Di sisi lain, fleksibilitas fiskal yang terbatas membuat negara kesulitan memberikan stimulus langsung ke sektor rumah tangga. Situasi ini menciptakan ruang kosong dalam perlindungan sosial, di mana rakyat harus mencari strategi bertahan sendiri, menurunkan pola konsumsi, berutang, atau bahkan memotong biaya pendidikan dan kesehatan.
Dalam literatur ekonomi pembangunan, hal ini disebut sebagai “self-reliant resilience”, yakni kemampuan bertahan tanpa sistem pendukung yang memadai. Namun ketahanan semacam ini bersifat rapuh dan tidak berkelanjutan. Negara tidak bisa terus-menerus berharap bahwa masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan realitas yang kian sulit tanpa kehadiran negara yang nyata.
Karena itu, kebijakan fiskal ketat seharusnya tidak menjadi justifikasi untuk melepas tanggung jawab atas kebutuhan dasar rakyat. Transparansi, redistribusi pajak yang progresif, serta peningkatan efektivitas belanja publik adalah langkah-langkah yang bisa menjembatani antara efisiensi dan keadilan sosial.
Ketika negara memperketat ikat pinggang fiskalnya, jangan sampai rakyat menjadi korban utama dari keketatan itu. Pertanyaan krusial yang harus dijawab bukan hanya seberapa hemat negara dapat menjadi, tetapi juga seberapa jauh negara masih hadir dalam kehidupan warga yang paling terdampak. Tanpa perhitungan sosial dalam setiap keputusan ekonomi, kebijakan fiskal akan kehilangan legitimasi moral dan politiknya.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
