkatkan kualitas penggunaan anggaran, bukan menyingkirkan keberpihakan pada kelompok miskin. Ketika penghematan negara tidak dibarengi dengan kebijakan afirmatif, maka yang terjadi adalah erosi kepercayaan publik dan memburuknya kondisi sosial-ekonomi warga.
Ironinya, saat anggaran rakyat dipangkas, pos-pos belanja negara untuk sektor non-urgent justru tetap mengalir. Proyek infrastruktur megah tetap dikerjakan, perjalanan dinas tetap berjalan, dan belanja birokrasi tetap tinggi. Ketimpangan ini menandakan kegagalan prinsip allocative efficiency, di mana anggaran tidak lagi mencerminkan prioritas rakyat.
Secara politik, narasi efisiensi memang menjual. Ia menunjukkan komitmen pada stabilitas fiskal dan kedisiplinan anggaran. Namun secara sosial, kebijakan ini berisiko menciptakan social exclusion, memperluas ketimpangan, dan melemahkan struktur ekonomi mikro.
