“Hampir 20 bulan memimpin Natuna, komitmen pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang disampaikan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, masih dihadapkan pada persoalan jaringan internet dan fasilitas pembelajaran digital di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerataan pendidikan telah diwujudkan, terutama bagi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan.”
NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dilantik bersama Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk masa jabatan 2025–2030. Hingga 17 Oktober 2026, Cen Sui Lan telah menjabat selama 1 tahun 7 bulan 27 hari, atau hampir 20 bulan.
Cen Sui Lan, menempatkan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerintahan berbasis teknologi sebagai bagian dari arah pembangunan daerah. Namun, persoalan jaringan internet dan fasilitas pembelajaran digital di sejumlah wilayah menunjukkan masih adanya pekerjaan yang perlu diselesaikan agar pemanfaatan teknologi pendidikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Dalam pidato pertamanya di DPRD Natuna pada 4 Maret 2025, Cen Sui Lan memaparkan visi pembangunan Kabupaten Natuna yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Misi yang disampaikan antara lain pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas antarpulau, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi.
Komitmen tersebut menjadi penting ketika kebutuhan pendidikan semakin berkaitan dengan teknologi digital. Pembelajaran daring, akses terhadap bahan ajar, dan penggunaan media pembelajaran digital membutuhkan jaringan internet serta fasilitas yang dapat berfungsi secara memadai.
Dardani Ungkap Kendala Jaringan Internet di Wilayah Natuna
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, S.IP., mengungkapkan keterbatasan jaringan komunikasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Natuna. Berdasarkan hasil reses dan peninjauan lapangan, persoalan akses internet ditemukan di sejumlah desa, termasuk Selading, Sededap, Seluan, Serantas, Pulau Tiga Barat, dan Pulau Laut.
Desa Sededap menjadi salah satu contoh kendala tersebut. Menurut Dardani, menara penguat sinyal di desa itu hanya dapat beroperasi sekitar 12 jam karena mengikuti jadwal ketersediaan listrik.
“Semua menuntut digitalisasi dan sistem belajar online, tapi sarana internetnya belum memadai. Di Desa Sededap misalnya, tower pembantu hanya bisa menyala sekitar 12 jam mengikuti jadwal listrik. Kami mendesak Diskominfo dan Dinas Pendidikan untuk proaktif jemput bola mengatasi krisis sinyal ini,” ujar Dardani kepada koranperbatasan.com, Senin (12/10/2026).
Keterbatasan jaringan tersebut menjadi tantangan bagi sekolah yang membutuhkan internet untuk mendukung pembelajaran digital. Ketika konektivitas belum stabil, pemanfaatan teknologi pendidikan sulit berjalan merata di setiap wilayah.
Selain jaringan internet, Dardani mengungkapkan perlunya kelengkapan fasilitas pendukung di sekolah yang baru berdiri. Pembangunan gedung, menurutnya, perlu diikuti penyediaan sarana pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai kebutuhan.
“Pemerintah tidak boleh hanya berani mendirikan bangunan sekolah, tetapi sarana penunjangnya juga harus langsung dilengkapi. Kami di Komisi I akan mengawal dan memanggil Dinas Pendidikan agar penganggaran fasilitas belajar di sekolah baru, bisa lebih diprioritaskan,” tegas Dardani..
Kebutuhan Fasilitas Digital Belum Selesai
Persoalan pendidikan di Natuna tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet. Perangkat teknologi, media pembelajaran, dan kondisi sarana sekolah juga menjadi bagian dari kebutuhan yang perlu diperhatikan.
Kepala SMAN 2 Bunguran Timur, Arqam Alfatrisy, S.Pd., menyoroti kebutuhan sarana teknologi informasi dan media pembelajaran digital, seperti komputer, laptop, laboratorium, serta Papan Interaktif Digital (PID). Menurutnya, perangkat komputer terus berkurang karena rusak dan perlu diperbarui, sementara pembelajaran semakin mengandalkan teknologi digital.
Meski pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Arqam berharap Pemerintah Kabupaten Natuna tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan infrastruktur pendidikan lintas jenjang.
“Meskipun secara kewenangan SMA berada di provinsi, koordinasi dengan Pemkab Natuna tetap berjalan baik. Kami memahami tantangan kondisi ekonomi daerah saat ini, namun kami berharap Pemkab Natuna dapat terus memberikan perhatian serta dukungan bagi pengembangan infrastruktur sekolah di semua tingkatan,” terang Arqam kepada koranperbatasan.com Kamis (8/10/2026).
Di sisi lain, Kepala SMPN 1 Bunguran Timur, Zurna, menyoroti kebutuhan perbaikan sarana sekolah. Dalam keterangannya, ia menyampaikan selama dua tahun terakhir sekolah belum menerima bantuan atau intervensi langsung dari pemerintah kabupaten untuk kebutuhan yang disorotnya.
“Kalau dari tingkat daerah atau kabupaten, dua tahun terakhir ini belum ada bantuan atau intervensi langsung. Padahal untuk perbaikan rehab berat, sekolah tidak bisa menggunakan dana BOS karena aturan membatasi maksimal 20 persen hanya untuk pemeliharaan ringan. Kami sangat berharap data kerusakan yang kami input di Dapodik benar-benar menjadi perhatian Dinas Pendidikan,” ujar Zurna kepada koranperbatasan.com di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2026).
Keterangan Zurna merujuk pada kondisi dan kebutuhan sekolah yang dipimpinnya. Pernyataan itu tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh sekolah di Natuna, tetapi menjadi masukan mengenai perlunya tindak lanjut atas data kerusakan yang telah dilaporkan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Akses Informasi dan Kesiapan Generasi Muda
Aktivis perempuan Natuna, Apriyanti, menyoroti pentingnya akses informasi, pelatihan, dan peningkatan keterampilan bagi putra-putri daerah, terutama ketika proyek besar dan investasi masuk ke Natuna.
Menurut Apriyanti, tenaga kerja lokal perlu dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Ia juga mendorong dukungan modal serta pendampingan usaha bagi generasi muda dan perempuan.
Menurutnya penekanannya terhadap akses informasi dan peningkatan keterampilan menjadi konteks yang relevan dalam pembahasan pembangunan sumber daya manusia. Ketersediaan akses digital dapat mendukung pencarian informasi, pembelajaran, dan pengembangan keterampilan, selama ditunjang jaringan serta fasilitas yang memadai.
Evaluasi Pemerataan Pendidikan
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, harus mengevaluasi secara serius pemerataan pembangunan di bidang pendidikan. Visi-misi peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak cukup menjadi komitmen tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui akses internet yang memadai dan fasilitas pembelajaran yang layak hingga ke sekolah-sekolah di wilayah kepulauan.
Masukan para narasumber hendaknya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah. Cen Sui Lan perlu memastikan kendala jaringan dan fasilitas sekolah ditangani melalui kebijakan konkret, target penyelesaian yang jelas, serta koordinasi lintas instansi. Tanggung jawab terhadap visi-misi tersebut harus dibuktikan melalui kemajuan pemerataan pendidikan yang nyata dan terukur.
Redaksi
