“Kemajuan Kabupaten Natuna tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan besarnya anggaran pemerintah. Lapangan kerja, pemerataan pelayanan, penguatan ekonomi masyarakat, mutu pendidikan, hingga keterbukaan pemimpin dalam menerima aspirasi menjadi bagian penting yang menentukan arah pembangunan daerah.”
NATUNA – Memasuki usia ke-27 Kabupaten Natuna, sembilan narasumber dari unsur legislatif, akademisi, tokoh agama, dan aktivis masyarakat menyampaikan pandangan mengenai berbagai tantangan yang perlu dijawab pemerintah daerah. Meski menyoroti persoalan berbeda, pandangan mereka mengarah pada satu hal penting, pembangunan membutuhkan kolaborasi, kebijakan yang tepat sasaran, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menghadapi tantangan untuk membangun komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk pihak yang memiliki pandangan berbeda. Sebab, kemajuan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan kepentingan bersama seluruh masyarakat Natuna.
Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, S.H., menilai tantangan pembangunan saat ini berbeda dibandingkan masa ketika pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi andalan.
“Setiap zaman ada orangnya, dan tantangan rezim hari ini berbeda. Dulu dengan dana yang ready, siapapun bupatinya akan berjalan mudah. Sekarang, dengan kondisi pengetatan finansial dan efisiensi, semua daerah terdampak. Karena itu, kita harus putar haluan mengoptimalkan sektor non-migas dan memperkuat kolaborasi pusat-provinsi-daerah,” ujar Daeng Ganda kepada koranperbatasan.com Senin (12/10/2026).
Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah perlu dijawab dengan penguatan sektor nonmigas, pembukaan lapangan kerja, kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Daeng Ganda juga menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar, termasuk air bersih dan listrik. Ketersediaan sumber air belum otomatis menyelesaikan persoalan apabila jaringan distribusi dan fasilitas pengolahan belum memadai.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan Natuna membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus memperjuangkan dukungan untuk kebutuhan yang belum dapat ditangani melalui kemampuan anggaran kabupaten.
Hamid Hasnan: Rakyat Membutuhkan Lapangan Kerja
Mantan Camat Bunguran Timur periode 2020–2024, Hamid Hasnan, S.Pd., M.A., menilai pembangunan infrastruktur di Natuna telah mengalami kemajuan. Namun, menurutnya, kebutuhan masyarakat saat ini tidak berhenti pada pembangunan fisik.
“Kalau dibandingkan masa lalu saat masih kecamatan, kondisi infrastruktur, jalan, listrik, dan air bersih di Natuna hari ini sudah jauh lebih baik dan memadai. Masalahnya sekarang rakyat tidak butuh melulu pembangunan fisik, rakyat butuh makan dan butuh lapangan kerja,” kata Hamid.
Ia menyoroti kesulitan sebagian lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kondisi ekonomi yang lesu juga membuat usaha kecil menghadapi persoalan daya beli masyarakat.
“Anak-anak kita tamat kuliah bingung mau kerja di mana. Mau buka usaha kedai, yang mau beli siapa? Warga tidak punya uang karena tidak ada lapangan kerja. Pada dasarnya masyarakat malu menadahkan tangan meminta bansos, tapi terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Tugas utama Pemkab hari ini adalah menciptakan lapangan kerja agar ekonomi berputar,” ujarnya.
Hamid mendorong pemerintah daerah menarik investasi yang sesuai dengan potensi kelautan dan perikanan Natuna. Industri pengolahan ikan dan pabrik pengalengan, menurutnya, berpeluang menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil laut.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan berkelanjutan agar program pembangunan tidak selalu berubah ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat perlu menjadi prioritas.
Umar Natuna: Kemiskinan Harus Ditangani dari Akarnya
Rektor Institut Agama Islam (IAI) Natuna, Dr. H. Umar Natuna, S.Ag., M.Pd.I., menilai persoalan kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan tanpa memahami penyebab yang membuat masyarakat kesulitan meningkatkan kesejahteraan.
“Harus didudukkan akar masalahnya. Orang miskin karena tidak punya keahlian berapa orang? Tidak punya modal berapa orang? Tidak ada jaringan berapa orang? Jangan sampai isu kemiskinan ini justru terkesan dilestarikan untuk komoditas politik lima tahunan,” tegas Umar.
Menurutnya, pemerintah perlu memetakan persoalan masyarakat secara tepat. Ada warga yang membutuhkan peningkatan keterampilan, ada yang terkendala modal, dan ada pula yang memerlukan akses jaringan usaha untuk mengembangkan penghasilan.
Dalam bidang pendidikan, Umar menekankan pentingnya peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, bukan hanya pembangunan sarana fisik sekolah.
“Pendidikan kita masih sering dianggap pelarian atau sampingan karena berada di zona nyaman. Yang perlu dikejar Pemkab sekarang bukan sekadar melengkapi fisik sekolah yang tidak ada habisnya, melainkan meningkatkan mutu dan relevansinya,” katanya.
