ANAMBAS – Dengan wilayah laut mencapai lebih dari 98 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas menyimpan potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan dan pariwisata berbasis bahari. Kolaborasi kedua sektor ini diyakini mampu menjadi penopang utama ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Nur Alam, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam wawancara bersama koranperbatasan.com, di ruang kerjanya pada Senin, 03 November 2025. Menurutnya, sektor perikanan memiliki peluang besar untuk mendukung pengembangan wisata bahari. Salah satunya melalui aktivitas wisata memancing atau wisata kuliner berbasis hasil laut.
“Kalau laut, untuk pariwisata bisa seperti mancing mania, karena ada banyak spot mancing yang bisa dijadikan daya tarik wisata,” ujarnya.
Selain itu, kondisi laut Anambas yang masih jernih dan belum tercemar menjadi nilai tambah tersendiri. Wisatawan, kata Nur Alam, kini lebih menginginkan pengalaman bahari yang alami, bersih, dan jauh dari keramaian.
“Wilayah kita ini masih jernih airnya, tidak seperti di perkotaan yang mulai keruh. Itu potensi besar untuk wisata bahari,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kegiatan budidaya ikan di Anambas berpotensi dikembangkan menjadi daya tarik wisata tersendiri. Misalnya dengan menghadirkan wisata edukatif dan kuliner langsung dari lokasi budidaya.
“Aktivitas budidaya bisa dimodifikasi. Orang datang, bisa melihat, bahkan memesan langsung ikan yang masih hidup di tempat budidayanya,” kata Nur Alam.
Meski demikian, pengelolaan sumber daya laut di Anambas memiliki keterbatasan kewenangan. Wilayah perairan Anambas saat ini termasuk dalam kawasan Taman Wisata Perairan Nasional, yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Karena itu, menurutnya, pemerintah kabupaten lebih berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan masyarakat.
Dari sisi pendapatan daerah (PAD), sektor perikanan saat ini belum memberikan kontribusi langsung karena sebagian besar kewenangan dan retribusi berada di tingkat provinsi dan kementerian.
“Untuk kapal di atas 15 GT, kewenangannya di kementerian. Jadi retribusinya masuk ke sana, bukan ke kabupaten,” jelasnya.
Meski begitu, Dinas Perikanan tetap berupaya memperkuat infrastruktur pendukung, seperti penyediaan cold storage, pabrik es (public ice), dan fasilitas pendukung aktivitas tangkap dan budidaya. Fasilitas tersebut diharapkan membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan, terutama pada musim panen ikan dan cumi.
“Kalau nelayan melaut tapi es tidak ada, atau hasil tangkapan tidak bisa disimpan, ya sulit juga. Karena itu kami terus tingkatkan sarana-prasarana seperti cold storage dan penampungan,” tuturnya.
Nur Alam menegaskan, keberhasilan pengembangan sektor perikanan dan pariwisata sangat bergantung pada kelestarian ekosistem laut.
“Laut itu sumber daya yang sangat rentan. Kalau terumbu karang rusak, ikan pun akan berkurang. Karena itu semua pihak harus menjaga kelestarian,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak, mulai dari masyarakat pesisir, pelaku usaha, hingga DPRD, dapat bersinergi mendukung pemanfaatan sumber daya laut dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan.
“Apapun yang kita lakukan, kalau rumahnya ikan rusak, tidak ada gunanya. Maka semua yang memanfaatkan laut ini harus bersama-sama menjaga ekosistemnya,” pungkasnya. (KP).
Laporan : Azmi
