JAKARTA (KP) – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah menerima informasi tentang dugaan kasus korupsi di salah satu BUMN, yaitu PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT Asabri.
Menurut Mahfud, kasus tersebut cukup besar, bahkan diduga lebih besar dari kasus Jiwasraya, dengan nilai korupsi di atas Rp 10 triliun.
“Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun,” ungkap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (10/1.
Mahfud mengaku belum tahu banyak soal kasus korupsi yang diduga terjadi itu, termasuk siapa pihak yang terlibat. Ia mengaku akan mendalami dan mengawal persoalan tersebut, agar bisa diselesaikan sampai terang.
“Saya kan baru membaca berita dari yang Anda-anda tulis bahwa ada berita korupsi besar-besaran di Asabri,” kata Mahfud kepada wartawan.
“Kemudian setelah saya dengar selintas dari pejabat yang berwenang, nah kayaknya iya. Nah kalau iya, jangan didiamkan. Mari kita giring ke proses hukum dan supaya diungkap ya,” lanjutnya.
Mahfud meminta agar masyarakat tidak dulu berspekulasi. Termasuk spekulasi yang menyebut soal keterkaitan Istana.
“Tidak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari Istana. Tidak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi. Yakinlah. Jadi kalau orang selalu curiga, kasih ke saya siapa yang terlibat, saya antarkan nanti ke KPK atau ke kejaksaan,” tegasnya.
PT Asabri (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Polri.
Dugaan korupsi di Asabri mencuat setelah ramai kasus Jiwasraya. Dikabarkan, saham-sama yang dimiliki PT Asabri (Persero), mengalami pertumbuhan negatif atau menurun drastis di awal 2020.
Di balik penurunan itu, ada indikasi kacaunya pengelolaan dan manajemen keuangan di Asabri. Banyak yang berspekulasi, Asabri akan mengalami nasib serupa Jiwasraya.
Asabri merupakan salah satu pemegang saham terbesar pada PT Pool Advista Finance Tbk (POLA), yang disebut-sebut sebagai salah satu saham ‘gorengan’ Jiwasraya.
Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan tak ingin PT Asabri (Persero) bernasib seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Meski demikian, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail mengenai persoalan Asabri.
Bahkan Erick Thohir pun tak ingin kasus Jiwasraya terjadi pada dana pensiun BUMN lainnya, seperti Pertamina atau BRI. Untuk itu, pihaknya akan menyatukan seluruh dana pensiun BUMN dalam satu atap.
“Saya belum pelajari sampai Asabri. Tapi ke depan dana-dana pensiun yang ada di BUMN akan dijadikan satu atap. Tidak ada sendiri-sendiri lagi, jangan sampai kasus Jiwasraya terjadi di dana pensiun Pertamina, dana pensiun BRI,” ujar Erick Thohir, Minggu (5/1).
Menurut dia, dana pensiun merupakan hak bagi setiap karyawan BUMN. Jangan sampai, dana itu justru dimanfaatkan oknum tertentu seperti halnya dugaan kasus korupsi Jiwasraya.
“TNI, Polri, kalau sampai Asabri, mohon maaf saya enggak bisa komen detail, dijarah atau dirampok, TNI, Polri, yang sudah kerja puluhan tahun enggak ada kepastian,” jelasnya.
Sumber: KUMPARAN.COM/Andesta Herli Wijaya
