Di layar televisi dan laman berita, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak menanjak. Pemerintah memamerkan indikator makro yang positif sebagai bukti keberhasilan. Namun di lapisan bawah realitas menunjukkan ironi tajam, rakyat harus mencicil kebutuhan pokok, dari sembako hingga makanan sehari-hari.
JIKA STATISTIK adalah bahasa kuasa, maka utang adalah bahasa realitas. Sementara pemerintah bicara soal pertumbuhan, surplus fiskal, dan peningkatan investasi, banyak warga harus mengandalkan catatan hutang di warung sebagai strategi bertahan hidup. Fenomena ini bukan sekadar anekdot, melainkan gejala struktural yang mengindikasikan cacat dalam distribusi hasil pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sering kali menutupi fakta bahwa sebagian besar keuntungan dinikmati oleh kelompok atas. Badan Pusat Statistik mungkin melaporkan inflasi terkendali dan konsumsi rumah tangga naik, tapi di balik angka itu ada jutaan warga yang tak merasakan efeknya. Mereka yang bekerja di sektor informal, berpendapatan harian, atau hidup di luar sistem perlindungan sosial formal justru terdesak lebih dalam.
Dalam situasi di mana pendapatan stagnan namun harga kebutuhan pokok naik, masyarakat tidak punya banyak pilihan. Di sinilah muncul praktik utang konsumtif mikro, seperti mencatat belanja di warung, meminjam ke tetangga, atau menggunakan aplikasi pinjaman daring berisiko tinggi. Secara ekonomi, ini menandakan terjadinya defisit keseimbangan rumah tangga, kondisi ketika pengeluaran dasar melampaui kapasitas pendapatan reguler.
