Ironi muncul ketika pemerintah berharap masyarakat tetap produktif di tengah menurunnya intervensi negara. Masyarakat diminta kreatif dan tangguh, padahal fondasi ekonomi mereka sudah rapuh. Di sinilah letak ketimpangan struktural, ketika negara menghentikan program, tetapi membiarkan warga mencari solusi sendiri di tengah keterbatasan.
Efek jangka panjangnya bisa berbahaya. Penurunan pendapatan di sektor informal dapat memperburuk kemiskinan multidimensi. Anak-anak terancam putus sekolah karena orang tuanya kehilangan akses bantuan pendidikan. Petani gagal panen karena tak mampu membeli pupuk. Ekonomi lokal lesu karena tidak ada uang beredar. Ini bukan sekadar krisis pengeluaran, tapi krisis keberlanjutan hidup.
Jika negara memutus aliran belanja, seharusnya negara pula yang menyiapkan jaring pengaman. Namun saat ini, absennya negara terlihat nyata. Rakyat bertahan dengan cara masing-masing, sementara ketidakpastian makin menganga.
Penghentian program pemerintah bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi soal keputusan politik, siapa yang diselamatkan, dan siapa yang dikorbankan. Ekonomi akar rumput butuh lebih dari sekadar imbauan. Ia butuh keberpihakan nyata. Sebab ketika program dihentikan, hanya negara yang seharusnya tetap hadir bukan sekadar mencatat angka efisiensi, tapi menjaga keberlangsungan hidup warganya.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
