“Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Natuna terus berkembang dan kini mencapai ribuan unit usaha. Namun di tengah angka tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana program pembinaan pemerintah daerah benar-benar mampu menjangkau para pelaku usaha tersebut.”
Berdasarkan data Satu Data Natuna Tahun 2024 yang diperbarui terakhir pada 12 Maret 2025 pukul 09.45 WIB, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Natuna tercatat mencapai lebih dari 7.000 unit usaha yang tersebar di berbagai kecamatan.
NATUNA – UMKM selama ini menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat, terutama di daerah kepulauan dan wilayah perbatasan seperti Natuna.
Namun jika melihat kapasitas program pembinaan yang tersedia, jumlah pelaku usaha yang dapat difasilitasi setiap tahun masih relatif terbatas.
Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Natuna Marwan Sjah Putra, sejumlah program pembinaan memang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Program tersebut antara lain pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi sertifikasi halal bagi produk UMKM, subsidi margin usaha mikro, serta perlindungan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menargetkan sekitar 320 pelaku usaha mikro menerima subsidi margin usaha, sementara sekitar 250 pelaku usaha ditargetkan memperoleh fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, terdapat pula program pelatihan kerajinan berbasis anyaman pandan yang ditargetkan diikuti sekitar 20 peserta, serta fasilitasi sekitar 30 sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil.
Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 7.000 unit usaha, cakupan program tersebut masih tergolong terbatas.
Marwan mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jangkauan program pembinaan UMKM di daerah.
“Dengan anggaran yang tersedia, program tetap dijalankan, namun belum sepenuhnya maksimal untuk menjangkau seluruh pelaku usaha,” ujarnya.
Di sisi lain, pembinaan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan sektor usaha mikro juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.
Kepala Disnakertrans Natuna Indra Joni menyampaikan bahwa instansinya menjalankan berbagai program pelatihan kerja yang juga diarahkan untuk mendukung sektor usaha mikro.
Program tersebut antara lain pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pendampingan bagi pekerja di berbagai bidang usaha.
Meski demikian, ia juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam menjangkau kebutuhan pembinaan tenaga kerja secara lebih luas.
Sementara itu, pemerintah daerah sendiri telah menyatakan komitmen untuk menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan ekonomi daerah.
Bupati Natuna Cen Sui Lan sebelumnya menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan antara lain saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Natuna Tahun 2026, di mana penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dijadikan salah satu tema utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai ribuan unit, penguatan sektor UMKM di Natuna dinilai membutuhkan dukungan program pembinaan yang lebih luas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (KP).
Laporan: Red
