JAKARTA — Eskalasi bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan tiga provinsi sekaligus yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memantik reaksi keras dari elemen mahasiswa.
Sebanyak 18 Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Indonesia mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menetapkan status Bencana Nasional. Desakan ini disampaikan mengingat skala kerusakan yang katastrofi dan jumlah korban jiwa yang terus melonjak, menandakan bahwa kapasitas pemerintah daerah telah lumpuh dalam menangani krisis ini.
Koordinator Ketua Umum Badko HMI Se-Indonesia, Muhammad Yusril Mahendra, menegaskan bahwa banjir bandang ini telah bermetamorfosis menjadi darurat kemanusiaan yang mengerikan. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun, angka fatalitas tercatat sangat tinggi.
”Ini bukan sekadar bencana hidrometeorologi biasa. Data kami mencatat 753 warga meninggal dunia dan 650 orang masih dinyatakan hilang. Angka ini adalah bukti nyata bahwa skala bencana telah melampaui kemampuan mitigasi dan penanganan pemerintah daerah. Negara harus hadir secara total,” tegas Yusril di Jakarta.
Selain tingginya angka mortalitas, HMI menyoroti kehancuran sistemik pada infrastruktur vital. Jembatan penghubung putus, jalan utama lumpuh, fasilitas kesehatan dan pendidikan hancur, serta jaringan listrik dan air bersih terputus total. Kondisi ini menyebabkan isolasi wilayah yang menghambat distribusi logistik dan evakuasi.
Dampak domino juga menghantam sektor ekonomi. Lahan pertanian, sentra usaha kecil, dan pusat perdagangan masyarakat mengalami kerusakan parah, mengakibatkan kerugian materiil yang diperkirakan sangat fantastis.
Yusril menilai, keterbatasan logistik, tenaga medis, alat berat, dan dana darurat di tingkat pemerintah daerah (Pemda) menjadikan penanganan bencana berjalan lambat. Oleh karena itu, penetapan status Bencana Nasional dinilai sebagai satu-satunya instrumen strategis untuk memobilisasi sumber daya nasional secara masif, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, serta kementerian terkait.
”Penanganannya tidak bisa lagi parsial atau sekadar mengandalkan sisa anggaran daerah. Kami mendesak Presiden Prabowo segera mengambil diskresi politik untuk menetapkan Bencana Nasional. Rakyat butuh kehadiran negara secara utuh, bukan setengah hati,” ujar Yusril.
Ke-18 Badko HMI se-Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal respons Istana terhadap desakan ini. Bagi HMI, kecepatan penetapan status bencana akan berbanding lurus dengan jumlah nyawa yang bisa diselamatkan dan kecepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (KP).
Laporan : Awan
Editor : Dhitto