Umar juga mendorong evaluasi program secara berkala serta komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan dapat disesuaikan dengan persoalan yang benar-benar dihadapi warga.
Budi Setyawan: Pemimpin Wajib Mendengar Semua Kelompok
Tokoh agama Khonghucu sekaligus pendidik di Natuna, Budi Setyawan, S.Pd., menekankan bahwa keterbukaan terhadap aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin.
“Pemimpin itu kan ada satu kewajiban moral harus mendengar masyarakat yang dipimpin. Dia harus menyerap aspirasi, mendengar dari kelompok mana pun. Baik kelompok yang berseberangan maupun yang bersama dengan dia. Ini semua rakyat Natuna yang punya Bupati Natuna,” kata Budi.
Ia juga menegaskan pentingnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat.
“Itu bagian dari good governance pemimpin wajib mendengar wajib menerima siapapun kelompok masyarakat kalau dia ingin menjadi pemimpin yang baik,” ujarnya.
Budi berpandangan bahwa aspirasi tidak semestinya hanya diterima dari kelompok yang sejalan dengan pemerintah. Kritik dan pandangan berbeda juga perlu mendapat ruang dalam proses pembangunan.
Ia turut menyampaikan pandangannya mengenai akses masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan untuk bertemu dengan kepala daerah. Menurutnya, keterbukaan terhadap pertemuan dan masukan merupakan bagian penting dari pelayanan seorang pejabat publik.
Kartubi: Kekayaan Alam Harus Menjadi Kesejahteraan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Natuna, Dr. H. Kartubi, S.E., M.E.I., menilai tantangan utama Natuna bukan semata-mata ketersediaan sumber daya alam, melainkan kemampuan mengubah potensi tersebut menjadi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Menurut saya, persoalan utama Natuna bukanlah kekurangan sumber daya alam, melainkan bagaimana mengubah kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi pendapatan masyarakat, kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, peluang usaha bagi pengusaha lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Kartubi.
Menurutnya, potensi perikanan, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya perlu dihubungkan dengan kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah di daerah. Penguatan rantai produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran dapat membuka peluang bagi nelayan serta pelaku usaha lokal.
Investasi juga perlu didukung infrastruktur, akses pasar, dan kebijakan yang memungkinkan masyarakat setempat terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Bagi Kartubi, besarnya potensi alam belum cukup apabila manfaatnya belum berputar secara optimal dalam perekonomian lokal. Keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari sejauh mana potensi tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli, dan kesempatan usaha.
Amirudin: Pembangunan Harus Dibuktikan dengan Hasil
Akademisi dan sosiolog sekaligus Direktur Eksekutif Archipelago Natuna Research Center (ANRC), Dr. H. Amirudin, MPA, mengingatkan bahwa peringatan hari jadi daerah seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan.
“Bagi saya, Hari Jadi Natuna ke-27 harus menjadi momentum untuk beralih dari kebanggaan atas potensi menuju pembuktian kesejahteraan,” ujar Amirudin.
Ia mendorong pemerintah mengukur keberhasilan program berdasarkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Indikatornya antara lain jumlah lapangan kerja yang tercipta, sektor yang menyerap tenaga kerja, jumlah pekerja lokal yang terlibat, serta jumlah pencari kerja yang belum memperoleh pekerjaan.
Menurut Amirudin, penilaian terhadap program tidak cukup didasarkan pada jumlah kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah perlu menunjukkan hasil yang dapat diperiksa masyarakat.
Evaluasi tersebut juga dapat menjadi dasar untuk menentukan program mana yang perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau diarahkan kembali. Dengan indikator yang jelas, manfaat pembangunan dapat dinilai secara lebih terukur.
Apriyanti: Anak Daerah Harus Memiliki Kesempatan
Aktivis perempuan Natuna, Apriyanti, menyoroti terbatasnya pilihan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi sebagian putra-putri daerah. Ia juga menekankan pentingnya akses informasi dan pelatihan ketika proyek besar atau investasi masuk ke Natuna.
Menurut Apriyanti, tenaga kerja lokal perlu dipersiapkan agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha. Tanpa pelatihan dan akses informasi yang memadai, masyarakat setempat berisiko kesulitan bersaing untuk mengisi pekerjaan yang tersedia.
Ia mengusulkan kebijakan afirmatif dengan porsi tenaga kerja lokal sebesar 70 persen, disertai pelatihan yang relevan dengan potensi daerah, seperti pengolahan ikan, teknisi penyimpanan dingin (cold storage), dan pemandu Geopark.
Apriyanti juga mendorong bantuan modal serta pendampingan usaha bagi anak muda dan perempuan agar memiliki kesempatan membangun sumber penghasilan sendiri.
Usulan porsi 70 persen tenaga kerja lokal tersebut merupakan rekomendasi Apriyanti, bukan kebijakan resmi yang telah dipastikan berlaku. Penerapannya tetap perlu dikaji berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan dan kebutuhan kompetensi setiap bidang usaha.
