NATUNA – Kepala Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau, Muhammad Nawari menyebut pihaknya selaku mediator sudah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai instansi-instansi terkait terhadap persoalan kebutuhan telekomunikasi di Kecamatan Pulau Laut. Baik itu untuk Desa Kadur maupun Tanjung Pala yang saat ini belum terjangkau sinyal seluler.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni koordinasi dengan pihak operator penyedia layanan seluler.
“Kemarin itu kita dengan telkomsel ada koordinasi dan komunikasi, minta bantu ke mereka bagaimana solusinya. Mereka berkenan memberikan bantuan dalam bentuk program peminjaman perangkat repeater,” sebutnya menjawab koranperbatasan.com melalui penggilan telepon, Kamis 23 Juni 2022.
Kata Nawari, tidak hanya Kadur dan Tanjung Pala. Upaya juga dilakukan untuk kebutuhan telekomunikasi di desa-desa yang ada di kecamatan lainnya.
“Dari tahun 2021 kemarin, kita tetap follow up terus. Bukan hanya Kadur saja yang dapat, ada sekitar lima atau enam desa. Namun untuk Kadur belum teraealisasi, termasuk Selemam. Sedangkan yang sudah teralisasi itu Tapau, Payak, Batu Berian sama Semedang. Itupun aset (perangkatnya) tidak dihibahkan atau dilepas dengan pihak desa, melainkan masih punya telkomsel (dipinjam pakaikan),” terangnya.
Nawari belum bisa memastikan kapan akan direalisasikan peminjaman perangkat repeater tersebut. Sebab yang merealisasikan dari pihak penyedia layanan seluler.
“Sampai sekarang ini, kita belum dapat informasi, realisasinya dari telkomsel. Selemam kemarin itu baru disurvei lokasinya. Pulau Laut itu, mungkin belum ada waktu kawan-kawan tim telkomsel ini turun survei,” sebutnya.
Nawari menambahkan, pihaknya juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak operator penyedia layanan seluler lainnya.
“Dengan XL juga kita sudah sampaikan. Kalau memang XL mau hadir di Pulau Laut, mereka sudah ada tower di Pengadah yang tinggi itu, mereka bisa tembak dari situ kalau terjangkau,” ujarnya.
Nawari menuturkan, pemerintah kabupaten tidak ada daya upaya baik dari segi anggaran maupun kewenangan.
“Mengingat terkait telekomunikasi, ini sebenarnya bukan wewenangnya pemkab dan bahkan pemprov. Undang-Undang Telekomunikasi itu jelas, infrastruktur dan telekomunikasi wewenangnya adalah Pemerintah Pusat. Makanya sekarang ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo lewat badan layanan umum (BLU) nya dalam hal ini BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) yang gencar membangun Tower/BTS. Bukan hanya di Natuna tetapi seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Nawari menegaskan, dengan kemampuan sebatas mediator ini berbagai upaya sudah dilakukan untuk kebutuhan telekomunikasi di Pulau Laut. Namun, semuanya masih menunggu realisasi dari instansi-instansi terkait.
“Dengan Kementerian Kominfo melalui BAKTI. Dalam waktu dekat ini, akan memindahkan tower/BTS yang ada di Desa Sededap. Tower itu sudah tidak diaktifkan lagi, karena di situ sudah tercover sinyal dari tower reguler yang baru dibangun. Jadi ada rencana kami akan pindahkan ke Desa Kadur,” tuturnya.
Untuk pemindahan tower tersebut, Nawari belum bisa memastikan kapan pelaksanaannya.
“Itu dalam waktu dekat, tetapi kapannya kami belum dapat jadwal dan tanggalnya, jadi belum bisa kasih informasi sekarang. Itu yang tercepat yang sudah kami usahakan dan upayakan sekarang ini untuk Pulau Laut,” pungkasnya.
Kemudian lanjut Nawari, melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga sudah disampaikan bahwasanya ada dua desa di Pulau Laut yang belum terjangkau sinyal.
Ia berharap agar instansi-instansi terkait bisa mendukung kebutuhan telekomunikasi di Pulau Laut khususnya, Natuna umumnya.
“Kami dari pemerintah kabupaten, karena tadi kondisi hanya sebatas mediator. Kiranya upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini dapat terealisasi,” harapnya. (KP).
Laporan : Johan
