“Kondisi Asrama Mahasiswa Putra Kabupaten Natuna di Pontianak dikeluhkan mahasiswa. Bangunan yang mulai kusam, fasilitas yang dinilai tidak memadai, serta pertanyaan mengenai anggaran operasional dan PBB mendorong mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Natuna segera turun tangan.”
Wakil Menteri Sosial Politik BEM Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) sekaligus Wakil Ketua Asrama Natuna Pontianak, A Bambang Krisyanto, menyampaikan kekecewaan mahasiswa terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap Asrama Mahasiswa Putra Natuna di Pontianak. Melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 5 September 2026, Bambang menilai kondisi asrama saat ini jauh dari kata layak dan mempertanyakan perhatian serta transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tersebut.
PONTIANAK – Kondisi Asrama Mahasiswa Putra Kabupaten Natuna di Pontianak kembali menjadi perhatian mahasiswa. Fasilitas yang dinilai tidak memadai dan kondisi bangunan yang mulai kusam disebut menunjukkan masih minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap fasilitas mahasiswa di luar daerah.
Bambang mengatakan, asrama mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung akses pendidikan bagi putra-putri Natuna yang melanjutkan pendidikan tinggi di Pontianak.
Menurutnya, keberadaan asrama bukan hanya sebagai tempat tinggal mahasiswa, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia asal Natuna.
“Pentingnya pemeliharaan aset daerah dan keterbukaan publik, Asrama Mahasiswa Kabupaten Natuna memiliki peran strategis dalam mendukung akses pendidikan bagi putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di Pontianak,” kata Bambang.
“Keberadaan asrama Natuna bukan hanya menjadi tempat tinggal bagi mahasiswa Natuna, tetapi juga menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui memberikan fasilitas pendukung bagi putra-putri daerah,” lanjutnya.
Namun, kondisi di lapangan justru menjadi sumber kekecewaan mahasiswa. Bambang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kepedulian yang cukup terhadap pemeliharaan Asrama Natuna di Pontianak.
“Sekarang yang menjadi perhatian adalah ketidakpedulian pemerintah daerah dalam pemeliharaan Asrama Natuna di Pontianak, dengan kondisi yang bisa dikatakan jauh dari kata layak, dari segi bentuk bangunan yang mulai kusam dan kondisi fasilitas tidak memadai,” ujarnya.
Pertanyakan Anggaran Operasional
Selain kondisi fisik bangunan, Bambang mempertanyakan keberadaan dan penggunaan anggaran operasional untuk Asrama Natuna di Pontianak maupun asrama Natuna di daerah lainnya.
“Yang menjadi sorotan saya, ke mana anggaran operasional untuk setiap Asrama Natuna di Pontianak maupun di daerah lainnya?” tegasnya.
Ia menilai mahasiswa berhak mendapatkan kejelasan mengenai pengelolaan fasilitas yang diperuntukkan bagi mereka, terlebih asrama tersebut berkaitan dengan aset dan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah.
“Dan mirisnya, Asrama Natuna di Pontianak ini dari awal berdiri sampai dengan sekarang Pemda tidak mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejauh ini tidak ada transparansi yang jelas dari pihak Pemda Natuna terkait anggaran setiap Asrama Natuna yang ada,” ungkap Bambang.
Menurut Bambang, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi aset, anggaran operasional, pemeliharaan, serta kewajiban yang berkaitan dengan asrama.
Tuntutan Sudah Disampaikan
Keluhan mahasiswa tersebut sebelumnya juga dituangkan dalam press release Asrama Putra Kabupaten Natuna-Pontianak tertanggal 8 Juni 2026.
Dalam dokumen tersebut ditegaskan pentingnya pemeliharaan aset daerah dan keterbukaan publik. Asrama mahasiswa disebut memiliki peran strategis dalam mendukung akses pendidikan bagi putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Natuna.
Dokumen itu juga menegaskan bahwa keberadaan asrama tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal mahasiswa, tetapi menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan tinggi.
Dalam press release tersebut, mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna.
Pertama, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melakukan renovasi bangunan Asrama Mahasiswa Putra Kabupaten Natuna di Pontianak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pembangunan Asrama Mahasiswa Putri Kabupaten Natuna di Pontianak.
Ketiga, menuntut transparansi penyewaan gedung Asrama Mahasiswa Putri Kabupaten Natuna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keempat, menuntut dan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menerima audiensi melalui Zoom yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Rusdi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Dardani, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
Kelima, mendesak Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan pembina atau pembimbing bagi lingkungan Asrama Mahasiswa Kabupaten Natuna agar tercipta lingkungan yang kondusif dan aman.
Keenam, menuntut Pemerintah Kabupaten Natuna menindaklanjuti poin-poin tuntutan tersebut dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak 8 Juni 2026.
Minta Pemda Jangan Tutup Mata
Bambang berharap pemerintah daerah tidak menganggap persoalan asrama sebagai persoalan kecil. Menurutnya, mahasiswa Natuna yang menempuh pendidikan di Pontianak membutuhkan fasilitas tempat tinggal yang layak serta kepastian bahwa aset daerah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dirawat dengan baik.
“Pentingnya pemeliharaan aset daerah dan keterbukaan publik” juga menjadi penekanan dalam press release tersebut. Pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah dinilai penting agar aset dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.
Tanpa pemeliharaan yang memadai, aset publik berpotensi mengalami penurunan kualitas, kerusakan, bahkan kehilangan fungsi yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Karena itu, mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Natuna tidak menutup mata terhadap kondisi Asrama Natuna di Pontianak. Mereka berharap pemerintah segera memberikan perhatian, melakukan pembenahan fasilitas, serta membuka informasi mengenai pengelolaan anggaran dan aset asrama.
Bagi mahasiswa, perhatian terhadap asrama bukan semata persoalan bangunan, melainkan menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi putra-putri Natuna yang sedang menuntut ilmu di luar daerah.
Laporan: Ran
