Pemerintah kerap menggunakan terminologi seperti “pemulihan ekonomi berkelanjutan” atau “ekspansi fiskal terarah”. Namun narasi ini tidak menjawab pertanyaan sederhana warga seperti mengapa harga beras naik tapi bantuan pangan dihentikan? Mengapa subsidi dicabut sementara birokrasi tetap gemuk? Ketika realita tak diakui dalam kebijakan, maka yang tersisa hanyalah kelelahan struktural dan frustrasi sosial.
Dalam berbagai forum ekonomi, Indonesia dipuji karena ketahanan fiskalnya. Namun efisiensi anggaran yang tidak disertai pemihakan terhadap kelompok rentan justru menciptakan tekanan baru. Banyak program bantuan sosial dipangkas atau dipersempit kriterianya, membuat semakin banyak keluarga kehilangan jaring pengaman. Di sisi lain, belanja infrastruktur dan proyek mercusuar tetap berjalan tanpa koreksi signifikan.
Rakyat tak bisa makan angka pertumbuhan. Yang mereka butuhkan adalah harga terjangkau, pendapatan layak, dan kepastian hidup. Pemerintah perlu mengalihkan perhatian dari sekadar pencapaian indikator ke penguatan fondasi ekonomi mikro. Artinya, perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, transportasi murah, dan terutama jaminan harga bahan pokok yang stabil.
Selama narasi ekonomi hanya menghiasi laporan resmi tanpa menyentuh dapur rakyat, maka statistik hanya akan menjadi kebohongan yang dibungkus rapi. Negara hadir bukan untuk memanipulasi angka, tapi untuk memastikan bahwa tak ada warga yang harus berutang hanya demi sepiring nasi. Keadilan ekonomi bukan sekadar impian, melainkan hak yang harus diperjuangkan dari meja rapat hingga meja makan rakyat.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
