Lebih jauh, belanja daerah pun menunjukkan performa serupa. Dari total anggaran Rp 1,25 Triliun, baru Rp 383,73 Miliar atau 30,70 persen yang terserap. Belanja pegawai memang mendominasi pada angka 37,54 persen, namun pos yang seharusnya memacu produktivitas seperti belanja modal hanya terealisasi 17,80 persen, dan belanja barang dan jasa stagnan di 26,10 persen.
BACA JUGA: DPRD dan Sekda Lempar Tanggung Jawab Soal Anggaran, BPKAD Bungkam
BACA JUGA: Fokus Bayar Utang, Bukan Alasan Tutupi Penggunaan Anggaran
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius soal efektivitas kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan dalam menggerakkan struktur pemerintahan untuk bertindak cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Realisasi yang rendah bukan semata soal teknis administratif, melainkan memiliki dampak struktural terhadap pelayanan publik, distribusi program sosial, hingga pemulihan ekonomi daerah.
Dampak Langsung terhadap Masyarakat dan Program Prioritas
Minimnya realisasi anggaran menyebabkan sejumlah program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat terhambat. Belanja hibah baru tersalurkan Rp 2,62 Miliar dari pagu Rp 24,63 Miliar, atau sekitar 10,63 persen, sementara belanja bantuan sosial masih di bawah 8 persen. Bahkan belanja tidak terduga, yang mestinya digunakan untuk penanganan bencana atau keadaan darurat, hampir tidak menyentuh angka realisasi, hanya Rp 0,02 Miliar dari pagu Rp 10 Miliar.
