Kebijakan efisiensi anggaran selalu terdengar rasional di ruang sidang pemerintah. Tetapi ketika kebijakan itu diterjemahkan di lapangan, yang terjadi justru erosi perlindungan sosial dan penurunan kualitas hidup masyarakat rentan.
PEMANGKASAN anggaran, yang sering disebut sebagai efisiensi fiskal, menjadi mantra dalam banyak kebijakan publik beberapa tahun terakhir. Pemerintah pusat memangkas belanja subsidi, program bansos, dan transfer daerah demi menjaga defisit dan menenangkan pasar. Namun bagi sebagian besar rakyat kecil, “efisiensi” ini berubah menjadi bentuk erosi terhadap akses dasar kehidupan.
Dalam perspektif ekonomi publik, kebijakan fiskal seharusnya mempertimbangkan multiplier effect pada sektor mikro. Sayangnya, dalam praktiknya, pemangkasan anggaran seringkali dilakukan secara top-down tanpa mitigasi yang memadai. Program-program bantuan pangan, subsidi energi, serta layanan publik dikurangi tanpa adanya sistem pengganti yang efektif.
Efek dari kebijakan ini sangat kasatmata. Rumah tangga kelas bawah terpaksa menyesuaikan konsumsi mereka, bukan karena pilihan, tetapi karena keterpaksaan. Harga energi meningkat karena subsidi dipangkas, sementara bantuan tunai tidak cukup menggantikan daya beli yang hilang. Di beberapa daerah, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan ikut menurun seiring penyusutan anggaran daerah.
