“Diharapkan kepada para pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif maupun instansi vertical seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, mendukung sepenuhnya wacana ini. Karena menyangkut status ibu kota provinsi adalah ibu kota provinsi yang terdepan dari NKRI, dalam hal ini diwakili oleh Provinsi Kepulauan Riau” (Anizar Sulaiman, Ketua Umum Ormas Masyarakat Ramai).
NATUNA (KP),- Wacana rakyat Pulau Tujuh menjadi provinsi sendiri sebuah harapan jangka panjang yang masih jauh dari realitas keinginan. Hari ini rakyat Pulau Tujuh khusunya Kabupaten Natuna memandang perlu mengubah cara pandang dalam waktu relatif singkat untuk tercapainya pemerataan pembangunan.
Menurut Ketua Umum Ormas Masyarakat Ramai, Kabupaten Natuna, Anizar Sulaiman, momentum rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia merupakan salah satu bagian dari sebuah isu nasional penekanan pada pemerataan pembangunan dan menginginkan suatu perubahan lebih besar. Momentum pemindahan Ibu Kota Negara itu kemudian berkembang menjadi wacana-wacana turunan ke daerah-daerah.
Jika tidak salah memperoleh informasi, kata Anizar Sulaiman beberapa waktu lalu masih segar dalam ingatan, belum lama ini ada wacana dari seseorang yang hari ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil diketahui mewacanakan pemindahan Ibu Kota Jawa Barat kesuatu daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi masa depan Provinsi Jawa Barat itu sendiri.
Karena Bandung sebagai ibu kota saat ini dianggap sudah sarat dengan berbagai beban muatan, sehingga membuka ruang pikiran baru bagi Ridwan Kamil sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang bagaimana agar pemerintahan itu bisa menjadi sejuk dan lebih baik lagi.
Disini lanjut Anizar Sulaiman, kita tidak melihat siap dan tidaknya, karena yang terpenting adalah kemauan. Mau atau tidak rakyat Provinsi Kepulauan Riau membuka ruang wacana ini merupakan korelasi turunan dari wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia. Jika dilihat dari aspek-aspek yang kita kaitkan dengan isu pemerataan, maka Natuna dapat disiapkan, diproyeksikan untuk menjadi ibu kota baru bagi Provinsi Kepulauan Riau.
Dari segi keluasan wilayah sebuah pulau, maka Pulau Bunguran khususnya yang dikenal sebagai Natuna Besar masih relatif kosong. “Mungkin tidak ada yang membantah bahwa pulau ini adalah pulau yang terbesar se-Provinsi Kepulauan Riau. Pemindahan ibu kota ini sangat mungkin, karena Natuna sangat dapat disiapkan untuk menjadi ibu kota baru sebagai salah satu kota yang dapat melayani segala kebutuhan rakyat Provinsi Kepulauan Riau,” sebutnya.
Kemudian dari konteks perairan Kabupaten Natuna adalah lautan yang terluas di Provinsi Kepri. Natuna juga dipandang strategis sebagai sebuah tempat untuk lokasi baru ibu kota. Karena ini lah ibu kota provinsi terdepan yang berhadapan langsung dengan banyak negera tetangga. Ada Cina di Utara, Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia di Barat serta Timur.
Menurut Anizar Sulaiman bentangan daratan pulau-pulau dengan lautan yang terluas di Provinsi Kepri, tentunya menjadi sangat penting untuk memindahkan ibu kota dari Tanjungpinang Pulau Bintan ke Pulau Natuna. Dengan alasan isu pemerataan, dan Natuna merupakan penyumbang pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi Provinsi Kepri khusunya dari sektor Migas.
“Belum lagi potensi baru yang hari ini sedang digarap melalui proyek-proyek nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini membuktikan bahwa Natuna kedepannya akan memberikan subangsih yang jauh lebih besar dari saat ini. Kerena kedepannya potensi dana bagi hasil ikan akan dapat memberikan suatu dorongan pembiayaan baru untuk ibu kota itu sendiri dan bagi seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” terangnya.
Ketika ditanya tujuan, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dengan tegas mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah sebagai ibu kota provinsi yang menjaga kedaulatan republik. Berada dibarisan terdepan di wilayah Utara NKRI. “Artinya isu pertahan kemanan negara, kedaulan negara diperlukan suatu tingkat yang setara dengan ibu kota provinsi. Kita menyadari bahwa sistem pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Artinya pertambahan penduduk secara alamiah dengan sendirinya akan terjadi dalam rentang waktu tertentu, mulai dari sekarang kedepan,” pungkasnya.
Sedangkan manfaat dari perpindahan ibu kota ini tentunya sangat besar. Jika kita menghitung secara angka-angka masih sangat bias, karena itu bisa diprediksi dengan cara berhitung yang tepat. Potensinya dengan naiknya status Natuna sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri maka salah satunya adalah pelayan publik menjadi lebih akan dapat dirasakan, terutama oleh orang-orang yang berada di perbatasan.
Berkaitan dengan impian menjadikan Provinsi Otonomi Khusus bagi rakyat Pulau Tujuh menurut Anizar Sulaiman adalah wacana masa depan. “Yang terpenting opsi pertama sebagai sebuah realitas Kepulauan Riau dan masyarakat Pulau Tujuh menjadikan Natuna Ibu Kota Provinsi Kepri adalah langkah awal menuju kesana. Dengan dipindahnya Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau maka pelayanan masyarakat akan menjadi lebih terasa bagi masyarakat Pulau Tujuh khususnya Natuna yang selama ini relatif terabaikan oleh Provinsi Kepulauan Riau,” tegas Anizar.
Dengan sendirinya kata Anizar Sulaiman, ketika Kepala Daerah setingkat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sudah berkedudukan di Natuna akan membuka potensi menjadi lebih dinamis, mekanis dan tuntunya akan menjadi mesin baru penciptaan keuangan pembiaayaan untuk Provinsi Kepulauan Riau. (KP).
Laporan : Amran