Masukan tersebut menegaskan bahwa investasi perlu membuka kesempatan nyata bagi masyarakat lokal untuk bekerja, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan usaha.
Dardani: Digitalisasi Harus Diikuti Pemerataan Fasilitas
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, S.IP., menyoroti keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah kepulauan. Menurutnya, tuntutan digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai.
“Semua menuntut digitalisasi dan sistem belajar online, tapi sarana internetnya belum memadai. Di Desa Sededap misalnya, tower pembantu hanya bisa menyala sekitar 12 jam mengikuti jadwal listrik. Kami mendesak Diskominfo dan Dinas Pendidikan untuk proaktif jemput bola mengatasi krisis sinyal ini,” tegas Dardani.
Berdasarkan hasil reses dan peninjauan lapangan yang disampaikannya, sejumlah desa di wilayah kepulauan masih menghadapi keterbatasan akses internet. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pemerataan layanan pendidikan dan pemanfaatan teknologi.
Dardani juga menyoroti perlunya melengkapi fasilitas pendukung di sekolah yang baru berdiri. “Pemerintah tidak boleh hanya berani mendirikan bangunan sekolah, tetapi sarana penunjangnya juga harus langsung dilengkapi. Kami di Komisi I akan mengawal dan memanggil Dinas Pendidikan agar penganggaran fasilitas belajar sekolah baru bisa lebih diprioritaskan,” jelasnya.
Pandangan Dardani menunjukkan bahwa kemajuan daerah harus dirasakan hingga pulau-pulau terluar, termasuk melalui pemerataan jaringan komunikasi dan fasilitas pendidikan.
Suparman: Sinergi Dibutuhkan untuk Pemerataan Pembangunan
Anggota DPRD Kabupaten Natuna, Suparman, S.Pd., M.Si., menyoroti tantangan pemerataan pembangunan di wilayah Natuna yang terdiri atas banyak pulau dan kecamatan.
Dalam bahan wawancara yang telah disampaikan, Suparman membahas pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah serta upaya memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kerja sama tersebut diperlukan agar kebutuhan pembangunan yang tidak dapat ditangani hanya dengan kemampuan keuangan kabupaten tetap dapat diperjuangkan.
Ia juga menyinggung usulan pengembangan wilayah melalui pembentukan Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya. Usulan tersebut berkaitan dengan aspirasi pengembangan wilayah dan pelayanan masyarakat.
Pembentukan kecamatan baru tentu memerlukan proses serta pemenuhan ketentuan yang berlaku. Namun, pembahasan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi wilayah perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah ketika menyusun prioritas pembangunan.
Bagian ini disampaikan secara tidak langsung karena bunyi lengkap kutipan verbatim Suparman belum berhasil saya temukan kembali dalam hasil pencarian arsip. Saya tidak akan menempatkan kalimat yang belum terverifikasi di dalam tanda petik sebagai pernyataan asli narasumber.
Merangkul Semua Elemen Menjadi Tantangan Kepemimpinan
Pandangan sembilan narasumber tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan Natuna tidak berdiri pada satu persoalan saja. Keterbatasan anggaran, lapangan kerja, kemiskinan, pengembangan potensi ekonomi, mutu pendidikan, pemerataan jaringan komunikasi, dan pelayanan wilayah saling berkaitan.
Daeng Ganda menekankan kolaborasi di tengah keterbatasan fiskal. Hamid Hasnan mendorong penciptaan lapangan kerja. Umar Natuna menyoroti penanganan kemiskinan dan mutu pendidikan. Budi Setyawan menekankan kewajiban pemimpin mendengar semua kelompok.
Kartubi dan Amirudin mengingatkan pentingnya memastikan potensi serta program pembangunan menghasilkan manfaat nyata. Apriyanti menyoroti kesempatan bagi tenaga kerja lokal, generasi muda, dan perempuan. Dardani menekankan pemerataan fasilitas digital, sedangkan Suparman menyoroti sinergi dan pengembangan wilayah.
Beragam pandangan tersebut tidak berarti seluruh narasumber menyampaikan kritik yang sama atau menuduh pemerintah mengabaikan kelompok tertentu. Masing-masing mengangkat persoalan berdasarkan bidang dan perhatian yang berbeda.
Namun, keseluruhan masukan itu memperlihatkan pentingnya ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kritik, saran, serta perbedaan pandangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
Bagi Cen Sui Lan sebagai Bupati Natuna, merangkul seluruh elemen bukan sekadar persoalan hubungan politik. Hal itu juga berkaitan dengan upaya menghimpun pengetahuan, pengalaman, dan gagasan dari berbagai kelompok untuk menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Natuna adalah milik seluruh masyarakatnya. Kemajuannya membutuhkan pemerintah yang terbuka, lembaga yang menjalankan perannya, dunia usaha yang memberi manfaat bagi ekonomi lokal, serta masyarakat yang mendapat ruang untuk terlibat.
Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya dinilai dari program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan hasilnya. Jika Natuna ingin maju, seluruh elemen perlu didengar dan dilibatkan dalam pembangunan.
Redaksi
