Natuna, (KP), – Kewewenangan Pemerintah Daerah yang diambil alih oleh Pemerintah Provinsi sepertinya menuai cerita baru. Krisis jaringan, rentang kendali, dan minimnya transportasi antar wilayah membuat aturan yang termuat didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah itu, sedikit mengusik. Pengurusan administrasi seharusnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu sampai dua hari, saat ini menjadi berkepanjangan, hingga mencapai satu bulan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ranai Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Prihatno Budi, menjawab Koran Perbatasan Senin, (5/2) diruang dinasnya.
Menurut Prihatno, melalui forum musyawarah, setiap kepala sekolah memiliki pandangan serupa terhadap pemindahan kewenangan tersebut. Karena untuk dapat menyelesaikan suatu urusan mereka terpaksa harus berkayuh ke Tanjungpinang Provinsi Kepri. “ Rentang kendali, informasi dan transportasi membuat kita sedikit terganggu. Urusan sekecil apapun tetap harus ke Provinsi. Kalau dulu 1-2 hari sudah bisa diselesaikan. Sekarang malah menjadi 1-2 bulan baru bisa selesai. Nah, itu-pun kalau kita memperoleh informasi, kadang kita terlambat mendapatkan informasi. “ sebut Prihatno.
Sementara, pemerintah tidak menyiapkan biaya transportasi khusus untuk pengurusan itu, alhasil uang saku milik pribadi kepala sekolah menjadi sasaran empuk demi terealisasinya suatu urusan.“ Kemudian yang kedua kalau kita kesana, pertimbangan anggaran trasportasi. Karena tidak ada anggaran khusus, sehingga ini menjadi salah satu kendala kami di sekolah sejak kewenangan diambil alih. Terkadang kita berangkat mengurus itu, terpaksa harus menggunakan anggaran sendiri. Karena secara juknis biaya untuk pembelian tiket tidak masuk dalam proses pengurusan administrasi tersebut “ ujar Prihatno.
Kata Prihatno, saat ini hampir semua urusan menjadi sangat rumit, karena setiap berkas yang sudah diserahkan ke Provinsi harus selalu di pantau. Jika tidak, bisa saja menjadi tumpukan yang tersusun rapi diruang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. “ Jadi sekarang ini hampir semua urusan bisa disebut rumit. Terkadang kita informasikan bahwa kami sudah menyerahkan berkas. Terkadang berkas yang kami serahkan itu, tertimbun disana, proses pendahuluan belum katanya. Nah ini, kalau tidak terus kita kejar akhirnya berkas itu, tidak keluar-keluar. Jadi kita memang harus tetap terus memantaunya, kalau kita diam saja, bisa-bisa ini tidak selesai “ cetus Prihatno.
Selama ini, Prihatno menyebutkan informasi tercepat diperoleh adalah melalui aplikasi WhatsApp (WA) telepon genggam milik pribadi. Hanya saja, tidak semua kepala sekolah bisa memperoleh informasi tersebut dalam waktu yang sama. Karena ada beberapa wilayah masih belum terjamah indahnya jaringan seluler. “ Tidak semua kawan-kawan kita bisa secepatnya mendapatkan informasi. Begitu juga dengan trasportasi tidak mesti selalu ada. Misalnya besok ada kegiatan dari Provinsi, terkadang kita tidak bisa memastikan apakah kawan-kawan di Kecamatan Subi, Midai, Serasan dan Pulau Laut bisa datang atau tidak. Menurut saya, mereka tidak mengetahui kondisi wilayah kita seperti apa. Sejauh ini, kami memperoleh informasi dari Pemerintah Provinsi biasanya melalui Group WA. Persoalannya, tidak semua sekolah yang ada di daerah ini memiliki sinyal bagus “ terang Prihatno.
Sementara, lanjut Prihatno, kehadiran Dinas Pendidikan di Kabupaten hanya sebatas tempat berkoordinasi, terkait kegiatan rutin siswa. Bukan lagi menjadi tempat berkeluh kesah. “ Memang sejauh ini kami masih tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten. Kami selalu memberi tahu, terutama ketika mengadakan kegiatan siswa. Tetapi dalam hal administrasi Dinas Pendidikan Kabupaten tidak bisa berbuat banyak. Karena ranah tersebut sudah diambil alih sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Jangankan ingin meminta tolong, membuat pertanyaan saja sudah tidak bisa lagi. Karena sudah bukan ranah mereka lagi “ terang Prihatno tersenyum.
Lebih jauh lagi, Prihatno menjelaskan, angin segar tentang hal tersebut sepertinya sudah mulai terdengar. Pada tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri kabarnya akan membuka kantor perpanjangan tangannya. “ Solusinya tahun 2018 Insyaallah akan dibuka UPT Capdis. Sekarang sedang dicari pegawainya berasal dari Esselon IV (a) dan Esselon IV. Karena sudah ada anggaran yang disiapkan untuk itu. Sekarang sedang diseleksi siapa yang layak menjadi Capdis. Informasinya Capdis ini adalah perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemungkinan kita tidak lagi sussah-susah datang ke Provinsi, cukup mengantarnya di cabang dinas tersebut “ jelas Prihatno.
Sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) Prihatno berharap dengan terbentuknya UPT Capdis, kiranya dapat mempermudah, mempercepat, dan mempersingkat rentang kendali. “ Mudahan ini benar-benar terbentuk, sehingga kami tidak lagi harus berurusan ke Provinsi yang menghabiskan anggaran untuk biaya transportasi. Karena akomudasi untuk kesana itu cukup besar juga. Alahamdulillah kalau administrasi khususus untuk SMA Negeri 1 semunya sudah selesai. Karena kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi saat ini tidak ada lagi administrasi yang terkendala, “ tutup Prihatno. (Amran).
