BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting bertempat di Aula Dinas Kesehatan di Kecamatan Lakudo, pada Senin, 25 November 2024.
Pertemuan evaluasi intervensi spesifik stunting masuk triwulan III ini bertujuan mengevaluasi capaian indikator intervensi spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Buton Tengah dengan target nasional 14 persen pada akhir tahun 2024.
Pertemuan lintas sektor dibuka langsung oleh Staf Ahli Bupati Buton Tengah Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Jamuri, mewakili Penjabat Bupati Buteng, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kasman dan dihadiri Direktur RSUD, perwakilan Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas PMD, Dinas PUTR, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kominfo, Dinas PPKB, Dinas Pertanian, dan Kementerian Agama Buteng.
Selanjutnya, dihadiri para camat, para Kepala Puskesmas, kepala bidang P2P, kepala bidang SDMK, kepala bidang pelayanan, kepala sub program informasi dan humas, kepala Sub bagian hukum kepegawaian, Sub koordinator survelens dan imunisasi, Sub koordinator kesehatan lingkungan, Sub koordinator promosi kesehatan dan pengelola Program KESGA.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bupati Buton Tengah Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Jamuri, menyampaikan bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama-sama, dan bahkan Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting ini.
“Stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah ini. Olehnya itu, penanganannya perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku. Sehingga diperlukan intervensi spesifik, sensitif, dan terpadu dari semua stakeholder yang ada,” ucap Jamuri membuka kegiatan.
Lanjut Jamuri mengingatkan bahwa target nasional sampai akhir tahun 2024 ini, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Sedangkan pencapaian menurut hasil SKI (survey kesehatan nasional) tahun 2023 Kabupaten Buton Tengah mencapai 36,8 persen dan telah turun dari tahun 2022 sebesar 41,6 persen.
“Dan berdasarkan data rutin Puskesmas melalui data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) diambil melalui data posyandu, angka stunting di Buton Tengah tahun 2023 mencapai 15,7 persen dan pada tahun 2024 turun mencapai 14,4 persen dari capaian pengukuran 96,2 persen dari sasaran bayi balita. Pencapaian ini masi membutuhkan kerja keras dan kerja iklas untuk menekan angka stunting di Buton Tengah,” ungkap Jamuri.
Jamuri yang saat ini sebagai PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) ini menyampaikan bahwa angka stunting dicegah dengan intervensi sensitif sebesar 70 persen diluar sektor kesehatan. Untuk itu ia meminta seluruh pihak harus bersinergi dengan Dinas Kesehatan, baik itu Dinas PUPR mendapatkan data-data keluarga yang belum memiliki jamban dan air bersih untuk selanjutnya dibangun.
“Kemudian pada sektor Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas tumbuh kembang PAUD melalui pelatihan guru PAUD, Dinas PMD meningkatkan kualitas perempuan-perempuan agar menjadi ibu tangguh, mandiri jauh dari kekerasan. Dan Dinas PPKB meningkatkan kualitas hidup keluarga mulai dari anak hingga lansia sebagai mana bahwa keluarga penentu Kesehatan masyarakat,” kata Jamuri menjelaskan.
Lanjut Jamuri berharap, melalui kegiatan pertemuan evaluasi intervensi spesifik stunting oleh Dinas Kesehatan ini berharap intervensi spesifik membutuhkan kerja sama agar tercapai dengan maksimal.
“Diantaranya komitmen semua pihak seperti Dinas Pendidikan memaksimalkan screening anemia dan tablet penambah dara bagi remaja putri di sekolah, peran pemerintah kecamatan, desa/lurah melakukan upaya stategis pemantauan pertumbuhan balita untuk melakukan kunjungan ke Posyandu karena saat ini capiannya kunjungan Posyandu rendah. Dan kemudian pelaksanaan ODF (Open Defecation Free) atau perilaku buang air besar sembarang tempat di desa sangat jauh dari tergat nasional, sehingga membutuhkan komitmen pemerintah desa mewujudkan desa ODF,” harapnya.
“Ini semua membutuhkan peran bapak ibu setiap OPD, camat, kepala puskesmas, kepala desa/lurah yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kecamatan hingga desa mengetahui tupoksi dalam TPPS dan bekerja semaksimal mungkin,” ucap Jamuri menutup. (KP/Adv).
Laporan : Irfan
