“Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si., menyiapkan program inovasi Menjeling (Monitoring dan Evaluasi dengan Jumat Keliling) untuk memantau persoalan pendidikan, mengevaluasi kinerja sekolah, dan mendorong pembenahan fasilitas serta kualitas pembelajaran. Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data Dapodik agar sekolah dapat memanfaatkan peluang program revitalisasi dari pemerintah pusat.”
NATUNA – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si., mulai memetakan berbagai persoalan pendidikan setelah menduduki jabatan tersebut. Salah satu langkah yang disiapkannya adalah program Menjeling, yakni Monitoring dan Evaluasi dengan Jumat Keliling, untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tenaga pendidikan.
Ilham mengatakan, sejak hari pertama bertugas, dirinya telah meminta jajaran sekretariat dan kepala bidang memaparkan program, kegiatan, serta berbagai persoalan yang dihadapi Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan perjanjian kinerjanya bersama Bupati Natuna.
Selain melakukan pembahasan internal, ia juga mulai mengunjungi sejumlah kecamatan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah dan menyerap masukan mengenai kondisi pendidikan di lapangan.
“Berbicara masalah mutu pendidikan tentu tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai, artinya yang baik dan representatif,” ujar Ilham kepada Koran Perbatasan di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga mencakup kompetensi dan distribusi guru, pelatihan tenaga pendidik, kesejahteraan guru, serta keamanan dan kenyamanan peserta didik.
Ia menilai, kondisi sekolah harus diperiksa secara nyata agar standar keamanan dan kenyamanan tidak sekadar menjadi pernyataan, tetapi benar-benar dirasakan oleh siswa.
“Artinya, kita tidak hanya berbicara proses belajar-mengajar, tetapi kita juga akan mewujudkan pendidikan yang bermutu,” katanya.
Menjeling, Evaluasi Sekolah Tanpa Pemberitahuan
Untuk memperkuat pengawasan, Ilham memperkenalkan program Menjeling. Melalui program tersebut, ia berencana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja internal dinas maupun kondisi sekolah, termasuk persoalan administrasi, pembangunan, pengelolaan anggaran, serta dugaan kekerasan dan perundungan.
Ia menegaskan, kunjungan ke sekolah dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Langkah itu dimaksudkan agar sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten, bukan hanya ketika mengetahui akan ada kunjungan pejabat.
“Saya akan datang ke sekolah itu tanpa diundang, tanpa memberi tahu. Dengan harapan penyambutan saya tidak berlebihan. Yang kedua, saya berharap sekolah itu lebih siap bukan karena saya mau datang, tetapi memang mereka benar-benar menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka,” tegasnya.
Ilham menyebut pendekatan tersebut telah diterapkan ketika dirinya mengunjungi sekolah di wilayah Tanjung setelah mendengar adanya persoalan terkait guru. Ia juga membuka kemungkinan melakukan pemantauan melalui pertemuan daring untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan membahas pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Menurutnya, program Menjeling tidak terbatas pada hari Jumat. Pemantauan dapat dilakukan ketika terdapat informasi atau persoalan yang membutuhkan perhatian segera.
Fasilitas SMPN 4 Bunguran Timur Menjadi Perhatian
Persoalan fasilitas sekolah turut menjadi salah satu hal yang perlu dipetakan. Dalam wawancara tersebut, Ilham mendapat informasi mengenai keluhan fasilitas di SMPN 4 Bunguran Timur, termasuk kebutuhan perangkat pembelajaran dan akses internet.
Ia mengatakan belum mengetahui secara terperinci seluruh persoalan di sekolah tersebut. Karena itu, pengumpulan data, komunikasi dengan kepala sekolah, dan peninjauan lapangan diperlukan sebelum menentukan langkah penyelesaian.
“Sejauh ini saya belum tahu secara detail. Mungkin nanti akan ada pertemuan dengan kepala sekolah atau tenaga pendidik di tingkat kecamatan. Di sana bisa terjadi dialog dan diskusi. Saat sekarang ini mungkin belum terlalu banyak solusi yang saya tawarkan, tetapi saya lebih kepada memetakan persoalan itu sebagai instrumen untuk memutuskan atau memecahkannya,” jelasnya.
Ilham menilai, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah perlu memanfaatkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia menekankan bahwa sekolah perlu memastikan data pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akurat dan diperbarui secara tertib. Data tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan mendukung pengajuan program pemerintah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD karena kita ketahui APBD juga punya keterbatasan. Jadi, bagaimana kita mengambil peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan melalui program pemerintah pusat sehingga keterbatasan tadi dapat secara perlahan-lahan diperbaiki,” katanya.
Dalam wawancara itu, Ilham menyebut Natuna ditargetkan memperoleh dana revitalisasi hingga Rp150 miliar pada 2027. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan data dan pemenuhan persyaratan program agar kebutuhan sekolah dapat diusulkan dengan baik.
Pemerataan Guru dan Keterbatasan Internet
Selain fasilitas, Ilham menyoroti persoalan distribusi guru yang belum merata, termasuk kemungkinan kekurangan guru mata pelajaran tertentu di sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kabupaten.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengambil keputusan secara cepat. Pemerintah perlu mengidentifikasi penyebabnya, mempertimbangkan kondisi geografis, serta mengkaji aspek kesejahteraan dan kebutuhan tenaga pendidik.
“Ketika kita melihat ada keterbatasan guru atau ada guru mata pelajaran tertentu yang tidak tersedia, itu harus kita petakan sehingga dapat menjadi bahan perencanaan untuk membuat keputusan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keterbatasan jaringan internet di wilayah seperti Midai yang dapat menghambat digitalisasi pendidikan. Menurut Ilham, kondisi tersebut perlu menjadi bahan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, terutama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Ini menjadi bahan masukan untuk perbaikan atau peningkatan. Tentu bukan saya sendiri. Ini juga menjadi bahan masukan bagi Dinas Kominfo untuk membantu mendukung sektor pendidikan,” katanya.
Ilham menambahkan, sejumlah pembangunan dan revitalisasi sekolah di beberapa wilayah Natuna telah berjalan atau direncanakan secara bertahap. Ia mencontohkan kegiatan revitalisasi di Serasan serta rencana kelanjutan pembangunan di SMP Negeri 1 Pulau Tiga pada 2027.
Ilham Tekankan Kolaborasi
Ilham menegaskan, pembenahan pendidikan di Natuna membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dinas Pendidikan, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, masyarakat, media, dan lembaga swasta.
Ia juga meminta kepala sekolah aktif memperbarui data, menyampaikan laporan, serta memberikan informasi mengenai persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah.
“Dinas Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Ada peran berbagai komponen, masyarakat, tenaga pendidik, kepala sekolah, tata usaha, termasuk media dan lembaga swasta. Kita perlu saling berkolaborasi untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.
Melalui program Menjeling dan pemetaan persoalan di lapangan, Ilham berharap kebutuhan sekolah dapat teridentifikasi dengan lebih baik sehingga menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas pembenahan pendidikan di Kabupaten Natuna.
Laporan: Dini
